Berkala

DIPA 2025 Sekretariat Kemenko Bidang Pangan

Informasi Berkala

Informasi Publik

Informasi ini disediakan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUKTAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA-131.01-0/2025


A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA :
2. UNIT ORGANISASI :
3. PAGU :

131 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN131.01 SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Rp.44.089.025.000
(EMPAT PULUH EMPAT MILIAR DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)


C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :
1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Lampiran Dokumen

DIPA 2025 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pangan

02 Dec 2024 file

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

25 Nov 2025
Total Dilihat 12 kali
Dilihat Hari Ini 1 kali
Bagikan informasi ini:

Butuh Informasi Lebih Lanjut?

Ajukan permohonan informasi publik sesuai dengan hak Anda berdasarkan UU KIP

Informasi Terkait

Informasi lain dalam kategori yang sama