Logo PPID

Informasi Publik

Akses informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

223
Total Informasi
187
Berkala
2
Serta Merta
34
Setiap Saat

Informasi Berkala

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Informasi Serta Merta

Informasi yang wajib diumumkan segera kepada masyarakat

Informasi Setiap Saat

Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Filter aktif: Kategori: Berkala

Menampilkan 12 dari 187 informasi

SIARAN PERS Presiden Dorong Swasembada Protein Dari Tambak Produktif

23 May 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 230/SES.M.PANGAN.4/SP/4/2026Kebumen, 23 Mei 2026 — Presiden Prabowo Subianto meninjau panen raya udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5). Presiden menyaksikan proses panen udang dan ikut menarik jaring yang terisi penuh bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.Pemerintah menempatkan panen raya udang ini sebagai bagian dari penguatan swasembada protein nasional. Selain shrimp estate di Kebumen, dan juga untuk menambah sumber protein rakyat sekaligus membuka peluang ekspor, Presiden Prabowo juga mendorong pembangunan tambak udang di Waingapu seluas 2.000 hektare, dan Gorontalo 200 hektare, serta tambak ikan di kawasan Pantura Jawa Barat 14.000 hektare.Menko Pangan Zulkifli Hasan hadir untuk memperkuat koordinasi pemerintah dalam pengembangan pangan kelautan dan perikanan. Hasil panen udang dari kawasan ini akan diarahkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai bagian dari penguatan swasembada protein.Tambak udang di Desa Tegal Retno, Kebumen, memiliki luas lahan 65 hektar dengan jumlah kolam sebanyak 206 petak dan dikelola Badan Layanan Umum (BLU) milik Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kawasan ini telah dibangun sekitar tiga tahun dan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan operasional.Setiap hektare tambak ditargetkan mampu menghasilkan sekitar 40 ton udang. Dengan harga sekitar Rp70 ribu per kilogram, kawasan ini ditargetkan menghasilkan produksi hingga 960 ton per siklus atau sekitar 1.920 ton per tahun, nilai produksi sekitar Rp67,2 miliar per siklus atau Rp134,4 miliar per tahun, serta menyerap sekitar 650 tenaga kerja lokal.Setelah capaian swasembada beras, jagung, telur, ayam, dan ikan, pengembangan tambak udang dan ikan diarahkan untuk memperkuat swasembada protein. Pemerintah ingin program ini mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas angkatan kerja, kecerdasan anak, serta percepatan penurunan stunting.​
Lihat

SIARAN PERS Sambut Hari Kebangkitan Nasional, Pemerintah Percepat PSE Listrik Dan BBM Terbarukan

19 May 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 226/SES.M.PANGAN.4/SP/5/2026Jakarta, 19 Mei 2026 – Menjelang Hari Kebangkitan Nasional, pemerintah mempercepat implementasi pengolahan sampah menjadi energi sebagai langkah konkret mengatasi kedaruratan sampah perkotaan. Percepatan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas Percepatan Implementasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (19/5).Menko Pangan yang akrab dipanggil Zulhas menyampaikan, pemerintah sedang memasuki transformasi besar dalam pengelolaan sampah. Jika sebelumnya sampah baru diolah menjadi listrik melalui teknologi insinerator, kini timbunan sampah lama di tempat pembuangan akhir juga didorong menjadi BBM terbarukan melalui teknologi pirolisis.“Kita sedang memasuki transformasi besar dalam pengelolaan sampah. Kalau sebelumnya sampah diolah menjadi energi listrik, sekarang kita dorong timbunan sampah di TPA diubah menjadi BBM terbarukan melalui teknologi pirolisis,” ujar Zulhas.Dalam rakortas tersebut, pemerintah menyepakati percepatan pemilihan mitra PSEL tahap kedua untuk 12 lokasi. Proses pemilihan mitra yang sebelumnya dapat memakan waktu hingga lima bulan didorong menjadi maksimal tujuh minggu dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.Pemerintah juga menyiapkan pilot project pirolisis di enam lokasi yang berada dekat TPA dalam kawasan pengembangan PSE. Sesuai arahan Presiden, TNI ikut terlibat dalam penanganan kedaruratan sampah di TPA. “Sampah itu urusan kita semua. Bukan hanya Menteri LH, bukan hanya Menteri Dikti, tapi sampah itu urusan kita semua, termasuk teman media, masyarakat, kita semua,” kata Zulhas.Danantara bersama Kemendikti Saintek dan BRIN akan mendukung kajian teknis, pilihan teknologi, model bisnis, dan keekonomian agar pengolahan sampah menjadi BBM terbarukan layak dijalankan dan dapat diperluas ke daerah lain. Pemerintah ingin PSE listrik dan PSE BBM terbarukan menjadi solusi nyata kedaruratan sampah perkotaan sekaligus langkah menuju kemandirian energi nasional.​
Lihat

SIARAN PERS Presiden Resmikan Seribu Koperasi Merah Putih, Pelaksanaan Pasal 33 Konstitusi di Desa

16 May 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. Nganjuk, 16 Mei 2026 — Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara serentak dari KDMP Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan hadir mendampingi Presiden dalam peluncuran program yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional.Menko Pangan yang akrab dipanggil Zulhas menyampaikan, arahan Presiden dalam program KDKMP tidak berhenti pada pembangunan fisik koperasi. Menurutnya, Presiden sedang membangun sistem ekonomi desa yang sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yakni ekonomi yang disusun atas usaha bersama dan berpihak pada kemakmuran rakyat.Zulhas menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih disiapkan agar desa memiliki kekuatan ekonomi sendiri. Koperasi akan menjadi pusat layanan ekonomi terpadu, mulai dari penyaluran pupuk subsidi, LPG, sembako murah, kredit usaha rakyat, layanan logistik, penyerapan hasil panen, hingga penyaluran bantuan pemerintah. Dengan sistem ini, desa tidak lagi hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga pusat distribusi dan nilai tambah ekonomi.Hingga 16 Mei 2026, sebanyak 9.294 KDKMP telah terbangun. Dari jumlah itu, 1.061 koperasi mulai dioperasionalkan serentak. Khusus Jawa Timur, terdapat 531 koperasi yang siap beroperasi. Pemerintah juga tengah membangun sekitar 25 ribu KDKMP di seluruh Indonesia dan menargetkan 30 ribu koperasi selesai dibangun serta beroperasi penuh hingga 16 Agustus 2026.Pemerintah ingin memastikan KDKMP benar-benar menjadi instrumen ekonomi rakyat, bukan sekadar bangunan baru di desa. Melalui koperasi, rantai distribusi pangan dipangkas, harga petani dijaga, akses logistik diperkuat, dan masyarakat desa dilindungi dari tengkulak, rentenir, serta pinjaman online ilegal. KDKMP diharapkan menjadi fondasi kekuatan ekonomi desa sekaligus jalan menuju kedaulatan pangan nasional.
Lihat

SIARAN PERS Zulhas Sebut Dengan KDKMP Presiden Prabowo Konsisten Jalankan Pasal 33

16 May 2026 Berkala
SIARAN PERSNo.Nganjuk, 16 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Presiden Prabowo Subianto konsisten menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hal itu disampaikan Zulhas saat mendampingi Presiden meresmikan operasionalisasi 1.061 KDKMP secara serentak dari KDMP Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).Menko Pangan yang akrab dipanggil Zulhas menjelaskan, KDKMP bukan sekadar program pembangunan fisik, tetapi upaya membangun sistem ekonomi rakyat yang disusun atas usaha bersama. Melalui koperasi, desa diberi kekuatan ekonomi sendiri agar petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat kecil tidak terus bergantung pada tengkulak, rentenir, rantai distribusi panjang, maupun akses pasar yang tidak adil.Menurut Zulhas, arahan Presiden Prabowo sangat jelas: koperasi harus menjadi alat untuk mengembalikan ekonomi kepada rakyat desa. KDKMP disiapkan sebagai pusat layanan ekonomi terpadu, mulai dari penyaluran pupuk subsidi, LPG, sembako murah, kredit murah, layanan logistik bersama Pos Indonesia, penyerapan gabah petani, penyaluran bantuan pemerintah, hingga layanan apotek dan kebutuhan dasar masyarakat desa.Zulhas menyampaikan, hingga saat ini 9.294 KDKMP telah rampung secara fisik dan jumlahnya terus bertambah. Dari jumlah tersebut, 1.061 koperasi telah siap beroperasi penuh dan diresmikan serentak. Pemerintah menargetkan lebih dari 30.000 KDKMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus 2026, dengan dukungan rekrutmen 30.000 manajer koperasi sebagai motor penggerak di lapangan.Zulhas menegaskan, konsistensi Presiden Prabowo menjalankan Pasal 33 terlihat dari keberpihakan program ini kepada desa sebagai basis ekonomi rakyat. Pemerintah ingin memastikan koperasi tidak hanya berdiri, tetapi benar-benar berjalan, memberi manfaat nyata, menjaga harga petani, memperkuat logistik desa, memajukan ekonomi rakyat, dan memperkokoh kedaulatan pangan nasional.​
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Ajak Pemuda Masjid Ikut Perkuat Ketahanan Pangan

14 May 2026 Berkala
SIARAN PERSNo.Jakarta, 14 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak pemuda dan remaja masjid ikut terlibat dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam Rapat Pimpinan Nasional DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Jakarta, Kamis (14/5).Menko Pangan yang akrab dipanggil Zulhas menyampaikan, ketahanan pangan merupakan fondasi penting bagi ketahanan bangsa. Karena itu, agenda pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan Islam yang memiliki jaringan kuat hingga ke daerah.Zulhas menilai Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, peternakan, serta pangan lokal. Potensi itu harus diperkuat melalui kolaborasi, inovasi, pemanfaatan teknologi, dan penguatan distribusi agar masyarakat semakin dekat dengan sumber pangan yang terjangkau dan berkualitas.Dalam forum tersebut, Zulhas juga mendorong pemuda masjid ikut membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemandirian pangan. Peran itu dapat dilakukan melalui gerakan ekonomi umat berbasis pangan, penguatan usaha lokal, serta dukungan terhadap program pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.Rapimnas DPP BKPRMI menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan Islam dalam mendukung pembangunan nasional. Forum ini diharapkan melahirkan gagasan dan program kolaboratif untuk memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan masyarakat, dan mendorong kontribusi pemuda masjid dalam pembangunan yang berkelanjutan.​
Lihat

SIARAN PERS Zulhas Sampaikan Salam Presiden Untuk Nelayan Banyuwangi

14 May 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 222/SES.M.PANGAN.4/SP/5/2026Banyuwangi, 14 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan salam Presiden Prabowo Subianto kepada para nelayan saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Lateng, Banyuwangi, Kamis (14/5). Pemerintah menyiapkan KNMP sebagai program untuk memperkuat daya tawar nelayan, memperbaiki rantai usaha perikanan, dan memastikan hasil tangkapan memiliki nilai ekonomi lebih baik.Menko Pangan yang akrab dipanggil Zulhas tiba di lokasi sekitar pukul 07.20 WIB. Meski waktu itu biasanya menjadi jam nelayan melaut, sekitar 120 nelayan tetap berkumpul untuk berdialog langsung. Zulhas menanyakan kondisi penghasilan, harga ikan, dan utang nelayan, lalu menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberi perhatian khusus karena posisi tawar nelayan selama ini masih lemah.Menurut Zulhas, persoalan utama nelayan adalah hasil tangkapan harus segera dijual begitu tiba di darat. Jika tidak terserap pasar, ikan berisiko rusak sehingga nelayan sering menjual dengan harga rendah. Karena itu, KNMP disiapkan dengan fasilitas pabrik es, cold storage, dermaga, bengkel nelayan, koperasi, akses pembiayaan, asuransi, dan jalur pemasaran.Zulhas menjelaskan, jika harga ikan belum sesuai, nelayan dapat menyimpan hasil tangkapan lebih dulu. Jika pasar tetap belum menyerap, ikan akan diarahkan untuk dibeli oleh SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis. Dengan skema ini, nelayan diharapkan memiliki kepastian harga dan tidak lagi terdesak menjual murah.Dalam peninjauan tersebut, Zulhas melihat fasilitas KNMP Lateng, mulai dari pabrik es portabel, bengkel nelayan hingga kios perbekalan. Ia meminta seluruh fasilitas digunakan dan dirawat agar benar-benar menjadi pusat aktivitas ekonomi nelayan, bukan sekadar bangunan atau peralatan yang menganggur.KNMP Lateng memiliki 204 nelayan aktif, 180 kapal kecil di bawah 5 GT, dan tiga kelompok usaha bersama nelayan. Produksi perikanannya mencapai sekitar 1.260 ton per tahun dengan nilai sekitar Rp31,5 miliar. Fasilitas KNMP Lateng juga membuka peluang pengembangan unit usaha seperti pabrik es, warung, bengkel nelayan, sentra kuliner, dan mobil berpendingin.Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 KNMP hingga 2029. Untuk tahap awal hingga 2026, ditargetkan 1.369 KNMP terbangun. Di Jawa Timur, empat titik KNMP telah selesai 100 persen, yakni di Tuban, Sumenep, Malang, dan Banyuwangi.Pemerintah ingin KNMP menjadi pengubah nasib nelayan. Dengan fasilitas penyimpanan, koperasi, akses pasar, dan integrasi dengan MBG, nelayan diharapkan memiliki daya tawar lebih tinggi dan tidak lagi menjual hasil tangkapan dalam posisi terdesak.​
Lihat

SIARAN PERS Makan Bareng Petani Zulhas Pesan Jika Petani Aman Pangan Aman

14 May 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. Banyuwangi, 14 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Rembuk Tani dan makan bersama sekitar 300 petani di Desa Karangbendo, Banyuwangi, Kamis (14/5). Dalam acara lesehan yang berlangsung guyub, Zulhas mengecek langsung dua perhatian utama Presiden Prabowo Subianto di sektor pangan, yakni ketersediaan pupuk dan harga gabah petani.Para petani menyampaikan pupuk tersedia cukup dan harga gabah sudah membaik, yaitu di beli pada tingkat harga Rp.6.500 bahkan ada yang lebih tinggi. Adapun untuk Banyuwangi, penyerapan pupuk bersubsidi sudah mencapai 38.863 ton (43?ri total alokasi).Menko Pangan yang akrab dipanggil Zulhas juga mendengar masukan terkait irigasi. Sebagian jaringan dinilai sudah baik, namun masih ada titik yang perlu diperbaiki. Zulhas memastikan persoalan itu akan menjadi perhatian pemerintah.Kegiatan kemudian ditutup dengan makan bersama sebagai simbol kedekatan pemerintah dan petani dalam menjaga produksi pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani.​
Lihat

SIARAN PERS Di Ponpes Ibnu Sina, Zulhas Tegaskan Swasembada Pangan Adalah Kehormatan Bangsa

14 May 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 223/SES.M.PANGAN.4/SP/5/2026Banyuwangi, 14 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan swasembada pangan bukan sekadar urusan produksi, tetapi menyangkut kehormatan bangsa dan kesejahteraan jutaan rakyat desa. Hal itu disampaikan dalam Sarasehan Penguatan Ketahanan Pangan bertema “Meningkatkan Peran Serta Pesantren dalam Membangun Kemandirian Pangan” di Pondok Pesantren Ibnu Sina Genteng, Banyuwangi, Kamis (14/5).Menko Pangan yang akrab dipanggil Zulhas tiba pukul 09.50 dan disambut salawat serta tabuhan gendang para santri. Acara berlangsung hangat dan bernuansa islami, dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, para kiai dan pengasuh pesantren, jajaran PCNU Banyuwangi, Muslimat NU, serta seluruh santri Pondok Pesantren Ibnu Sina.Zulhas menyampaikan, pesantren memiliki peran strategis dalam membangun kemandirian pangan karena tradisi desa dan umat sejak lama dekat dengan pertanian, penyimpanan hasil panen, zakat pangan, serta ekonomi rakyat. Menurutnya, kekayaan sosial seperti itu perlu dihidupkan kembali agar desa tidak hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga pusat kesejahteraan masyarakat.Ia menilai, swasembada pangan penting karena sektor pangan menyangkut jutaan petani, nelayan, peternak, dan 30–40 persen masyarakat Indonesia yang hidup di desa. Karena itu, pemerintah Presiden Prabowo Subianto ingin mengembalikan keberpihakan ekonomi kepada rakyat kecil, termasuk dengan menjaga agar usaha pertanian, peternakan, perikanan, warung rakyat, dan koperasi desa tetap menjadi ruang hidup masyarakat desa.Zulhas juga memaparkan sejumlah langkah pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pangan. Di sektor pupuk, pemerintah memangkas aturan dari 145 menjadi hanya tinggal tiga aturan agar distribusi lebih sederhana dan langsung sampai kepada petani. Dampaknya, serapan pupuk meningkat dari sekitar 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton, sementara produksi padi nasional naik sekitar 8 persen atau bertambah 2,4 juta ton.Selain pupuk, pemerintah juga menjaga harga gabah, memperkuat penyerapan Bulog, menyiapkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penyalur pupuk, LPG, sembako, dan layanan ekonomi desa, serta mendorong akses pembiayaan rakyat dengan bunga lebih rendah. Zulhas menegaskan, agenda pangan, koperasi desa, dan penguatan ekonomi rakyat merupakan bagian dari perjuangan pemerintah agar petani, nelayan, santri, dan masyarakat desa memiliki daya tawar lebih kuat dalam membangun kemandirian pangan nasional.​
Lihat

SIARAN PERS Menkopangan Gerak Cepat Stabilkan Harga Telur & Minyak Kita

13 May 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 221/SES.M.PANGAN.4/SP/4/2026Jakarta, 13 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bergerak cepat merespons dinamika harga telur dan distribusi Minyakita. Saat melakukan sidak ke Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu (13/5), Zulhas memastikan stok pangan nasional aman. Namun pemerintah akan tetap melakukan intervensi agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat sekaligus tidak merugikan peternak.Menko Pangan yang akrab dipanggil Zulhas mengecek langsung harga kebutuhan pokok bersama Menteri Perdagangan dan jajaran Bulog. Dari hasil pemantauan, harga telur ayam ras di pasar masih berada di kisaran Rp27.000 per kilogram, atau masih sesuai dengan acuan pemerintah. Beras, ayam, cabai, dan sejumlah komoditas pokok lain juga dilaporkan tersedia dalam jumlah cukup.Meski harga di tingkat konsumen masih terkendali, pemerintah mencermati tekanan yang dialami peternak. Harga telur di tingkat peternak turun hingga sekitar Rp22.500 per kilogram, di bawah harga acuan pembelian produsen sebesar Rp26.500 per kilogram. Di saat yang sama, peternak menghadapi kenaikan biaya pakan akibat harga jagung yang masih tinggi.Zulhas menilai kondisi tersebut harus segera dijaga keseimbangannya. Pemerintah tidak hanya memastikan masyarakat memperoleh harga pangan yang wajar, tetapi juga menjaga agar peternak tidak terpukul oleh biaya produksi yang tinggi dan harga jual yang melemah.Untuk itu, Zulhas langsung menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, agar penyerapan telur dalam menu Makan Bergizi Gratis dapat ditingkatkan. Menurut Zulhas, MBG bisa menjadi instrumen penting untuk menjaga serapan telur nasional, membantu stabilisasi harga, dan memberi kepastian pasar bagi peternak.Zulhas juga menghubungi Direktur Utama Bulog untuk segera melepas Cadangan Jagung Pemerintah kepada sentra-sentra peternak ayam petelur. Langkah ini dilakukan agar biaya pakan dapat ditekan dan usaha peternak tetap berjalan. Pemerintah juga mendorong mobilisasi jagung dari daerah surplus ke sentra peternakan dengan dukungan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.Dalam kesempatan yang sama, pemerintah turut menyoroti distribusi Minyakita, terutama di wilayah Maluku dan Papua yang masih menghadapi harga di atas HET akibat tingginya biaya distribusi. Bulog bersama kementerian terkait diminta memperkuat distribusi dan dukungan transportasi agar harga minyak goreng di wilayah timur Indonesia dapat lebih terkendali.Zulhas menegaskan, pemerintah akan terus bergerak cepat menjaga stabilitas pangan dari hulu sampai hilir. Pangan harus aman bagi masyarakat, tetapi juga tetap adil bagi petani dan peternak yang menjadi tulang punggung produksi pangan nasional.
Lihat

SIARAN PERS Percepat Penanganan Sampah Nasional, 13 Pemda Tandatangani MoU Pembangunan PSEL

11 May 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 220/SES.M.PANGAN.4/SP/5/2026Jakarta, 11 Mei 2026 – Tiga belas Pemda Kab/Kota yang tergabung dalam 6 lokasi PSEL telah menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).Momentum ini merupakan buah dari upaya percepatan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik di pusat maupun di daerah sejalan dengan semangat percepatan untuk penanganan kedaruratan sampah di Indonesia sesuai Perpres 109 Tahun 2025.“Dengan hadirnya Perpres 109 tahun 2025 dan upaya percepatan yang diinstruksikan Presiden, kita sudah bergerak signifikan. Hari ini, 13 pemerintah kabupaten/kota yang terbagi dalam 6 lokasi telah menandatangani MoU dengan Danantara Indonesia untuk memulai proses menuju pembangunan PSEL,” ungkap Zulkifli Hasan.Dalam kesempatan sebelumnya, Menko Zulhas menyampaikan bahwa setidaknya 25 lokasi PSEL akan dibangun dalam 2 – 3 tahun ke depan untuk menyelesaikan kedaruratan sampah di 62 kab/kota.Menteri Koordinator Bidang Pangan, sesuai mandat Perpres, mengkoordinasikan percepatan penanganan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasiskan teknologi ramah lingkungan. Percepatan PSEL dilaksanakan melalui penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Danantara Indonesia, PLN dan Badan Usaha.Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan kerja sama pengelolaan sampah tersebut merupakan solusi yang tepat. Menurutnya, program ini bukan hanya menjalankan arahan Presiden, tetapi juga menjadi langkah nyata melalui kolaborasi dengan Danantara Indonesia.“Ini bukan hanya perintah Presiden, tetapi juga solusi melalui kerja sama dengan Danantara. Harapannya, daerah kami bukan hanya bersih dari sampah, tetapi juga mampu mengolah sampah agar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni mengungkapkan bahwa persoalan sampah di wilayah perkotaan sudah berada pada kondisi darurat. Ia menilai perjanjian kerja sama ini akan sangat membantu mengurangi beban sampah di wilayah Banten.“Kami berterima kasih atas terlaksananya perjanjian kerja sama ini. Komitmen kami adalah memastikan proyek ini berjalan dengan baik, tepat waktu, dan segera memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.Dalam kesempatan yang sama, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan proyek PSEL.“Proyek pengolahan sampah ini merupakan komitmen bersama untuk mempercepat penyelesaian krisis sampah perkotaan di berbagai titik. Percepatan ini membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, dan mengingat waktu kita sangat terbatas, semua harus bekerja sama dan bergerak cepat untuk mencapai target penyelesaian sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.” ujar Pandu.Pemerintah telah memprioritaskan pembangunan PSEL di perkotaan dengan timbulan sampah diatas 1000 ton/hari atau gabungan beberapa kabupaten/kota (aglomerasi) yang selama ini hanya tergantung pada penimbunan (open dumping) di TPA.Secara paralel, pemerintah juga mendorong percepatan penggunaan teknologi pengolahan sampah lainnya seperti RDF, TPST, Pirolisis; sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan daerah.Penandatanganan MoU disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Lingkungan Hidup/BPLH, Kepala BRIN, Kepala BPI Danantara, Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Lampung, Gubernur Banten, Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Barat, serta para 13 Bupati dan Walikota.​
Lihat

SIARAN PERS Presiden Prabowo Risau dengan Persoalan Sampah, Zulhas Dorong Reformasi Radikal Pengelolaan Sampah Nasional

10 May 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 219/SES.M.PANGAN.4/SP/5/2026Jakarta, 10 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa persoalan sampah telah menjadi kerisauan Presiden Prabowo Subianto dan membutuhkan reformasi pengelolaan sampah yang radikal, cepat, dan menyeluruh.Hal tersebut disampaikan Zulhas dalam Deklarasi Gerakan Pilah Sampah di Plaza Festival, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (10/5), dalam rangka peringatan HUT ke-499 Jakarta bertema “Jaga Jakarta Bersih; Pilah Sampah.”Dalam sambutannya, Zulhas menyoroti lambatnya pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) akibat rumitnya birokrasi dan regulasi.“Selama 11 tahun, hanya ada dua proyek yang mendapat izin. Itu pun satu tidak jalan dan satu lagi kadang jalan kadang tidak. Karena itu Presiden Prabowo meminta persoalan sampah ditangani serius dan cepat,” ujar Zulhas.Sebagai Ketua Satgas PSEL, dirinya mengaku langsung melakukan terobosan melalui penyederhanaan regulasi, termasuk penerbitan Perpres Nomor 109 Tahun 2025 untuk mempercepat pembangunan PSEL di berbagai daerah.Zulhas juga menyoroti kondisi Jakarta yang memproduksi sekitar 9.000 ton sampah per hari, di mana sekitar 8.000 ton masih berakhir di TPST Bantargebang. Pemerintah pun menargetkan pembangunan PSEL berbasis teknologi insinerator di Bantargebang selesai pada 2028. Menurutnya, paradigma pengelolaan sampah harus diubah secara total.“Sampah tidak boleh lagi dipandang sebagai musuh, tetapi sebagai sumber energi dan harapan baru. Dari sampah jadi terang untuk Jakarta,” tegasnya.Selain percepatan infrastruktur, pemerintah juga menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat melalui budaya memilah sampah dari rumah tangga.Zulhas mengapresiasi Gerakan Pilah Sampah yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jakarta dan berharap gerakan tersebut menjadi contoh nasional dalam membangun kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik, anorganik, dan B3 sejak dari sumbernya.
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Serap Aspirasi Petani Lampung, Perkuat Pupuk Dan Harga Panen

08 May 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 218/SES.M.PANGAN.4/5/2026Lampung Selatan, 8 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan komitmen pemerintah memperkuat kesejahteraan petani melalui perbaikan distribusi pupuk, penguatan harga hasil panen, serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana pertanian. Komitmen itu disampaikan dalam Rembuk Tani Lampung, Jumat (8/5), yang dihadiri unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, aparat keamanan, serta ratusan petani dari berbagai wilayah di Lampung Selatan.Menko Pangan menyampaikan, pembangunan sektor pangan tidak cukup hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga harus memastikan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan hidup lebih sejahtera. Menurutnya, pupuk yang mudah diperoleh, irigasi yang baik, dan harga panen yang menguntungkan akan membuat petani semakin bersemangat meningkatkan produksi.Pemerintah dalam dua tahun terakhir membenahi tata kelola pupuk agar lebih tepat sasaran dan mudah diakses petani. Perbaikan distribusi pupuk dinilai mulai memberi dampak pada peningkatan produksi pertanian nasional, dari sebelumnya sekitar 30 juta ton menjadi lebih dari 34 juta ton per tahun. Selain itu, pemerintah juga terus menjaga harga panen, termasuk gabah yang saat ini berada di kisaran Rp6.500 per kilogram, serta komoditas lain seperti jagung dan singkong yang menunjukkan tren positif.Dalam dialog tersebut, petani menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak di lapangan, mulai dari bibit unggul, alat dan mesin pertanian, perbaikan irigasi, bantuan sumur bor menghadapi musim kemarau, hingga penanganan hama penyakit jagung. Menko Pangan meminta pemerintah daerah segera menyampaikan kebutuhan prioritas secara resmi agar dapat ditindaklanjuti bersama kementerian dan lembaga terkait.Menko Pangan juga menyampaikan rencana pengembangan kawasan perkebunan untuk penelitian dan pembibitan unggul komoditas kelapa, kopi, kakao, dan komoditas perkebunan lain. Bibit hasil pengembangan nantinya akan dibagikan kepada petani sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa, peningkatan produktivitas rakyat, serta upaya mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional.
Lihat

SIARAN PERS Pemerintah Kawal Ketat Seleksi SDM Koperasi Desa/Kelurahan dan Kampung Nelayan Merah Putih, 483 Ribu Pelamar Lolos Tahap Administrasi

04 May 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 210/SES.M.PANGAN.4/SP/5/2025Jakarta, 4 Mei 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Pengarah Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Zulkifli Hasan, secara resmi memaparkan progres signifikan dalam pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dua program prioritas Presiden, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Agenda besar ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di wilayah perdesaan dan pesisir melalui penyediaan tenaga manajerial yang kompeten.Sejak diumumkan pada 15 April lalu, program ini membuka lowongan sebanyak 35.476 formasi yang terdiri atas 30.000 posisi Manajer KDKMP dan 5.476 pegawai KNMP. Antusiasme masyarakat ternyata sangat luar biasa hingga melampaui ekspektasi awal pemerintah. Tercatat hingga penutupan pendaftaran pada 25 April 2026, sebanyak 639.732 orang telah mendaftarkan diri, di mana 483.648 pelamar diantaranya dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya.Saat ini, rangkaian seleksi telah memasuki tahapan Tes Kompetensi yang dilaksanakan mulai tanggal 3 hingga 12 Mei 2026. Ujian ini diselenggarakan secara transparan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang tersebar di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dalam pernyataannya, Menko Zulkifli Hasan menekankan pentingnya integritas dalam proses ini."Ini merupakan investasi sumber daya manusia terbesar di desa yang pernah dilakukan oleh negara. Generasi muda benar-benar diberi kesempatan membangun desa, membuat pusat pertumbuhan ekonomi di desa, dan memotong rantai panjang distribusi. Oleh sebab itu, proses rekrutmen menjadi sangat penting. Panitia Seleksi Nasional akan mengawal secara ketat pelaksanaan pengadaan SDM KDKMP dan KNMP tersebut dengan tetap menjamin proses berjalan dengan objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme," tegas Zulkifli Hasan.Lebih lanjut, beliau juga mengingatkan para peserta untuk berhati-hati terhadap praktik penipuan yang menjanjikan kelulusan."Sekali lagi saya tegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun, tidak ada jalur khusus, dan tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan," tambahnya.Setelah melewati tes kompetensi, para peserta akan menghadapi seleksi kompetensi tambahan yang meliputi Tes Mental Ideologi serta pemeriksaan kesehatan pada akhir Mei 2026. Seluruh rangkaian proses ini akan bermuara pada pengumuman hasil tes akhir yang dijadwalkan pada 7 Juli 2026. Peserta yang terpilih nantinya tidak hanya langsung bekerja, tetapi akan dibekali terlebih dahulu melalui Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan serta pelatihan manajerial sesuai bidang tugasnya.Pemerintah berkomitmen agar seluruh proses ini berjalan tepat waktu demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dan pesisir. Bagi masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut, Panselnas mengarahkan untuk hanya merujuk pada informasi resmi melalui portal phtc.panselnas.go.id​
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan: Swasembada Pangan Jadi Prioritas Presiden Prabowo

02 May 2026 Berkala
​SIARAN PERSNo. 211/SES.M.PANGAN.4/SP/5/2026Jakarta, 2 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan itu diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, sekaligus meningkatkan pendapatan petani, peternak, dan nelayan.Menko Pangan yang akrab dipanggil Zulhas menyampaikan hal itu dalam Dialog Kebangsaan bertema “Macro Economic Outlook: Akselerasi Investasi & Stabilitas Ekonomi Nasional” yang digelar DPP Himpunan Alumni IPB di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5) malam.Zulhas mengatakan, Presiden Prabowo sejak lama menaruh perhatian besar pada agenda swasembada pangan. Menurut dia, swasembada bukan hanya soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga jalan untuk mengangkat pendapatan 30 sampai 40 persen masyarakat desa yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.Ia menilai persoalan pangan selama ini tidak hanya berada pada produksi, tetapi juga biaya distribusi yang tinggi. Zulhas membandingkan biaya untuk menghadirkan satu kilogram beras di Thailand sekitar Rp4 ribu, sementara di Indonesia bisa mencapai Rp14 ribu akibat kebijakan yang tidak tepat.Untuk memangkas biaya tinggi tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah regulasi, termasuk Peraturan Presiden. Kebijakan itu diarahkan agar harga pangan lebih efisien, rantai distribusi lebih pendek, dan kesejahteraan pelaku pangan di desa meningkat.Zulhas juga menyampaikan arahan Presiden agar setiap desa memiliki pusat ekonomi produktif. Tidak boleh ada lahan yang dibiarkan tidak ditanami. Pemanfaatan teknologi juga akan diperkuat dengan dukungan perguruan tinggi, lembaga riset, alumni IPB, dan BRIN.Tahun ini, pemerintah memberi perhatian khusus kepada sektor nelayan. Zulhas menilai nelayan selama ini berada pada posisi tawar yang lemah karena hasil tangkapan harus segera dijual sebelum rusak. Karena itu, pemerintah menyiapkan pembangunan kampung nelayan dan memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pembeli hasil tangkapan bila pasar tidak menyerap.Koperasi Desa Merah Putih juga akan menjadi infrastruktur ekonomi desa. Koperasi ini disiapkan untuk menyuplai kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, mendukung Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus menjadi saluran bantuan pemerintah agar distribusi dari pusat ke desa lebih ringkas.Ketua Umum terpilih Himpunan Alumni IPB, Fauzi Amro, menyatakan pihaknya siap mendukung penguatan rantai pasok pangan nasional. Dukungan itu akan dilakukan melalui koperasi desa dan jaringan alumni IPB di berbagai daerah, terutama untuk membangun model rantai pasok kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis.Dialog kebangsaan tersebut menjadi forum sinergi antara pemerintah, akademisi, lembaga riset, dan alumni dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, stabilitas ekonomi, inovasi, serta pemberdayaan ekonomi desa.​
Lihat

SIARAN PERS KIOTEC Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan Melalui Program Kunjungan Korea Selatan

01 May 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 216/SES.M.PANGAN.4/SP/5/2026Busan, Republik Korea (1 Mei 2026) - Program ODA KIOTEC atau The Korea-Indonesia Integrated Ocean Fisheries Technology Training Center (KIOTEC) kembali mengadakan program kunjungan ke Korea yang didedikasikan untuk memperkuat keahlian teknis para profesional kelautan pemula/Early Career Ocean Professional (ECOP) di Indonesia. Program ini didanai oleh pemerintah Korea Selatan dan secara resmi diluncurkan pada 12 Juni 2024 di Busan, Korea Selatan. Program ini telah secara resmi diakui sebagai salah satu “Endorsed Project” dalam Dekade Laut PBB (UN Ocean Decade).Pengakuan ini menegaskan komitmen program terhadap pembangunan berkelanjutan, pengembangan kapasitas, dan pengelolaan laut yang berkelanjutan. Selain itu, hal ini menjadi contoh konkret dari kolaborasi strategis antara Indonesia dan Korea dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).Sebagai bagian dari upaya pengembangan kapasitas, KIOTEC melibatkan peserta dari berbagai sektor, mulai dari pembuat kebijakan hingga mahasiswa. Sebanyak 10 peserta, yang terdiri dari penerima beasiswa KIOTEC dari universitas mitra seperti UNDIP, IPB, UGM, dan ITB, serta perwakilan pemerintah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), turut serta dalam program ini.Berlangsung selama 7 hari, mulai tanggal 26 April hingga 2 Mei, para peserta berkesempatan mengunjungi beberapa lembaga dan fasilitas maritim terkemuka di Korea, termasuk kapal penelitian Pukyong National University (PKNU), UN Peace Memorial Hall, fasilitas Korea Institute of Ocean Science and Technology (KIOST) di Busan dan Geoje, Museum Maritim Nasional, pembangkit listrik tenaga pasang surut Danau Sihwa, serta kunjungan budaya ke Desa Rakyat Korea. Selama program ini, para peserta berkesempatan menyaksikan langsung inovasi dan praktik di sektor kelautan dan perikanan, serta mempelajari budaya Korea.Program Kunjungan ke Korea telah memberikan sudut pandang baru mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor kelautan dan perikanan, sebagaimana disampaikan oleh seorang perwakilan dari Kementerian Koordinator bidang Pangan:“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada KIOTEC atas kesempatan ini. Melalui program ini kami dapat lebih memahami bagaimana teknologi kelautan, penelitian, dan kebijakan di Korea Selatan yang canggih dapat diterapkan di Indonesia” - Cahyadi Rasyid, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya, Deputi Sumber Daya MaritimProgram kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen ODA KIOTEC dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia, serta kerja sama internasional antara dua negara dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan kompetensi para peserta, serta mendorong penerapan pengetahuan yang diperoleh dalam mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia secara berkelanjutan. ​
Lihat

SIARAN PERS Kemenko Bidang Pangan Dorong Penguatan Tata Kelola Program Pangan melalui Kebijakan Prioritas di Universitas Riau

30 Apr 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 207/SES.M.PANGAN.4/SP/4/2026Pekanbaru, 30 April 2026 - Menteri Koordinator Bidang Pangan RI yang diwakili oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menjadi narasumber kuliah umum di Universitas Riau dengan tema “Kebijakan Prioritas Pemerintah di Bidang Pangan”.Dalam paparannya, Wamenko Pangan menegaskan bahwa pemerintah mendorong transformasi sektor pangan melalui penguatan regulasi, peningkatan produksi, dan efisiensi tata kelola. Produksi beras 2025 mencapai 34,69 juta ton dan Indonesia tidak melakukan impor beras serta jagung pakan pada 2025.Wamenko juga menekankan pentingnya peningkatan produksi beras melalui optimalisasi lahan sawah serta perluasan implementasi program sebagai upaya memperkuat nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam tata kelola dan akses yang perlu segera dibenahi.Lebih lanjut, Wamenko menegaskan bahwa seluruh program pangan harus dijalankan dengan tata kelola yang baik dalam kerangka demokrasi, menjunjung tinggi integritas, serta meminimalkan potensi pelanggaran, terutama pada program berbasis pemberdayaan yang menggunakan anggaran negara.Sejumlah program prioritas terus dipercepat, meliputi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, pengolahan sampah menjadi energi, pengembangan kampung nelayan dan bioflok, pengendalian alih fungsi lahan, serta pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.​
Lihat

SIARAN PERS Zulhas Temui UAS, Bahas Pangan Dan Kebangsaan

29 Apr 2026 Berkala
​SIARAN PERSNo. 212/SES.M.PANGAN.4/SP/5/2026Pekanbaru, 29 April 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersilaturahmi dengan ulama nasional Ustaz Abdul Somad di Pekanbaru, Riau, Rabu, 29 April 2026. Pertemuan itu menjadi momentum memperkuat pesan kebangsaan, persatuan, dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan sektor pangan.Menko Zulkifli Hasan yang akrab dipanggil Zulhas menegaskan, pangan tidak bisa lagi dilihat semata sebagai urusan produksi, distribusi, dan stabilisasi harga. Pangan adalah kebutuhan paling dasar rakyat. Karena itu, keberhasilan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan sosial.Silaturahmi dengan UAS juga menunjukkan pentingnya kerja bersama pemerintah, ulama, dan masyarakat. Pemerintah menjalankan kebijakan, sementara ulama dan tokoh masyarakat ikut memperkuat nilai moral, kebersamaan, dan kepedulian sosial.UAS dikenal sebagai ulama dan pendakwah yang memiliki pengaruh luas. Ia kerap menyampaikan pesan tentang akhlak, persatuan, ukhuwah, dan tanggung jawab sosial. Pesan itu sejalan dengan agenda pembangunan pangan nasional yang membutuhkan gotong royong banyak pihak, dari pemerintah pusat dan daerah, petani, nelayan, pelaku usaha, koperasi, hingga masyarakat.Zulhas sendiri memiliki pengalaman panjang di pemerintahan. Sebelum menjabat Menko Pangan sejak 2024, ia pernah menjadi Menteri Kehutanan, Ketua MPR RI, dan Menteri Perdagangan. Rekam jejak itu dinilai relevan karena persoalan pangan berkaitan dengan sumber daya alam, perdagangan, distribusi, stabilitas harga, perlindungan petani, dan kesejahteraan masyarakat kecil.Sebagai Menko Pangan, Zulhas bertugas mengoordinasikan kebijakan lintas sektor untuk memperkuat ekosistem pangan nasional. Agendanya mencakup peningkatan produksi, penguatan distribusi, stabilisasi harga bahan pokok, pemberdayaan petani dan nelayan, serta penguatan kelembagaan ekonomi rakyat.Riau juga memiliki posisi penting dalam agenda pangan nasional. Provinsi ini memiliki potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan, sekaligus menjadi simpul ekonomi masyarakat di wilayah barat Indonesia.Karena itu, pertemuan di Pekanbaru tidak hanya menjadi agenda silaturahmi. Lebih dari itu, pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi sosial untuk memperkuat dukungan masyarakat terhadap pembangunan pangan nasional.Pesan utama yang mengemuka, membangun pangan berarti membangun kehidupan rakyat dari akar paling dasar. Pangan bukan sekadar komoditas, tetapi menyangkut pendapatan petani dan nelayan, harga kebutuhan keluarga, kecukupan gizi anak, lingkungan bersih, dan rasa aman masyarakat.Silaturahmi Zulhas dan UAS menjadi simbol kolaborasi kebangsaan dalam memperkuat ketahanan pangan, mendorong kesejahteraan rakyat, dan merawat persatuan Indonesia.
Lihat

SIARAN PERS TNI Perkuat Barisan Ketahanan Pangan, Koperasi Desa Jadi Ujung Tombak

29 Apr 2026 Berkala
​SIARAN PERSNo. 213/SES.M.PANGAN.4/SP/5/2026Sentul, 29 April 2026 — Pemerintah memperkuat konsolidasi ketahanan pangan nasional dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama penggerak di lapangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan hadir sebagai pembicara dalam Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026, yang juga dihadiri oleh Menkopolkam , Mentri Pertahanan RI, Wakil Panglima TNI dan sekitar 1.500 jajaran komandan TNI dari berbagai wilayah.Di tengah tekanan geopolitik dan rantai pasok global yang rapuh, pemerintah menempatkan pangan bukan lagi sekadar urusan produksi, melainkan bagian dari strategi pertahanan negara.Dalam acara ini Menkopangan menegaskan peran TNI menjadi semakin strategis ketika dunia menghadapi tekanan geopolitik, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok pangan global.Apel Komandan TNI menjadi momentum konsolidasi lintas sektor. Pemerintah ingin membangun sistem pangan nasional yang tidak hanya kuat secara produksi, tetapi juga adil bagi petani, terjangkau bagi masyarakat, dan berkelanjutan bagi desa. Selain itu, di hilir, pengelolaan sampah menjadi energi juga turut menjadi prioritas untuk mengatasi darurat sampah nasional.​
Lihat

SIARAN PERS Perkuat Silaturahmi dan Sinergi Regional, Menko Pangan Dorong Percepatan Pembangunan Sumbagsel

25 Apr 2026 Berkala
SIARAN PERSNo, 202/SES.M.PANGAN.4/SP/4/2025Palembang, 25 April 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri acara Halal Bihalal Masyarakat Perantauan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang diselenggarakan di Palembang. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat jejaring sosial sekaligus memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam mendorong pembangunan kawasan.Acara ini diinisiasi oleh Menko Pangan Zulkifili Hasan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat Sumbagsel, baik di daerah maupun di perantauan.Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kawasan Sumbagsel memiliki potensi yang sangat besar dan beragam. Ia menyoroti kekuatan sumber daya manusia, kekayaan adat dan budaya, serta kelimpahan sumber daya alam yang menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi kawasan.“Potensi Sumbagsel ini luar biasa. Baik dari sisi SDM, adat budaya, maupun sumber daya alam. Yang kita butuhkan sekarang adalah mempererat silaturahmi, karena ini bukan lagi sekadar tradisi, tapi sudah menjadi kebutuhan untuk membangun kekuatan bersama,” ujar Zulkifli Hasan.Lebih lanjut, Menko Pangan menekankan bahwa kegiatan ini tidak berhenti pada seremoni semata. Kedepan akan disusun roadmap percepatan pembangunan kawasan Sumbagsel sebagai langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi yang ada.Acara Halal Bihalal ini juga dihadiri oleh para kepala daerah dari lima provinsi di kawasan Sumbagsel, yaitu Gubernur Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, dan Lampung. Turut hadir Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, serta sejumlah tokoh nasional seperti Aburizal Bakrie dan Hatta Rajasa.Kehadiran para pemimpin daerah dan tokoh nasional ini mencerminkan kuatnya komitmen kolektif untuk mendorong pembangunan yang lebih terintegrasi di kawasan Sumbagsel, sekaligus memperkuat peran wilayah ini sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.Melalui momentum ini, pemerintah berharap sinergi antara pusat dan daerah, serta antara masyarakat di kampung halaman dan perantauan, dapat semakin solid dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Lihat

SIARAN PERS Kemenko Pangan dan WWF-Indonesia Berkolaborasi Dorong Transformasi Sawit untuk Kemandirian Pangan

23 Apr 2026 Berkala
​SIARAN PERSNo. 19-/SES.M.PANGAN.4/SP/4/2026Jakarta, 23 April 2026 – Indonesia berkontribusi 58% produksi minyak sawit global dengan volume mencapai 46-51,6 juta ton CPO (2024-2025). Produksi tersebut berasal dari tutupan sawit seluas 16,83 juta ha, dengan 40% diantaranya adalah lahan sawit petani swadaya yang menghadapi tantangan produktivitas, minim dukungan, dan perlindungan2. Kondisi tersebut mendorong Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan WWF-Indonesia menggelar Dialog Nasional Kemandirian Pangan 2026, guna mempertemukan lintas sektor untuk merumuskan langkah konkret transformasi tata kelola sawit yang selama ini belum berjalan optimal di lapangan. Transformasi ini selain bertujuan memperbaiki angka produksi, juga perlu memastikan bahwa jalan yang diambil didasarkan pada prinsip keberlanjutan dengan mengedepankan praktek-praktek pertanian yang baik dan ramah lingkungan.Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Widiastuti, S.E., M.Si., QIA, yang hadir langsung untuk membuka forum menegaskan bahwa kelapa sawit saat merupakan komoditi strategis yang mendukung kemandirian pangan dan energi. Namun demikian tantangan menembus pasar global menghadapi isu-isu lingkungan, deforestasi dan keberlanjutan. Transformasi perbaikan tata kelola perlu dilakukan dengan fokus pada optimalisasi lahan sawit yang ada (intensifikasi) dengan opsi perluasan (ekstensifikasi), kemudian inklusivitas petani swadaya (smallholders) serta penguatan standar keberlanjutan nasional. Ia menekankan bahwa peningkatan produktivitas petani swadaya dapat dilakukan dengan menyelesaikan hambatan legalitas lahan, akses bibit unggul dan pupuk serta akses kepada skema pembiayaan yang mudah.“Indonesia memiliki posisi strategis sebagai produsen utama minyak sawit dunia. Oleh karena itu, penguatan tata kelola yang inklusif, transparan, dan akuntabel menjadi kunci untuk menjaga daya saing global sekaligus memastikan kesejahteraan pekebun dan ketahanan pangan nasional tak terkecuali kesehatan ekosistem", ujarnyaWidiastuti menambahkan "kita punya sumber daya, kita punya skala, yang kita butuhkan sekarang adalah tata kelola yang benar-benar inklusif dan sistem yang mampu menjawab standar global tanpa mengorbankan petani kecil di dalamnya.”Senada dengan hal tersebut, CEO Yayasan WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda menekankan bahwa daya saing sawit Indonesia dan ketahanan pangan harus sejalan dengan kelestarian alam, “Melalui pendampingan dan intensifikasi yang tepat bagi petani swadaya, kita dapat meningkatkan produktivitas tanpa perlu membuka lahan baru. Langkah ini adalah kunci untuk menghentikan penurunan kualitas lingkungan hidup dan memastikan pelestarian keanekaragaman hayati kita tetap terjaga, selaras dengan misi WWF Indonesia membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam”.tambah Aditya, “Dengan penguatan kapasitas dan praktik budidaya yang lebih baik, standar global tidak lagi menjadi tekanan, melainkan peluang. Di situlah peningkatan produksi, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan seiring,”. Lebih lanjut, Aditya menekankan bahwa keberlanjutan ini berarti jangkla Panjang, mengutamakan perbaikan manajemen internal, seperti peremajaan tanaman dan optimalisasi nutrisi”.Diskusi dalam forum berlangsung dalam dua sesi yang bergerak dari hulu ke hilir — dari kerangka kebijakan nasional hingga tantangan nyata yang dihadapi petani di lapangan. Hasilnya diharapkan bukan sekadar rekomendasi biasa, melainkan komitmen konkret lintas kementerian dan sektor untuk mempercepat transformasi sawit agar lebih optimal.Dialog Nasional Kemandirian Pangan 2026 merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam mendorong transformasi tata kelola sawit yang berkelanjutan dan inklusif, selaras dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045. Forum ini diharapkan menjadi titik tolak langkah-langkah konkret, khususnya dalam memperkuat pendampingan dan intensifikasi bagi petani swadaya guna meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, manfaat transformasi tidak hanya dirasakan oleh industri, tetapi juga oleh petani swadaya sebagai fondasi utama sektor ini.
Lihat

SIARAN PERS Indonesia-Polandia Perkuat Kemitraan Strategis di Bidang Ketahanan Pangan

20 Apr 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 202/SES.M.PANGAN.4/SP/4/2026Jakarta, 20 April 2026 – Indonesia dan Polandia mempererat hubungan bilateral melalui kolaborasi strategis di sektor pangan. Pertemuan tingkat tinggi ini menandai transformasi dari hubungan dagang konvensional menuju kemitraan teknis berbasis solusi yang berdampak nyata bagi ketahanan pangan berkelanjutan di kedua negara.Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai koordinator bagi sektor pertanian, kelautan, kehutanan, lingkungan hidup hingga gizi nasional, mendorong terbentuknya sebuah kelompok kerja di bidang pertanian sebagai mesin penggerak teknis yang memperkuat implementasi kebijakan lebih terukur, saling menguntungkan dan mampu memperkuat posisi ketahanan pangan Indonesia.Dalam kerangka sinergi ketahanan pangan Indonesia-Polandia, kedua pihak akan memfokuskan pada 2 (dua) program prioritas yaitu modernisasi akuakultur melalui adopsi teknologi terbaru dan akselerasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kolaborasi ini bertujuan mentransformasi produktivitas perikanan nasional serta menutup celah pasokan (supply gap) nutrisi melalui produk protein Polandia, seperti produk susu (dairy products) dan daging, guna memastikan ketahanan gizi anak bangsa tanpa mengesampingkan peran UMKM lokal.Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Polandia juga menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi memperkuat ketahanan pangan Indonesia dengan memasok aneka produk premium berstandar Uni Eropa, mulai dari komoditas buah-buahan seperti blueberry, apel, dan stroberi, hingga sektor strategis gandum dan daging sapi. Melalui keunggulan logistik Pelabuhan Gdańsk dan Gdynia, Polandia menjamin distribusi efisien dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar tanah air secara berkelanjutan.Dalam membangun keseimbangan ekonomi, Indonesia-Polandia akan mempererat kemitraan lewat impor pertanian berkualitas dan transfer teknologi serta kolaborasi penelitian dan pengembangan iptek bidang pertanian dan perikanan. Tak kalah menarik, Indonesia juga melirik kesuksesan Polandia dalam program makanan sekolah berbasis produk lokal untuk memperkuat ketahanan gizi nasional.​
Lihat

Siaran Pers Menko Pangan Perkuat Sinergi Usaha Pangan dan Pertanian dalam Kunjungan ke Bumiku Bumimu Hijau Farm (BBH Farm)

18 Apr 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 194/SES.M.PANGAN.4/SP/4/2026Banyumas, 18 April 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melaksanakan kunjungan kerja ke Bumiku Bumimu Hijau Farm (BBH Farm) sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi pengembangan usaha pangan dan pertanian berbasis integrasi hulu hingga hilir. Kunjungan ini turut didampingi oleh Deputi Bidang oleh Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Ibu Widiastuti, S.E., M.Si., serta dihadiri oleh kelompok tani, peternak, dan pelaku usaha jamu lokal.Menko Pangan melakukan dialog langsung dengan para pelaku usaha sektor pangan untuk menyerap aspirasi sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi di lapangan. Diskusi berlangsung dinamis, mencakup isu akses pembiayaan, peningkatan produktivitas, hingga penguatan rantai pasok. Hal ini menjadi penting mengingat masih adanya ketimpangan distribusi pembiayaan, di mana sebagian besar kredit nasional lebih banyak terserap oleh korporasi dibandingkan ekonomi rakyat.Menko Pangan menegaskan bahwa penguatan sektor pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada efisiensi dan tata kelola yang terintegrasi. Pemerintah telah mendorong berbagai kebijakan strategis, termasuk penerbitan puluhan regulasi di sektor pangan dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir guna menciptakan ekosistem usaha yang lebih kondusif dan berdaya saing . Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak sebagai pelaku utama dalam sistem pangan nasional.Kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan langsung kandang dan fasilitas produksi di BBH Farm sebagai contoh praktik usaha peternakan yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan pengolahan hasil. Model ini dinilai mampu mendukung penyediaan sumber protein hewani sekaligus memperkuat keterkaitan antar subsektor pangan. Selain itu, keterlibatan pelaku usaha jamu menjadi bagian penting dalam mendorong diversifikasi produk berbasis bahan baku lokal yang bernilai tambah.Menko Pangan menegaskan komitmennya dalam mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan, inklusif, serta mampu menjawab tantangan global sekaligus memperkuat fondasi ekonomi domestik.​
Lihat

SIARAN PERS Perkuat Ekonomi Kerakyatan di Tengah Ketidakpastian Global, Menko Pangan Tinjau Koperasi Percontohan Jatimakmur dan Salurkan Bantuan Pangan bagi Komunitas Ojek Online di Kota Bekasi

15 Apr 2026 Berkala
SIARAN PERS No. 189/SES.M.PANGAN.4/SP/2026Bekasi, 15 April 2026 — Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi domestik melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan akses pangan bagi masyarakat di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global.Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam rangkaian kunjungan kerja di Kota Bekasi, Rabu (15/04).Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan meninjau Koperasi Kelurahan Merah Putih Jatimakmur yang merupakan salah satu koperasi percontohan dalam program pembentukan koperasi berbasis desa dan kelurahan.Koperasi ini diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat serta memperkuat peran kelembagaan ekonomi di tingkat lokal.Koperasi Kelurahan Merah Putih Jatimakmur telah beroperasi sejak pertengahan tahun 2025 dan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.“Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih saat ini telah mencapai lebih dari 30 ribu unit. Pemerintah berharap program ini dapat segera terealisasi secara optimal. Pada tahap awal, pengembangan akan difokuskan di wilayah desa, sebelum selanjutnya diperluas ke wilayah perkotaan,” ujar Menko Pangan.Selanjutnya, Menko Pangan melakukan peninjauan di Kodim 0507 Kota Bekasi dengan menyerahkan bantuan pangan kepada 300 pengemudi ojek online. Bantuan yang diberikan berupa beras SPHP 5 kilogram, minyak goreng 2 liter, tepung terigu 2 kilogram, dan gula pasir 2 kilogram.Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah, Perum BULOG, dan PT Grab Indonesia dalam memperluas akses pangan bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja sektor informal yang memiliki peran penting dalam pergerakan ekonomi.Kegiatan ini dilaksanakan dalam kerangka Gerakan *HAJATAN* sebagai salah satu program Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.Menko Pangan juga menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong agar program pangan dapat menjangkau lebih luas dan dirasakan secara merata oleh masyarakat.Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan terus memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga serta mitra strategis guna memastikan keberlanjutan program dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lihat

SIARAN PERS Pemerintah Buka Rekrutmen Nasional SDM untuk Perkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih

15 Apr 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 190/SES.M.PANGAN.4/SP/4/2026Jakarta, 15 April 2026 — Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) membuka rekrutmen nasional untuk putra-putri terbaik bangsa guna memperkuat pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Langkah ini merupakan bagian dari percepatan pelaksanaan arahan Presiden dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengenai percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan di tingkat desa, kelurahan, dan kawasan pesisir membutuhkan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat dari akar rumput. Rekrutmen ini diharapkan menjadi bagian penting dari upaya membangun ekosistem kelembagaan ekonomi desa yang kuat, modern, dan berkelanjutan.Pada tahap pertama, pemerintah membuka 35.476 formasi, yang terdiri atas 30.000 Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan menjadi pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara, serta 5.476 Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih yang akan menjadi pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara. Seluruh pegawai dimaksud akan menjadi pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).Pendaftaran dibuka mulai 15 April 2026 hingga 24 April 2026 melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Melalui laman tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, tahapan seleksi, mekanisme pendaftaran, serta ketentuan lain yang telah disiapkan oleh Panitia Seleksi Nasional SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).Seleksi ini terbuka bagi lulusan D-III, D-IV, dan S-1 semua jurusan, dengan persyaratan umum antara lain usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Rekrutmen ini dilaksanakan dengan merit-based system yang menjunjung prinsip keterbukaan, transparansi, dan berbasis kompetensi, sehingga seluruh peserta memperoleh kesempatan yang setara untuk mengikuti proses seleksi secara adil dan profesional. Pemerintah mengajak seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memenuhi syarat untuk segera mengakses phtc.panselnas.go.id dan mengikuti proses pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.Pemerintah menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun. Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, dan tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan peserta. Bila ada pihak yang meminta imbalan atau menjanjikan kelulusan, maka hal tersebut merupakan bentuk penipuan. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi Panitia Seleksi Nasional, termasuk laman phtc.panselnas.go.id.Pelaksanaan rekrutmen ini dilakukan secara kolaboratif dan dikoordinasikan oleh BP BUMN, dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, dan Badan Komunikasi Pemerintah dalam payung Panitia Seleksi Nasional SDM Program Hasil Terbaik Cepat Presiden. Kolaborasi lintas sektor tersebut dimaksudkan untuk memastikan seleksi berjalan cepat, tertib, transparan, dan akuntabel.Pemerintah juga meminta dukungan penuh dari para gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa untuk mensosialisasikan program ini, mengawal pelaksanaannya di daerah, dan memastikan SDM yang nantinya ditempatkan dapat bekerja secara efektif sebagai motor penggerak pembangunan desa dan kawasan pesisir.“Kepada putra-putri terbaik bangsa, inilah saatnya mengambil bagian dalam pengabdian nyata. Negara memanggil saudara-saudara sekalian untuk hadir di desa, di kelurahan, dan di kampung nelayan, guna membangun Indonesia dari akar yang paling kuat. Mari kita kawal bersama proses ini dengan jujur, disiplin, dan terbuka, agar yang terpilih benar-benar SDM terbaik untuk menjalankan mandat besar Presiden.”
Lihat

SIARAN PERS Penguatan Kemitraan Rantai Pasok Perikanan Untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

13 Apr 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 188/SES.M.PANGAN.4/SP/4/2026Semarang, 13 April 2026 — Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah serta Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menyelenggarakan kegiatan penguatan kemitraan rantai pasok perikanan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini dibuka oleh Deputi bersama Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah, serta diikuti sekitar 300 peserta dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha perikanan (UMKM), dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Jawa Tengah.Pemerintah terus mendorong pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui melalui Program MBG. Program ini penting untuk mendukung tumbuh kembang anak dan menjaga kesehatan ibu. Ikan menjadi sumber protein unggulan karena kaya omega-3, vitamin, dan mineral.Seiring target konsumsi ikan nasional mencapai 28,63 kg per kapita per tahun pada 2029, penguatan rantai pasok perikanan menjadi krusial. Seluruh proses, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pengawasan mutu harus berjalan baik agar pasokan tetap tersedia, aman, dan berkualitas.Namun, pelaku usaha perikanan menghadapi tantangan harga, kapasitas produksi, distribusi, dan kepastian kerja sama dalam mendukung MBG. Meski demikian, pelaku usaha perikanan telah menunjukkan bahwa tantangan tersebut bisa diatasi. Beberapa Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala UMKM di Jawa Tengah mulai memperbaiki sistem pengolahan dan penyimpanan, serta menjalin kemitraan langsung dengan SPPG. Produk olahan seperti abon ikan lele dan ikan bandeng presto menjadi contoh yang cukup diminati karena lebih tahan lama, mudah didistribusikan, dan tetap memiliki nilai gizi yang baik. Dengan inovasi tersebut, pelaku usaha mampu menjaga kualitas sekaligus memastikan pasokan yang lebih stabil untuk mendukung kebutuhan Program MBG secara berkelanjutan.Melalui kegiatan ini, pemerintah mendorong kemitraan antara pelaku usaha dan pengelola SPPG agar kebutuhan dan pasokan lebih selaras, didukung data yang akurat. Forum temu bisnis menjadi ruang untuk membuka kerja sama, memperpendek distribusi, meningkatkan efisiensi, serta menjaga mutu produk.“Penguatan kemitraan rantai pasok perikanan menjadi kunci agar MBG tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi nelayan dan pelaku usaha lokal,” ucap Dandy Satria Iswara.Kolaborasi ini diharapkan memperkuat rantai pasok yang terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.​​
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Hadiri Pelantikan DPW GAPEMBI Jawa Timur, Dorong Kolaborasi Perkuat Program MBG

09 Apr 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 184/SES.M.PANGAN.4/SP/4/2026Malang, 9 April 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi atas pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) GAPEMBI Jawa Timur serta mendorong penguatan kolaborasi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pelantikan pengurus DPW GAPEMBI Jawa Timur yang berlangsung di Malang.“Selamat kepada Ketua beserta rekan-rekan DPW GAPEMBI yang baru saja dilantik, semoga sukses dalam bertugas,” ucap Menko Pangan Zulkifli Hasan.Menko Pangan juga menyampaikan terima kasih atas dukungan GAPEMBI terhadap berbagai program strategis pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus mengajak untuk turut mengawal implementasinya.“Tolong dikawal program MBG untuk Indonesia yang lebih baik,” lanjutnya.Dalam bidang pembangunan sumber daya manusia, pemerintah menekankan pentingnya pemenuhan gizi melalui program makan bergizi sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi mendatang.“Program-program ini bukan sekadar kebijakan jangka pendek, tetapi menyangkut masa depan Indonesia secara menyeluruh, mulai dari ketahanan pangan, kesejahteraan rakyat, hingga kualitas generasi mendatang,” tegasnya.Menko Pangan menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan berbagai mitra strategis di daerah.“GAPEMBI kita harapkan bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program MBG,” ujarnya.​
Lihat

SIARAN PERS Kunjungi Tambakberas, Menko Pangan Dorong Percepatan MBG di Pesantren, Perkuat Akses Gizi Santri

09 Apr 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 187/SES.M.PANGAN.4/SP/4/2026Jombang, 09 April 2026 - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan ke sejumlah pondok pesantren di Tambakberas seperti, Pondok Pesantren Terpadu Chasbullah, Pondok Pesantren Al-Lathifiyyah 2, dan Pondok Pesantren As-Sa’idiyyah 2 Bahrul Ulum.Kunjungan ini menjadi silaturahmi sekaligus diskusi antara pemerintah dan pimpinan pesantren dalam rangka implementasi program pemerintah di bidang pangan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi para santri dan siswa di sekolah berbasis agama.“Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan pondok pesantren saat ini masih dan akan terus dipercepat serta diperluas jangkauannya, karena berdasarkan data Kementerian Agama, baru 10% pesantren yang menerima MBG” ucap Menko Pangan.“Pesantren perlu mendapatkan perhatian lebih, mengingat para santri juga membutuhkan akses terhadap makanan bergizi secara berkelanjutan,” tambahnya.Lebih lanjut, pertemuan ini juga membahas aspek ketahanan pangan, di tengah kondisi global yang sangat dinamis.Melalui silaturahmi ini, diharapkan dapat mendorong percepatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di sekolah berbasis agama, agar cakupannya dapat semakin merata dan tepat sasaran sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia.​​
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Silaturahmi dan Ziarah ke Tebu Ireng, Perkuat Ketahanan Pangan Hadapi Tantangan Global

09 Apr 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 186/SES.M.PANGAN.4/SP/4/2026Jombang, 09 April 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan melakukan ziarah ke makam Presiden ke-4 Republik Indonesia KH. Abdurrahman Wahid di kawasan Pesantren Tebu Ireng. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari silaturahmi bersama pimpinan pondok pesantren dalam membahas penguatan ketahanan pangan nasional.Ziarah ini menjadi momen reflektif bahwa pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, tetapi juga menyangkut nilai kemanusiaan dan keberpihakan kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut dinilai relevan dalam memperkuat kebijakan pangan yang inklusif dan berkeadilan.Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan melakukan pertemuan dengan Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, KH. Abdul Hakim Mahfudz.Menko Pangan menekankan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian pangan berbasis komunitas, antara lain melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan nilai gotong royong di masyarakat. Upaya ini sejalan dengan penguatan program pemberdayaan pesantren dalam sektor pangan.Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan pesantren sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi santri sekaligus penguatan ekosistem pangan.“Kita masih dan akan terus mempercepat implementasi MBG di pesantren, sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi santri dan penguatan ketahanan pangan,” ucap Menko Pangan Zulkifli Hasan.Menko Pangan juga menyoroti pentingnya penguatan ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik yang berpotensi memengaruhi rantai pasok pangan.“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kita harus memperkuat kemandirian pangan nasional. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, perlu sinergi dengan ulama dan masyarakat,” tambahnya.Kunjungan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pesantren dalam membangun sistem pangan yang tangguh, inklusif, serta mampu menghadapi berbagai tantangan global.
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Kunjungi Koperasi SAE Pujon Jatim, Dorong Penguatan Produksi dan Hilirisasi Susu Nasional

09 Apr 2026 Berkala
​SIARAN PERSNo. 185/SES.M.PANGAN.4/SP/4/2026Malang, 9 April 2026 — Pemerintah terus mendorong penguatan sektor pangan nasional melalui peningkatan produksi susu segar dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Susu SAE (Sinau Andandani Ekonomi) di Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur.Koperasi SAE Pujon merupakan koperasi susu terbesar dan paling maju di Jawa Timur yang dikenal sebagai pemasok utama susu segar ke berbagai industri pengolahan susu nasional dengan anggota lebih dari 9.000.Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan menilai kinerja Koperasi SAE Pujon menunjukkan perkembangan yang sangat baik, khususnya dari sisi produksi. Ia juga menekankan bahwa kebutuhan susu nasional sangat besar sehingga perlu diperkuat melalui hilirisasi untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).“Koperasi SAE Pujon ini sudah bagus, produksi susunya sudah 130 ribu liter per hari. Sementara itu, kebutuhan susu juga besar sehingga perlu hilirisasi, ” ucap Zulkifli Hasan.Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat peran koperasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi susu dalam negeri.​
Lihat

SIARAN PERS Kemenko Pangan Dorong Penertiban SPPG dan Optimalisasi Program MBG Secara Nasional

02 Apr 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 182/SES.M.PANGAN.4/SP/4/2026Jakarta, 02 April 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Rakortas Tingkat Menteri yang dilaksanakan di Jakarta pada Kamis, 02 April 2026. Rapat ini membahas sejumlah agenda strategis, antara lain penegakan aturan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar, pengaturan distribusi MBG pada hari sekolah, serta berbagai isu penting lainnya.“Atas perintah Presiden, kita diminta sudah sempurna sebelum akhir tahun,” ujar Menko Pangan.Secara umum, capaian program menunjukkan progres positif, namun diperlukan percepatan distribusi kepada kelompok pendidikan pesantren. Sementara kelompok sasaran 3B (Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui), akan dilakukan monitoring dan evaluasi, termasuk penyesuaian standar gizi.Berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, telah disusun 10 aturan turunan berupa peraturan Badan Gizi Nasional. Dari jumlah tersebut, satu peraturan telah ditetapkan, sementara tiga lainnya telah melalui proses harmonisasi dan akan segera ditetapkan mengingat urgensi dan sifatnya yang strategis.Pemerintah juga mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan petunjuk teknis. Dari total 2.162 SPPG yang diberi peringatan, sebanyak 368 SPPG diberikan Surat Peringatan 1, 5 SPPG diberikan Surat Peringatan 2, dan 1.789 SPPG telah disuspend.“Hingga 30 Maret 2026, pelaksanaan Program MBG telah menjangkau 61.680.043 penerima manfaat di 38 provinsi dengan 26.066 SPPG telah beroperasi. Dari jumlah tersebut, 2.162 diberi peringatan di antaranya 1.789 disuspend, kemudian SP-1 368, dan SP-2 5 SPPG,” tegas Menko Pangan.Dalam rangka efisiensi, penerima manfaat MBG akan difokuskan pada kelompok yang telah ditetapkan dalam Perpres, sementara kelompok lainnya seperti lansia dan anak tidak sekolah dapat dipertimbangkan untuk dihentikan sementara sampai ada payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya.Selain itu, pengawasan dan pemantauan terhadap operasional SPPG akan terus diperkuat. Hal ini mencakup evaluasi terhadap penerima manfaat, termasuk di sekolah kategori elite yang menunjukan tingkat food waste yang relatif tinggi.Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan Program MBG berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai standar, guna mendukung peningkatan pemenuhan gizi masyarakat Indonesia menuju generasi emas 45.
Lihat

SIARAN PERS Percepat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Perkuat Distribusi Pangan dan Ekonomi Desa

31 Mar 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 180/SES.M.PANGAN.4/SP/3/2026Jakarta, 31 Maret 2026 – Pemerintah terus mempercepat pembangunan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai langkah strategis untuk memperkuat distribusi pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa.Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 31 Maret 2026, dengan fokus pada progres pembangunan serta kesiapan operasional koperasi di berbagai daerah.Hingga akhir Maret 2026, pembangunan KDKMP menunjukkan perkembangan signifikan. Pemerintah mencatat puluhan ribu titik telah memasuki tahap pembangunan, dengan lebih dari 3.000 unit telah selesai dan siap dimanfaatkan masyarakat. Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan mulai mendistribusikan komoditas untuk mengisi unit-unit KDKMP tersebut.KDKMP dirancang sebagai pusat distribusi pangan dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Selain memperpendek rantai pasok, KDKMP akan berperan sebagai offtaker hasil produksi pertanian, serta didukung fasilitas cold storage untuk menampung hasil perikanan dan sayuran. Sebagai bagian dari penguatan sistem, KDKMP juga akan berperan dalam rantai pasok SPPG serta menjadi salah satu saluran penyaluran bantuan sosial (bansos), khususnya bagi masyarakat pada desil 1 dan desil 2.Pemerintah telah menyelesaikan revisi regulasi utama, termasuk revisi PMK Nomor 49 Tahun 2025. Selain itu, telah diterbitkan Permenkop Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur verifikasi dan validasi (verval) sebagai dasar pelaksanaan pembayaran oleh Menteri Keuangan. Untuk daerah dengan keterbatasan lahan, khususnya desa yang memerlukan cut and fill, pemerintah akan segera menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang substansinya telah disepakati. Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat, termasuk oleh BP BUMN bersama BUMN lainnya guna mendukung implementasi program ini.“Secara bersamaan kami akan menyusun regulasi terkait operasionalisasi KDKMP. Sebagai salah satu program unggulan Presiden, tujuan akhirnya adalah memastikan program ini berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Menko Bidang Pangan.Ke depan, operasional KDKMP akan diperkuat melalui skema pendampingan dan pengelolaan awal untuk memastikan koperasi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan sebelum dikelola secara mandiri oleh desa/kelurahan. Melalui langkah ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat sistem distribusi pangan nasional yang lebih efisien, inklusif, dan berkeadilan.​
Lihat

SIARAN PERS Pemerintah Percepat Penanganan Sampah Nasional, PSEL Ditargetkan Operasional Akhir 2027

31 Mar 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 179/SES.M.PANGAN.4/SP/3/2026Jakarta, 31 Maret 2026 – Pemerintah terus mempercepat implementasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai langkah strategis untuk mengatasi kedaruratan sampah nasional, khususnya di daerah dengan timbulan sampah di atas 1.000 ton per hari.Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan bahwa percepatan pembangunan PSEL merupakan arahan langsung Presiden guna memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.Saat ini, pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 33 lokasi yang akan melayani setidaknya 61 kabupaten/kota, dengan total kapasitas pengolahan mencapai 39.450 ton per hari atau setara 14,4 juta ton per tahun (sekitar 24?ri timbulan sampah nasional) .Dalam implementasinya, pembangunan PSEL terus menunjukkan progres yang positif. Saat ini, dua lokasi telah beroperasi sesuai Perpres 35/2018, yakni Kota Surabaya dan Surakarta. Selain itu, empat lokasi—Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Yogyakarta Raya—segera memasuki tahap pembangunan. Enam lokasi lainnya, yaitu Lampung Raya, Semarang Raya, Surabaya Raya, Serang Raya, Kabupaten Bekasi, dan Medan Raya, sedang disiapkan untuk proses lelang mulai bulan April 2026. Sementara itu, sejumlah lokasi seperti DKI Jakarta, Malang Raya, Padang Raya, dan Pekanbaru Raya telah ditetapkan melalui Rakortas, serta beberapa daerah lainnya masih dalam tahap penyiapan lahan, regulasi, dan kesiapan pemerintah daerah.Pemerintah telah menetapkan timeline implementasi pembangunan PSEL dalam dua tahap. Pada Tahap 1, pembangunan di Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Yogyakarta Raya dimulai sejak April 2026, ditandai dengan launching proyek serta penandatanganan PPA/PJBL dan PKS, dilanjutkan penyelesaian perizinan hingga Juni 2026 dan groundbreaking pada bulan yang sama. Fasilitas ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2027. Sementara itu, Tahap 2 dimulai pada April 2026 yang diharapkan mulai konstruksi pada November 2026. Operasional PSEL pada tahap ini ditargetkan mulai Mei 2028.Selain pembangunan PSEL, pemerintah juga tengah menyusun roadmap nasional penggunaan teknologi pengolahan sampah yang komprehensif dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Upaya ini menjadi penting untuk memastikan pencapaian target nasional sampah dapat diolah 100% tahun 2029 yang diperkirakan mencapai 146.780 ton per hari.Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan kombinasi berbagai teknologi pengolahan sampah. Pengolahan organik di sumber diproyeksikan berkontribusi sebesar 12,4%, diikuti pengelolaan melalui TPS3R dan bank sampah sebesar 19,8%. Selain itu, pemanfaatan teknologi RDF di kawasan industri semen diperkirakan mencapai 25,3%, sementara pengolahan melalui TPST non-RDF sebesar 20%. Adapun pengolahan melalui Waste to Energy atau PSEL ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 22 - 24 ?lam sistem pengelolaan sampah nasional.Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan optimisme pemerintah dalam penanganan sampah nasional yang kini didukung oleh kesiapan teknologi dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Berbagai pendekatan pengolahan, mulai dari konversi sampah menjadi energi hingga pemanfaatan berbasis daur ulang dan pengolahan organik, dinilai semakin matang untuk diimplementasikan secara luas. “Kita sudah memiliki teknologi pengolahan sampah yang lengkap, mulai dari waste to energy, RDF, kompos, hingga biodigester. Sampah ini saya yakin bisa diselesaikan.” Ujar Menko Bidang PanganDan untuk mempercepat implementasi, akan dibentuk Tim Penyusun Roadmap Pengelolaan Sampah, yang melibatkan lintas Kementerian/Lembaga, antara lain Kemenko Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemendagri, Kemendiktisaintek, Kementerian Pekerjaan Umum, dan BRIN.Kolaborasi lintas sektor ini mencakup berbagai langkah strategis, mulai dari penyederhanaan regulasi dan perizinan lingkungan, penguatan perencanaan daerah, hingga pengembangan riset dan inovasi teknologi serta penyediaan infrastruktur pengolahan sampah. Pemerintah menargetkan bahwa dalam empat tahun ke depan, permasalahan sampah nasional dapat ditangani secara signifikan, disertai upaya berkelanjutan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah.Dengan langkah yang terintegrasi tersebut, pemerintah optimistis pengelolaan sampah di Indonesia akan semakin modern, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah melalui pemanfaatan energi.​
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Pimpin Rakortas Pengendalian Alih Fungsi Lahan, Perkuat Komitmen Pemerintah dalam Menjaga Ketahanan Pangan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan

30 Mar 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 178/SES.M.PANGAN.4/SP/3/2026Jakarta, 30 Maret 2026 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pengendalian Alih Fungsi Lahan sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.Peraturan ini menetapkan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan lahan sawah sebagai basis produksi pangan.Salah satu fokus Rakortas adalah penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan pemutakhiran data lahan sawah. Rakortas menyepakati total luasan peta LSD di 12 Provinsi adalah 2.739.650,36 ha, yang akan ditetapkan melalui peraturan Menteri ATR/BPN selaku Ketua Harian Tim Terpadu pada akhir Maret 2026.Penetapan ini menjadi dasar pengendalian alih fungsi lahan dan integrasi kebijakan tata ruang. Pemerintah juga mempercepat penyiapan Peta LSD di 17 provinsi lain. Proses verifikasi dan sinkronisasi data lahan seluas sekitar 744 ribu ha sedang berlangsung, dengan target penyelesaian pada Juni 2026.“Perluasan pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah melalui penetapan peta LSD di 12 Provinsi oleh Menteri ATR/BPN merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat dan menjaga keberlanjutan lahan pangan nasional. Kemenko Pangan mendorong implementasi peta LSD dimaksud melalui koordinasi yang solid untuk tercapainya kedaulatan pangan nasional.” ujar Zulkifli Hasan.Selain itu, pemerintah terus melanjutkan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah terkait sanksi administratif bagi pelanggaran alih fungsi lahan sawah, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.Rakortas ini menegaskan fungsi Kemenko Pangan dalam memastikan pelaksanaan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah berjalan secara terpadu, sehingga dapat mendukung upaya menjaga keberlanjutan lahan sawah dan penguatan ketahanan pangan nasional.​
Lihat

SIARAN PERS Pantau Pasar Minggu, Kemenko Pangan dan Kemendag Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil dan Suplai Aman

28 Mar 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 176/SES.M.PANGAN.4/SP/3/2026Jakarta, 28 Maret 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama Menteri Perdagangan memastikan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok (bapok) tetap stabil selama HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) Idulfitri 2026.Hasil pemantauan langsung di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, serta data SP2KP menunjukkan tren penurunan harga pada sejumlah komoditas seperti beras, gula, Minyakita, bawang merah, cabai, kedelai, dan bawang putih. Harga Minyakita tercatat turun sekitar 7,5% menjadi Rp15.800 per liter.Sementara itu, daging sapi, ayam ras, dan telur ayam ras mengalami dinamika harga dan tetap dalam pengawasan.Ketersediaan pangan terpantau aman, dengan stok beras, jagung, ayam, telur, dan sayuran dalam kondisi cukup.Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan pemerintah terus memantau langsung kondisi pasar.“Stok pangan banyak dan aman. Meski ada fluktuasi harga, pemerintah akan terus intervensi melalui pasar murah dan pemantauan harian,” ujarnya.Di tengah dinamika global, termasuk potensi konflik, ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Mayoritas kebutuhan dipenuhi dari produksi dalam negeri sehingga tidak terdampak signifikan.Pemerintah memastikan stok cukup, distribusi lancar, dan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pokok.​
Lihat

SIARAN PERS Gelar Pasar Murah di Monas, Pemerintah Salurkan Ratusan Ribu Paket Sembako

28 Mar 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 177/SES.M.PANGAN.4/SP/3/2026Jakarta, 28 Maret 2026 — Pemerintah Republik Indonesia menggelar pasar murah dengan menyalurkan ratusan ribu paket sembako serta produk UMKM lokal kepada masyarakat dalam kegiatan yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta (28/3).Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, sekaligus membantu meringankan kebutuhan pokok masyarakat. Program ini dilaksanakan atas arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam mempermudah kehidupan rakyat.“Penyaluran sembako ini adalah arahan langsung Bapak Presiden agar masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok. Pemerintah ingin memastikan rakyat terbantu, dan kehidupan sehari-hari menjadi lebih ringan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dalam peninjauannya sore tadi.Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Kementerian UMKM, Pemprov DKI Jakarta, Direktur Utama Perum Bulog, serta ID Food yang bersama-sama memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi. Ribuan warga memadati lokasi dengan penuh semangat, tampak dari wajah-wajah bahagia saat menerima paket sembako. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung serta memperkuat komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.​
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Kembali Beraktivitas Usai Idul Fitri Bahas Kondisi Pangan dan Pengendalian Inflasi

25 Mar 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 175/SES.M.PANGAN.4/SP/3/2026Jakarta, 25 Maret 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan kembali beraktivitas kerja di kantor pada 25 Maret 2026, segera setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H usai. Dalam aktivitasnya, Menko Pangan langsung membahas perkembangan kondisi pangan nasional, khususnya terkait langkah-langkah pengendalian inflasi pasca Lebaran. Menko Pangan menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan serta harga bahan pangan strategis, mengingat meningkatnya dinamika kebutuhan masyarakat selama dan setelah periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).Berdasarkan pemantauan lintas sumber resmi per 25 Maret 2026, yaitu Panel Informasi Harga PanganStrategis (PIHPS) Bank Indonesia, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP)Kementerian Perdagangan, serta data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga pangan nasionalsecara umum berada dalam kondisi stabil dengan fluktuasi yang relatif terbatas antarwilayah.Pergerakan harga yang terjadi masih dalam kisaran wajar dan tidak menunjukkan lonjakan yangsignifikan pasca periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).Untuk komoditas utama sepertiberas, minyak goreng, dan gula konsumsi, pergerakan harga terpantau cenderung stabil dengan variasiantar daerah yang masih terkendali. Sementara itu, pada komoditas hortikultura seperti cabai, terdapatdinamika harga yang bersifat musiman, namun tidak mengindikasikan gangguan pasokan yang berarti. Di tengah dinamika global, termasuk adanya gejolak harga minyak dunia akibat konflik internasional,pemerintah menilai bahwa ekosistem pangan nasional yang semakin berkembang mampu meredamsebagian dampak eksternal tersebut. Sejauh ini, kondisi tersebut belum menunjukkan adanya tekananyang berarti terhadap harga pangan di dalam negeri maupun terhadap daya beli masyarakat.Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan hargapangan berjalan efektif pasca HBKN. Koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerahterus diperkuat guna mengantisipasi potensi gejolak harga ke depan.Kementerian Koordinator BidangPangan akan terus memantau perkembangan kondisi pangan nasional serta mendorong langkahlangkah strategis yang diperlukan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligusmendukung pengendalian inflasi secara berkelanjutan.​​​
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Tinjau TPST Jeruk Legi Cilacap, Dorong Pengelolaan, Sampah Jadi Energi Terbarukan

14 Mar 2026 Berkala
​SIARAN PERS ​No. 133/SES.M.PANGAN.4/SP/1/2026​Bekasi, 21 Januari 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Merah Putih Bojong Menteng, Kota Bekasi, Rabu (21/01/2026), untuk meninjau koperasi desa yang baru dibangun sebagai bagian dari penguatan ekosistem pangan berbasis masyarakat.​Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan secara khusus mengapresiasi peran Dandim Kota Bekasi dan Wakil Panglima TNI yang dinilai berkontribusi besar dalam mendorong percepatan pembangunan serta pengelolaan awal Koperasi Merah Putih Bojong Menteng.​Dukungan TNI, baik dari sisi pendampingan, koordinasi, maupun penguatan kelembagaan, dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan koperasi dapat segera beroperasi dan memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat distribusi pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.​Pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas model kolaborasi ini di berbagai daerah guna mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih.​​Cilacap, 23 Januari 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (23/01/2026).Kunjungan diawali dengan peninjauan pengelolaan sampah menjadi sumber energi terbarukan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Fasilitas ini mengelola sampah menjadi produk bahan bakar alternatif melalui penerapan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) yang dapat digunakan sebagai pengganti batubara.TPST Jeruk Legi merupakan fasilitas pengelolaan sampah terpadu yang mengolah sampah menjadi bahan bakar setelah melalui proses pencacahan dan pengeringan. Teknologi RDF bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), memaksimalkan nilai ekonomis sampah, serta meningkatkan kualitas lingkungan.Pengelolaan sampah di Kabupaten Cilacap dilakukan secara terpusat di TPST Jeruk Legi yang pertama kali diresmikan pada Juli 2020. Keberadaan TPST ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.Proses pengelolaan sampah di TPST Jeruk Legi dimulai dari penimbangan truk pengangkut sampah, dilanjutkan dengan proses pencacahan dan pengeringan sampah plastik hingga siap dikirim ke offtaker pabrik semen. Fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan sampah hingga 160 ton sampah per hari.
Lihat

SIARAN PERS Pemerintah Perkuat Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah Melalui Target Nasional 82,9 Juta Penerima Manfaat, Percepatan Validasi Data dan Standar Keamanan, Pangan Jadi Prioritas

14 Mar 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 165/SES.M.PANGAN.4/SP/3/2026Semarang, 3 Maret 2026 –Menteri Koordinator Bidang Pangan memimpin Rapat Koordinasi Implementasi Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Tengah. Rapat ini bertujuan mensosialisasikan kebijakan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program di daerah.Hingga 27 Februari 2026, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 61,2 juta penerima manfaat melalui 24.368 SPPG. Di Jawa Tengah, Program MBG menjangkau 9,29 juta penerima manfaat dengan 3.838 SPPG beroperasi.Pelaksanaan MBG didukung 28 K/L sesuai Perpres No. 115 Tahun 2025 dan Keppres No. 28 Tahun 2025. BGN bertindak sebagai penyelenggara utama, didukung Tim Koordinasi yang ditetapkan melalui Kepmenko No. 78 Tahun 2025. Substansi penting mencakup pengawasan keamanan pangan, standar gizi, penanganan limbah, pemanfaatan pangan lokal, serta sistem pelaporan terpadu.Pemda berperan strategis dalam penjaminan mutu, percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dan stabilisasi pasokan pangan lokal. Capaian SLHS Jawa Tengah mencapai 35,03%, di atas rata-rata nasional 32%. Menko Pangan menginstruksikan evaluasi terhadap SPPG yang mengalami kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan.MBG menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, BUMDes, koperasi nelayan, dan peternak mandiri. Pasokan bahan pokok SPPG di Jawa Tengah mayoritas berasal dari Koperasi/BUMDes dan UMKM. Produksi unggulan meliputi telur ayam di Pati dan susu sapi perah di Boyolali.Masih ditemukan ketidaksesuaian data penerima manfaat yang memerlukan validasi lanjutan oleh Pemda. Capaian layanan: siswa sekolah perlu percepatan hingga 100%, pesantren baru 7,7%, santri 3,24%, SPPG pesantren 12,13%. Capaian ibu hamil dan menyusui telah melampaui 50%, sementara balita non-PAUD 24,4%.Program MBG tetap dilaksanakan selama Bulan Ramadhan serta masa libur dan cuti bersama. Untuk wilayah mayoritas berpuasa, diberikan paket makanan kemasan sehat. Sementara itu, sekolah mayoritas non-muslim tetap menjalankan program secara normal.Kemenko Bidang Pangan akan membangun Command Center MBG untuk mendukung koordinasi dan pengawasan nasional.Pemerintah berkomitmen memastikan MBG berjalan tepat sasaran, aman, berkualitas, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.​​
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Hadiri Pengajian Akbar dan Buka Puasa Bersama di Pondok Modern Tazakka! Tekankan Pangan Bergizi dan Ekonomi Kerakyatan

14 Mar 2026 Berkala
​SIARAN PERSNo. 163/SES.M.PANGAN.4/SP/3/2026Batang, 2 Maret 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan menghadiri Pengajian Akbar dan buka puasa bersama di Pondok Modern Tazakka, Batang, bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Pengasuh Pondok Pesantren Modern Tazakka K.H. Anang Rikza, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan, serta perwakilan lembaga nasional dan internasional. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penyampaian arah kebijakan prioritas Presiden Prabowo di sektor pangan dan penguatan ekonomi kerakyatan.Dalam sambutannya, Menko Pangan menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi ketahanan dan kedaulatan nasional yang harus didorong melalui peningkatan produksi dalam negeri, stabilisasi pasokan, dan produktivitas pertanian berkelanjutan. Ia juga menekankan bahwa kemajuan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang sehat, yang berawal dari konsumsi makanan bergizi. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Qur’an yang mendorong umat untuk mengonsumsi makanan yang baik dan bermanfaat sebagai bagian dari menjaga kualitas hidup dan keberkahan.Lebih lanjut, Menko Pangan menyampaikan bahwa agenda swasembada pangan terintegrasi dengan Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Melalui penguatan Kopdes, pemerintah mendorong distribusi pangan yang lebih merata, memperkuat perputaran ekonomi desa, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat dari hulu hingga hilir.Pada kesempatan tersebut, Menko Pangan juga menyampaikan apresiasi kepada Pondok Modern Tazakka atas kontribusinya dalam membina generasi muda melalui pendidikan berbasis nilai keagamaan, serta perannya sebagai pusat penguatan karakter, kebersamaan, dan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berakhlak, dan produktif.
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Kunjungi, KDMP Endang Rejo, Tegaskan Koperasi Desa sebagai Pusat Distribusi Pangan dan Penggerak Ekonomi Rakyat

14 Mar 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 161/SES.M.PANGAN.4/SP/2/2026Lampung Tengah, 26 Februari 2026 –Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda penguatan distribusi pangan dan percepatan aktivasi koperasi desa sebagai simpul ekonomi rakyat.Dalam peninjauan tersebut, Menko Pangan menegaskan bahwa koperasi desa harus menjadi pusat kegiatan ekonomi di tingkat desa dan tidak hanya sebagai penyedia kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai penghubung hasil produksi masyarakat dengan pasar yang lebih luas. Koperasi diharapkan mampu membeli hasil panen petani, produk peternak, maupun komoditas perikanan ketika harga turun, sehingga melindungi pendapatan warga sekaligus menjaga stabilitas pasokan.“Koperasi Desa harus menjadi pusat distribusi. Kalau gabah tidak terserap, koperasi yang beli. Kalau ikan atau telur tidak laku, koperasi yang ambil. Dari koperasi inilah pasokan disalurkan, termasuk untuk kebutuhan SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis,” tegas Menko.KDMP Endang Rejo saat ini memiliki 107 anggota dengan struktur kepengurusan dan pengawasan yang telah terbentuk. Koperasi berada pada tahap konsolidasi awal dan persiapan operasional. Minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan koperasi cukup tinggi, terutama untuk kebutuhan sembako dan layanan keuangan desa. Namun, operasional penuh masih dalam proses penyelesaian administrasi dan penguatan modal kerja. Disamping itu Menko Pangan menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada TNI dalam semangat satu komando pembangunan fisik KDMP Endang Rejo.Kedepannya, KDMP Endang Rejo diarahkan menjadi pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi, mencakup penyediaan kebutuhan pokok, layanan keuangan inklusif, sarana produksi pertanian dan peternakan, layanan kesehatan dasar, pengembangan potensi wisata desa, serta fasilitas penyimpanan hasil produksi berbasis rantai dingin untuk mengurangi kehilangan pascapanen. Pengembangan ini dirancang sebagai satu ekosistem usaha terpadu yang saling mendukung dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk lokal.Menko Pangan juga menekankan pentingnya pengelolaan koperasi secara profesional dan akuntabel. Pemerintah mendorong penguatan manajemen melalui pelatihan kewirausahaan dan penyiapan tenaga pengelola tetap agar koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi benar-benar aktif secara ekonomi dan berkelanjutan.Selain itu, koperasi desa diharapkan terhubung secara digital dengan jaringan koperasi lainnya di seluruh Indonesia, sehingga distribusi komoditas dapat dilakukan secara lebih efisien dan mengurangi disparitas harga antarwilayah. Integrasi ini menjadi bagian dari strategi nasional membangun sistem distribusi pangan yang lebih adil dan merata.Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan Koperasi Desa Merah Putih tidak sekadar menjadi program kelembagaan, melainkan instrumen nyata pemerataan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan. Pemerintah pusat dan daerah akan terus bersinergi mempercepat aktivasi operasional KDMP Endang Rejo agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.Melalui penguatan koperasi desa, pemerintah mendorong agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kota, melainkan tumbuh dari desa sebagai fondasi utama kemajuan nasional.​
Lihat

SIARAN PERS Perkuat Tata Kelola Perdagangan dan Percepatan Kawasan Swasembada, Pemerintah Tingkatkan Koordinasi Ketahanan Pangan Nasional

13 Mar 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 173/SES.M.PANGAN.4/SP/3/2026Jakarta, 13 Maret 2026 — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan yang membahas berbagai langkah penguatan tata kelola perdagangan komoditas pangan nasional. Rapat tersebut dalam rangka pelaksanaan penetapan keadaan tertentu pergaraman, monitoring dan evaluasi neraca komoditas, pengaturan larangan dan pembatasan (lartas) komoditas pangan, penguatan pengawasan barang masuk ke wilayah Indonesia, serta pembahasan pembina sektor untuk sejumlah komoditas strategis.Dalam rapat tersebut, pemerintah menetapkan keadaan tertentu untuk komoditas pergaraman. Keadaan tertentu ditetapkan atas dasar faktor cuaca yang memengaruhi produksi dalam negeri sehingga terjadinya kekurangan pasokan, terutama untuk garam kebutuhan industri yang memerlukan spesifikasi tertentu, khususnya garam untuk industri aneka pangan serta garam untuk industri farmasi dan alat kesehatan.Selanjutnya, pemerintah membahas usulan perubahan neraca komoditas pangan tahun 2026 melalui monitoring dan evaluasi triwulan I untuk komoditas tertentu yang belum sepenuhnya mampu dipenuhi dari dalam negeri, baik dari sisi ketersediaan maupun spesifikasi, yaitu jagung, gula, ubi kayu, daging lembu, perikanan, dan pergaraman. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Neraca Komoditas Triwulan I tersebut, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan neraca komoditas tetap memprioritaskan pemenuhan melalui produksi dalam negeri.Selain itu, Rakortas juga membahas pengaturan larangan dan pembatasan (lartas) impor buah pir yang bertujuan untuk memastikan tata kelola impor berjalan lebih tertib serta tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pasar domestik dan perlindungan terhadap komoditas hortikultura dalam negeri.Pada kesempatan yang sama, pemerintah juga membahas pengaturan lartas ekspor dan impor beras pecah sebagai bagian dari upaya pengendalian perdagangan beras dan optimalisasi pemanfaatan komoditas tersebut tanpa mengganggu stabilitas pasokan dan harga beras konsumsi masyarakat.Untuk memperkuat tata kelola impor pangan, Rakortas turut menekankan pentingnya penguatan pengawasan barang masuk ke wilayah Indonesia. Pengawasan ini dilakukan melalui integrasi sistem kementerian/lembaga terkait untuk memastikan bahwa setiap komoditas pangan yang masuk ke wilayah Indonesia telah memenuhi ketentuan perizinan, tidak melebihi alokasi yang telah ditetapkan, serta sesuai dengan ketentuan larangan dan pembatasan yang berlaku.Selain itu, rapat juga menyepakati penetapan pembina sektor untuk beberapa komoditas pangan strategis seperti gandum pakan, bungkil kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Penetapan pembina sektor ini dimaksudkan untuk memperjelas koordinasi antar kementerian/lembaga dalam perencanaan kebutuhan, pengendalian perdagangan, serta pengembangan produksi dalam negeri bagi komoditas-komoditas tersebut.Pada kesempatan yang sama, pemerintah juga membahas percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Sejak terbitnya berbagai regulasi percepatan pembangunan kawasan strategis tersebut, pemerintah telah melaksanakan sejumlah rapat koordinasi tingkat menteri dengan Papua Selatan sebagai salah satu wilayah prioritas pengembangan.Empat wilayah percepatan KSPEAN yang telah ditetapkan meliputi Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Khusus Papua Selatan, pengembangan kawasan mencakup pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan, bandara, dan pelabuhan, serta pengembangan komoditas strategis melalui cetak sawah, perkebunan kelapa sawit dan tebu, serta penguatan sektor peternakan.“Atas arahan Bapak Presiden, percepatan swasembada energi perlu terus didorong. Karena itu, pengembangan komoditas seperti singkong untuk bioetanol dan sawit untuk biofuel, serta komoditas pangan strategis lainnya akan dilakukan secara bertahap guna mendukung ketahanan pangan sekaligus kemandirian energi nasional,” ujar Menko Bidang Pangan.Dalam rangka percepatan implementasi, pemerintah telah menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk penugasan BUMN, yaitu PT Agrinas Pangan dan PT Agrinas Palma, sebagai pengembang kawasan KSPEAN Papua Selatan secara terkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.Seiring dengan rencana pengembangan kawasan tersebut, sejumlah badan usaha swasta juga menyampaikan minat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kawasan KSPEAN Papua Selatan, khususnya dalam pengembangan perkebunan, pengolahan bioetanol, biofuel, serta pembangunan infrastruktur pendukung logistik.Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa kewenangan penetapan Proyek Strategis Nasional tetap berada pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian Koordinator Bidang Pangan berperan dalam menyampaikan rekomendasi dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan, sementara penetapan badan usaha pelaksana kegiatan dilakukan oleh kementerian/lembaga teknis sesuai dengan bidang kewenangannya.Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perdagangan pangan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen, industri, dan konsumen.Pemerintah juga akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi stabilitas pasokan serta harga pangan nasional.​​
Lihat

SIARAN PERS Perkuat Infrastruktur Karbon Nasional, Pemerintah Indonesia dan CDSC Resmi Tandatangani MoU Strategis

13 Mar 2026 Berkala
SIARAN PERS No. 174/SES.M.PANGAN.4/SP/4/2026Jakarta, 13 Maret 2026 – Pemerintah Indonesia dan Sekretariat Climate Data Steering Committee (CDSC) mengumumkan kolaborasi strategis yang menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang menguji coba Common Carbon Credit Data Model. Kerangka kerja yang didukung G20 ini dirancang untuk memperkuat standardisasi dan transparansi pasar karbon global.Di bawah Perpres 110/2025, Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, akan mengintegrasikan model data ini ke dalam pembangunan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Langkah ini bertujuan menyelaraskan pasar karbon domestik dengan praktik terbaik internasional guna meningkatkan kepercayaan investor dan interoperabilitas data lintas batas.“Indonesia berkomitmen membangun pasar karbon berintegritas tinggi yang mendukung target iklim nasional,” ujar Ibu Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan. “Dengan menguji coba model data global ini, kita memastikan kepemimpinan Indonesia dalam aksi iklim, melindungi sumber daya alam, sekaligus membuka peluang pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat.”Mary Schapiro, Ketua CDSC, menambahkan bahwa langkah Indonesia merupakan tonggak penting dalam menyediakan data iklim berkualitas tinggi sebagai barang publik global. Implementasi nyata ini akan menunjukkan bagaimana standar global dapat diterapkan secara efektif dalam konteks nasional.Common Carbon Credit Data Model mengatasi tantangan utama pasar karbon yaitu kurangnya standarisasi data dengan menyediakan "bahasa yang sama" bagi sistem data di seluruh dunia. Hal ini mencegah penghitungan ganda (double counting) dan memudahkan proses uji tuntas bagi para pelaku pasar.Uji coba ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pada COP30 di Sao Paulo, Brazil, untuk memperkuat integritas pasar karbon global. Saat ini, lebih dari 35 yurisdiksi dan pelaku sektor swasta telah menyatakan minat untuk mengikuti langkah serupa.Melalui kemitraan ini, Indonesia optimis mampu menghadirkan pasar karbon yang efisien, transparan, dan menjadi pilar utama dalam pencapaian target emisi nasional.Tentang Climate Data Steering Committee (CDSC)Didirikan tahun 2022 oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Utusan Khusus PBB Michael R. Bloomberg, CDSC bertujuan meningkatkan akses terhadap data iklim terstandarisasi bagi para pemangku kepentingan global. Info: climatedatasc.org​​
Lihat

SIARAN PERS Pemerintah Percepat Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi untuk Kendalikan Alih Fungsi Lahan

12 Mar 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 172/SES.M.PANGAN.4/SP/3/2026Jakarta, 12 Maret 2026 — Pemerintah terus mempercepat pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai langkah strategis menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Kamis (12/3).Rapat koordinasi ini menindaklanjuti percepatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, yang bertujuan memperkuat perlindungan lahan pangan strategis di tengah meningkatnya tekanan alih fungsi lahan.Dalam rakortas tersebut, pemerintah membahas percepatan penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di 12 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.Dengan penetapan tersebut, total Peta LSD secara nasional akan mencakup 20 provinsi, setelah sebelumnya delapan provinsi telah lebih dahulu ditetapkan pada 2021, yaitu Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan bahwa penetapan LSD merupakan instrumen penting untuk memastikan perlindungan lahan sawah strategis sekaligus menjadi dasar pengendalian alih fungsi lahan yang terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah dan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).“Pengendalian alih fungsi lahan sawah harus menjadi prioritas bersama. Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi akan memperkuat kepastian kebijakan di pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan lahan pangan nasional,” ujar Menko.Selain percepatan penetapan LSD, rakortas juga membahas penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran perlindungan LP2B yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.Pengaturan sanksi administratif tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan seluruh pemangku kepentingan serta memperkuat pengawasan terhadap praktik alih fungsi lahan sawah yang tidak sesuai ketentuan.RPP ini juga akan memperkuat ketentuan penggantian lahan sawah yang dialihfungsikan, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang - Undang No 41 Tahun 2009, yakni minimal tiga kali luas lahan untuk sawah beririgasi, dua kali untuk lahan reklamasi rawa pasang surut dan lebak, serta satu kali untuk lahan tidak beririgasi atau tadah hujan.Menko menegaskan, keberhasilan pengendalian alih fungsi lahan membutuhkan sinergi kuat lintas kementerian/lembaga serta komitmen pemerintah daerah.“Koordinasi yang solid dan implementasi yang konsisten menjadi kunci agar perlindungan lahan pertanian dapat berjalan efektif sebagai fondasi ketahanan dan kedaulatan pangan nasional,” tegasnya.Melalui percepatan kebijakan ini, pemerintah optimistis dapat menjaga keberlanjutan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dalam menghadapi tantangan global dan domestik.​
Lihat

SIARAN PERS Tangani Kedaruratan Sampah Nasional, Pemerintah Percepat Implementasi PSEL

12 Mar 2026 Berkala
SIARAN PERSNO.  171/SES.M.PANGAN.4/SP/3/2026Jakarta, 12 Maret 2026 — Pemerintah mempercepat implementasi program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai langkah strategis dalam menangani kedaruratan sampah nasional yang diproyeksikan terus meningkat, khususnya di kawasan perkotaan.Berdasarkan proyeksi pemerintah, timbulan sampah nasional diperkirakan mencapai 146.780 ton per hari pada 2029. Kondisi tersebut membutuhkan terobosan melalui penerapan berbagai teknologi ramah lingkungan yang terintegrasi. Dalam skema pengelolaan sampah nasional, PSEL ditargetkan dapat menangani sekitar 23 persen dari total timbulan sampah.Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa percepatan implementasi PSEL menjadi bagian penting dalam transformasi sistem pengelolaan sampah nasional yang lebih modern dan berkelanjutan.“PSEL mampu mengolah sampah dalam jumlah besar dengan pengendalian emisi yang memenuhi baku mutu lingkungan. Teknologi ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara dan berpotensi menghasilkan energi baru dari konversi sampah,” ujar Menko Pangan.Ia juga menyampaikan bahwa dalam kurun waktu empat bulan sejak diterbitkannya Perpres Nomor 109 Tahun 2025, telah terdapat progres signifikan dalam percepatan implementasi PSEL. PT Danantara telah menyelesaikan proses pemilihan mitra untuk pembangunan PSEL tahap pertama yang akan menggunakan teknologi berstandar internasional. Empat lokasi PSEL Tahap Pertama meliputi Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Yogyakarta Raya. Proyek tersebut ditargetkan memulai groundbreaking pada Juni 2026 dan mulai beroperasi pada Oktober 2027.Selanjutnya, pemerintah menargetkan pembangunan PSEL Tahap Kedua di 12 lokasi, dengan proses pelelangan secara bertahap dimulai pada April 2026 dan target operasional pada pertengahan 2028. Dua belas kawasan tersebut meliputi Lampung Raya, Medan Raya, Kabupaten Bekasi, Semarang Raya, Surabaya Raya, Serang Raya, Malang Raya, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, DKI Jakarta, dan Padang Raya.Menko Pangan menekankan bahwa percepatan pembangunan PSEL di berbagai wilayah merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sekaligus mendukung penguatan ketahanan energi nasional.“Kita ingin pengelolaan sampah menjadi lebih modern, berkelanjutan, dan memberi nilai tambah. Dengan percepatan implementasi PSEL, beban tempat pembuangan akhir dapat dikurangi dan sampah dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi,” tegasnya.Pemerintah berharap percepatan implementasi PSEL dapat menjadi langkah konkret dalam mengatasi kedaruratan sampah nasional sekaligus mendorong transformasi pengelolaan sampah menuju sistem yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berdaya guna bagi masyarakat.​
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Sampaikan Perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Targetkan Operasional Mulai Juni–Juli 2026

11 Mar 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 170/SES.M.PANGAN.4/SP/3/2026Jakarta, 11 Maret 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan perkembangan terbaru program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam konferensi pers usai rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Jakarta. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem ekonomi desa sekaligus mendukung distribusi pangan dan berbagai layanan kebutuhan masyarakat.Menko Pangan menjelaskan bahwa hingga saat ini progres penyediaan lahan untuk pembangunan KDKMP menunjukkan perkembangan signifikan. Berdasarkan pemetaan sementara, ketersediaan lahan telah mencapai lebih dari 32.000 lokasi, dengan 2.252 unit koperasi yang telah selesai dibangun, sementara proses pembangunan masih terus berlangsung di berbagai daerah.Pemerintah memperkirakan pada Juni 2026 jumlah KDKMP yang terbangun dapat mencapai sekitar 20.000 hingga 30.000 unit. Untuk memastikan kesiapan lokasi, saat ini juga tengah dilakukan permintaan dan verifikasi data lahan, khususnya terhadap lokasi yang memiliki luas kurang dari 1.000 meter persegi.Untuk lokasi yang luas lahannya tidak mencapai 1.000 meter persegi, pemerintah akan mengupayakan pencarian lahan alternatif. Apabila suatu daerah tidak memiliki lahan yang tersedia, maka pemerintah daerah, khususnya gubernur, akan membantu penyediaan maupun pembelian lahan guna mendukung pembangunan KDKMP.Menko Pangan juga menyampaikan bahwa implementasi program ditargetkan mulai berjalan pada periode Juni–Juli 2026. Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diharapkan segera selesai. Kementerian Keuangan juga telah menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan regulasi tersebut dalam waktu sekitar satu minggu.Ke depan, KDKMP akan diperkuat dengan penempatan manajer profesional yang memiliki kompetensi kewirausahaan dan pengelolaan usaha. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang unggul serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan berbagai infrastruktur pemerintah, termasuk berperan sebagai offtaker dalam rantai pasok berbagai komoditas.Selain itu, koperasi juga direncanakan menjadi saluran distribusi berbagai bantuan pemerintah, seperti bantuan beras dan bantuan sosial lainnya. Untuk mendukung fungsi tersebut, KDKMP akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas usaha, antara lain cold storage, agen sembako, serta agen LPG.Dengan dukungan fasilitas tersebut, KDKMP diharapkan mampu berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus memperkuat sistem distribusi pangan nasional dan menciptakan ekosistem ekonomi rakyat yang lebih mandiri.​
Lihat

SIARAN PERS Kunjungi Demak dan Jepara, Menko Pangan Perkuat Koordinasi Program Pangan di Daerah

10 Mar 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 169/SES.M.PANGAN.4/SP/3/2026Jepara, 10 Maret 2026 – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan berbagai program strategis di sektor pangan guna menjaga ketahanan pangan nasional serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.Sebagai bagian dari upaya tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Demak dan Jepara, Jawa Tengah, untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan program pemerintah di sektor pangan bersama pemerintah daerah.Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan berbagai program prioritas nasional di bidang pangan dapat berjalan optimal di daerah, termasuk penguatan distribusi pupuk, peningkatan produksi pangan, serta program peningkatan kualitas gizi masyarakat seperti Program Makan Bergizi Gratis.Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Menko Pangan juga menyampaikan sejumlah pesan terkait penguatan sektor pangan dan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.“Pemerintah terus mendorong berbagai program di sektor pangan agar dapat berjalan dengan baik di daerah. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” ujar Menko Pangan.Ia juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menghargai pangan dan tidak menyia-nyiakan makanan.“Proses untuk menghasilkan makanan itu panjang, mulai dari petani, distribusi, hingga sampai ke masyarakat. Karena itu kita harus menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya,” tegasnya.Usai meninjau pelaksanaan program di Demak, Menko Pangan melanjutkan agenda kunjungan kerja ke Kabupaten Jepara untuk melakukan pertemuan dengan Bupati Jepara di Pendopo Kabupaten Jepara. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai langkah penguatan sektor pangan di daerah, termasuk distribusi pupuk, peningkatan produksi pangan, serta pelaksanaan program-program pemerintah di bidang pangan.Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan juga menyempatkan diri mengunjungi Museum Kartini yang berada di kompleks Pendopo Kabupaten Jepara sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan pendidikan bagi generasi bangsa.Melalui rangkaian kunjungan kerja ini, pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta memastikan berbagai program pangan dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat.
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Hadiri Haul di Ponpes Al-Hamidy Banyuanyar, Sosialisasikan Program Prioritas Presiden kepada Ulama Pesantren Madura

08 Mar 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 168/SES.M.PANGAN.4/SP/3/2026Pamekasan, 8 Maret 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Haul Almarhum R.KH. Abdul Hamid Itsbat di LPI Al-Hamidy Banyuanyar, Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Minggu (8/3).Kegiatan yang dihadiri ribuan jamaah tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua BASSRA RKH. Moh. Rofi’i Baidhowi, Kapolda Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, para Bupati se-Madura, serta para kiai sepuh dari Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang.Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah fokus memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program strategis, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).Menko Pangan juga menyinggung dinamika geopolitik global, termasuk meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Namun pemerintah memastikan situasi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan pangan nasional karena langkah antisipasi telah dilakukan sebelumnya.“Pemerintah sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan. Karena itu, meskipun ada konflik di sejumlah kawasan, kondisi pangan nasional tetap aman dan terkendali,” ujar Zulkifli Hasan.Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memprediksi dinamika global tersebut sejak sekitar satu tahun sebelumnya sehingga pemerintah mempercepat berbagai program penguatan produksi dan swasembada pangan nasional.Menko Pangan juga memastikan komoditas utama seperti beras, jagung, hingga garam berada dalam kondisi aman dan terkendali. Produksi beras nasional saat ini mencapai lebih dari 4,2 juta ton per tahun, sementara pasokan komoditas impor seperti gandum untuk bahan baku terigu juga tetap terjaga.Melalui silaturahmi ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan serta peningkatan gizi masyarakat.
Lihat

SIARAN PERS Tinjau PT Garam, Menko Pangan Dorong Percepatan Swasembada Garam Nasional 2027

08 Mar 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 166/SES.M.PANGAN.4/SP/3/2026Sampang, 8 Maret 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pangan melakukan kunjungan kerja ke Pabrik PT Garam di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dalam rangka memastikan percepatan transformasi industri dan swasembada garam nasional, sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Perpres P3N).Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan menegaskan pentingnya transformasi PT Garam agar semakin berkontribusi dalam mendorong perekonomian daerah, khususnya di Pulau Madura.Pemerintah juga memberikan dukungan terhadap rencana PT Garam untuk melakukan ekstensifikasi lahan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pulau Rote, serta pengembangan inovasi produksi melalui teknologi MVR dan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk meningkatkan efisiensi produksi, kualitas garam industri, mendukung substitusi impor secara bertahap.Pemerintah mendorong pembangunan dan penguatan fasilitas produksi garam di sejumlah daerah, seperti di Rote Nusa Tenggara Timur, Gresik Jawa Timur, serta daerah potensial lainnya agar dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional.Kepada para petambak garam rakyat, Menko Pangan mengajak untuk terlibat aktif dalam menyukseskan agenda swasembada garam nasional melalui perbaikan manajemen lahan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas. Pemerintah daerah juga diminta untuk berkolaborasi dengan petambak guna mencegah alih fungsi lahan garam rakyat.Pada tahun 2027, pemenuhan kebutuhan garam nasional ditargetkan sepenuhnya berasal dari produksi dalam negeri, sehingga hasil panen petambak dapat terserap oleh industri yang membutuhkan.“Karena itu kehadiran saya sebagai Menko Pangan untuk memastikan percepatan pembangunan pabrik garam baru dan peningkatan produksi nasional menuju swasembada tahun 2027,” tutup Zulhas.
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Tinjau KDMP Rek Kerrek Pamekasan, Gedung Siap Beroperasi Usai Idul Fitri 2026

08 Mar 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 167.SES.M.PANGAN.4/SP/3/2023PAMEKASAN, 8 Maret 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pangan meninjau kesiapan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Rek Kerrek di Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Minggu (8/3). Gedung koperasi telah rampung 100 persen dan direncanakan mulai beroperasi penuh setelah Hari Raya Idul Fitri 2026.Gedung KDMP berdiri di atas tanah desa seluas 1,2 hektare dengan luas bangunan 600 m², dibangun sejak 3 Desember 2025 hingga 8 Februari 2026. Menko Pangan mengapresiasi TNI, khususnya Dandim 0826 dan para Babinsa, serta Pemerintah Daerah atas percepatan pembangunan koperasi.Sebagian komoditi sembako kini mulai dipindahkan ke gedung baru sebagai persiapan operasional. Sebelumnya gerai sembako memanfaatkan gudang milik desa yang berdekatan dengan Kantor Desa Rek Kerrek dan Dapur SPPG.KDMP Rek Kerrek menjalankan usaha toko sembako, budidaya lele, peternakan kambing, serta 400 ekor ayam petelur, sekaligus menjadi pemasok bahan baku ke SPPG untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ke depan, KDMP juga berpotensi menjadi penyalur pupuk subsidi dengan estimasi kebutuhan 650 ton per tahun.Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan berdialog dengan lebih dari 100 peserta yang terdiri atas anggota koperasi, kepala desa dan pengurus KDMP se-Kecamatan Palengaan, Kepala SPPG, kelompok tani, serta unsur TNI. Turut hadir Bupati, Dandim 0826, dan Kapolres."Koperasi Desa Merah Putih harus dikelola profesional dan transparan agar menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, menampung hasil produksi masyarakat, serta memperkuat distribusi pangan dan mendukung program Makan Bergizi Gratis," ujar Menko Pangan.​
Lihat

SIARAN PERS Kunjungan Menko Pangan di SPPG Lampung Tengah dan , Tekankan Pentingnya Standar Mutu dan Efektifitas Program MBG

26 Feb 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 160/SES.M.PANGAN.4/SP/2/2026Lampung Tengah, 26 Februari 2026 — Menteri KoordinatorBidang Pangan, Zulkifli Hasan,melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bandar Jaya Barat 4 yang berlokasi di Lampung Tengah guna memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalandenganefektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.Program MBG memberikan dampakluas terhadap berbagai sektor di seluruh Indonesia. hinggasaatini, sebanyak 23.678 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 38 provinsi, dan 8.277 SPPG telah terbit Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bentuk pemenuhan standard keamanan dan kelayakan operasional.SPPG Bandar Jaya Barat 4 resmi beroperasi sejak 27 Oktober 2025 dan saat ini melayani 2.831 penerimamanfaat, terdiriatas 2.398 pesertadidik dan balitaserta 433 ibu hamil melalui layanan posyandu.“Kehadiran saya hari ini untuk memastikan pelaksanaan dan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak kita,” ujar Menko Bidang Pangan.Menko Bidang Pangan juga menegaskan bahwa komitmen pemerintah pusat terhadap peningkatan gizi masyarakat harus tercermin melalui pelaksanaan program MBG yang konsisten, berbasis standard keamanan pangan, serta harus benar-benar tepat sasaran.“Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari aspek keamanan dan mutu makanan, higienitas dapur, serta konsistensi distribusi,” tegasnya.SPPG Bandar Jaya Barat 4, Lampung Tengah telah beroperasi sejak 27 Oktober 2025 dan saat ini telah melayani 2.831 penerima manfaat mulai dari peserta didik PAUD, TK, SD, SMP/MTs, dan MA, hingga kelompok 3B. Dalam kesempatan tersebut, Menko Bidang Pangan juga memberikan apresiasi kepada SPPG karena telah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bentuk komitmen standard keamanan pangan dan sanitasi dapur.Selain meninjau fasilitas, Menko Bidang Pangan turut mendorong keterlibatan UMKM dan koperasi dalam mendukung jalannya Program MBG. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ekosistem rantai pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di wilayah Lampung Tengah.​
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Tinjau Kesiapan KKMP Candirenggo, Dorong Percepatan Aktivasi Koperasi sebagai Simpul Distribusi Pangan

24 Feb 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 155/SES.M.PANGAN.4/SP/2/2026Malang, 24 Februari 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sebagai bagian dari upaya penguatan ekosistem pangan di daerah sekaligus memastikan kesiapan koperasi berfungsi sebagai simpul distribusi dan penggerak ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Kunjungan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat sistem distribusi pangan nasional berbasis kelembagaan ekonomi rakyat.Secara kelembagaan, KKMP Candirenggo telah memiliki legalitas lengkap serta didukung infrastruktur gerai dan gudang yang telah selesai dibangun. Rekening operasional koperasi juga telah aktif sehingga secara dasar kelembagaan dinilai siap menjalankan kegiatan usaha. Namun demikian, operasional masih dalam tahap aktivasi karena beberapa sarana pendukung seperti furnitur dan kendaraan distribusi belum tersedia serta belum adanya serah terima bangunan fisik gerai gudang KKMP kepada pengurus koperasi.“Koperasi Kelurahan Merah Putih harus menjadi simpul distribusi pangan yang aktif dan produktif di tingkat masyarakat, sehingga mampu menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan harga agar tetap terjangkau. Pemerintah akan terus mempercepat aktivasi operasional koperasi agar manfaat ekonominya segera dirasakan langsung oleh warga,” ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan.Hingga saat ini koperasi memiliki 162 anggota dan menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat. Warga mulai merasakan manfaat awal berupa akses kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, meskipun volume transaksi masih terbatas karena operasional belum berjalan optimal. Untuk menjaga stabilitas pasokan dan efisiensi harga, koperasi telah menjalin kerja sama distribusi dengan mitra grosir tingkat pertama.Selain usaha ritel sembako, koperasi sedang memproses layanan distribusi LPG 3 kg serta mengoperasikan layanan BRILink secara terbatas yang akan dioptimalkan setelah gerai aktif sepenuhnya. KKMP Candirenggo juga telah mulai masuk dalam rantai pasok program MBG/SPPG sebagai pemasok, menunjukkan kesiapan koperasi menjadi bagian dari sistem distribusi pangan yang lebih luas dan terintegrasi.Dalam aspek tata kelola, koperasi masih berada pada fase konsolidasi awal. Rapat Anggota Tahunan (RAT) belum dilaksanakan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) akan dilakukan setelah struktur operasional dan transaksi berjalan stabil. Pemerintah menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan kapasitas manajemen agar koperasi tumbuh sehat, transparan, dan akuntabel.Ke depan, KKMP Candirenggo diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi sebagai pusat distribusi pangan dan simpul kegiatan ekonomi masyarakat melalui penguatan usaha ritel sembako dan LPG sebagai bisnis inti, pemanfaatan gudang distribusi, serta pengembangan layanan jasa pendukung. Pemerintah akan terus mendorong sinergi pusat dan daerah guna mempercepat aktivasi operasional koperasi sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan koperasi tidak hanya hadir secara kelembagaan, tetapi benar-benar berfungsi produktif sebagai instrumen distribusi pangan dan penguatan ekonomi rakyat.​
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Dorong Percepatan Penanganan Sampah Nasional melalui Gerakan Indonesia ASRI dan WTE

05 Feb 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 145/SES.M.PANGAN.4/SP/2/2026Jakarta, 5 Februari 2026 – Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memperkuat penanganan kedaruratan sampah nasional untuk mendukung Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) bersama Kementerian Lingkungan Hidup, sejumlah kementerian/lembaga terkait, serta dukungan dari Danantara mendorong percepatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy/WTE).Upaya percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri antara lain oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria, bersama jajaran kementerian/lembaga dan unsur pemerintah terkait lainnya.Percepatan tersebut dilakukan agar pembangunan fasilitas WTE dapat berjalan sesuai target, dengan pembagian tahapan pelaksanaan sebagai berikut.Pada Tahap I, ditargetkan pelaksanaan launching pada Maret 2026 dan groundbreaking pada Juni 2026 di lima lokasi yang telah berproses, yaitu Kota Bekasi, Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, serta Legok Nangka/Bandung Raya. Seluruh proyek pada Tahap I ditargetkan mulai beroperasi pada November 2027.Sementara itu, pada Tahap II ditargetkan sebanyak sembilan lokasi mulai memasuki proses lelang pada Maret 2026, meliputi Lampung Raya, DKI Jakarta, Semarang Raya, Serang Raya, Surabaya Raya, Medan Raya, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Selain itu, terdapat tiga lokasi lainnya yang sedang dalam proses peralihan dari mekanisme implementasi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, yaitu Kota Palembang, Makassar, dan Tangerang Selatan.Selain pembangunan fasilitas WTE, pemerintah juga mendorong penggunaan berbagai metode dan teknologi pengolahan sampah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik daerah. Pendekatan ini diterapkan untuk berbagai skala wilayah, mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota kecil hingga menengah, serta kabupaten/kota menengah hingga besar.Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan memulai Aksi Bersih secara masif dan terstruktur untuk mendukung Gerakan Indonesia ASRI. Kegiatan ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, serta melibatkan TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Melalui langkah terpadu ini, Kemenko Pangan menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan sampah nasional secara lintas sektor, berkelanjutan, dan terkoordinasi.
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Apresiasi Peran TNI dalam Akselerasi Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih

24 Jan 2026 Berkala
SIARAN PERSBanyumas, 24 Januari 2026 – Pemerintah pusat dan daerah terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia. Salah satunya KDMP Kaliori yang berlokasi di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.Pembangunan fisik gedung KDMP Kaliori telah mencapai sekitar 85 persen dan dimulai sejak November 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung progres pembangunan tersebut pada Sabtu (24/01/2026).Dalam kunjungan itu, Menko Pangan mengecek sejumlah ruangan yang saat ini memasuki tahap akhir pengerjaan. Ia juga mengapresiasi peran TNI dan Polri dalam percepatan pembangunan KDMP, khususnya kontribusi Kodim 0701 Banyumas.Gedung KDMP Kaliori ditargetkan mulai bisa dimanfaatkan masyarakat pada awal Februari 2026. Koperasi ini merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di desa.Komandan Kodim 0701 Banyumas, Letkol Inf Edward Deru Saka Samosir, menyampaikan pembangunan berjalan sesuai rencana.“Kami memulai pembangunan pada November 2025 dan ditargetkan rampung awal Februari sesuai spesifikasi dari Agrinas,” ujarnya.
Lihat

SIARAN PERS Pastikan Gizi Tepat Sasaran, Menko Pangan Tinjau SPPG Cingcin 2 Bandung

22 Jan 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 130/SES.M.PANGAN.4/SP/1/2026Pastikan Gizi Tepat Sasaran, Menko Pangan Tinjau SPPG Cingcin 2 BandungKabupaten Bandung, 22 Januari 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan ZulkifliHasan melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cingcin2, Kabupaten Bandung, Kamis (22/1/2026), guna memastikan kesiapan layanan pemenuhangizi dalam mendukung Program Makan Bergizi, salah satu program unggulan PresidenPrabowo Subianto.Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan meninjau langsung fasilitas dapur serta saranapenunjang SPPG Cingcin 2. Peninjauan dilakukan secara menyeluruh, mulai daripenerimaan bahan pangan, proses pengolahan, hingga mekanisme distribusi makanan,untuk memastikan standar keamanan, kualitas, dan higienitas pangan terjaga dengan baik.Saat ini, SPPG Cingcin 2 melayani 2.548 anak sekolah serta 616 penerima manfaat darikelompok B3 yang terdiri atas balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Layanan ini menjadibagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin pemenuhan gizi masyarakat yangberkelanjutan, berkualitas, dan tepat sasaran.Kehadiran Menko Pangan di SPPG Cingcin 2 disambut antusias oleh para pegawai. Dian,salah satu pegawai SPPG, mengaku senang dan bangga atas kunjungan tersebut.“Wah, senang sekali bisa didatangi Pak Menko. Tadi Bapak juga menyampaikan salamuntuk keluarga saya di rumah,” ujar Dian.
Lihat

SIARAN PERS KDMP Pamekaran Ditargetkan Beroperasi Maret 2026, Menko Pangan Tinjau Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih

22 Jan 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 131/SES.M.PANGAN.4/SP/1/2026KDMP Pamekaran Ditargetkan Beroperasi Maret 2026, Menko Pangan Tinjau KesiapanKoperasi Desa Merah PutihKabupaten Bandung, 22 Januari 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan ZulkifliHasan melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Merah Putih Desa Pamekaran, KabupatenBandung, Jawa Barat, Kamis (22/01/2026), untuk meninjau langsung progres pembangunankoperasi desa sebagai bagian dari penguatan ekosistem pangan dan ekonomi berbasismasyarakat.Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan menilai Koperasi Merah Putih Desa (KDMP)Pamekaran sebagai model pengembangan koperasi desa yang dibangun melalui kolaborasilintas sektor. Menko Pangan juga menyampaikan apresiasinya kepada TNI, secara khususDandim Soreang (Kodim 0624/Kabupaten Bandung) Letkol Kav. Samto Betah yang aktifmendorong percepatan pembangunan dan pengelolaan awal koperasi desa merah putih.Danramil 2411/Soreang, Mayor Inf. Dede Rohendi, menjelaskan bahwa pembangunanKDMP Pamekaran telah dimulai sejak Desember 2025 dan ditargetkan dapat mulaiberoperasi pada Maret 2026.“Kami mulai membangun KDMP ini pada 24 Desember 2025 sebagai bagian dari programpercepatan. Diharapkan pada Maret 2026 bangunan sudah bisa diresmikan dandimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Dede.KDMP Pamekaran dirancang sebagai wadah usaha bersama masyarakat desa yangdiharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian lokal. Kehadiran koperasi inijuga ditujukan untuk memperkuat kemandirian desa, membuka peluang usaha, sertameningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang profesional danberkelanjutan.
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Apresiasi Peran TNI dalam Pembangunan Koperasi Merah Putih Bojong Menteng

21 Jan 2026 Berkala
SIARAN PERS​No. 128/SES.M.PANGAN.4/SP/1/2026​Bekasi, 21 Januari 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Merah Putih Bojong Menteng, Kota Bekasi, Rabu (21/01/2026), untuk meninjau koperasi desa yang baru dibangun sebagai bagian dari penguatan ekosistem pangan berbasis masyarakat.​Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan secara khusus mengapresiasi peran Dandim Kota Bekasi dan Wakil Panglima TNI yang dinilai berkontribusi besar dalam mendorong percepatan pembangunan serta pengelolaan awal Koperasi Merah Putih Bojong Menteng.​Dukungan TNI, baik dari sisi pendampingan, koordinasi, maupun penguatan kelembagaan, dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan koperasi dapat segera beroperasi dan memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat distribusi pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.​Pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas model kolaborasi ini di berbagai daerah guna mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih.​​​
Lihat

SIARAN PERS Perkuat Tata Kelola Air untuk Pangan Global, Indonesia Serukan Aksi Kolektif di Forum Global untuk Pangan dan Pertanian

17 Jan 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 123/SES.M.PANGAN.4/SP/1/2026Perkuat Tata Kelola Air untuk Pangan Global, Indonesia Serukan Aksi Kolektifdi Forum Global untuk Pangan dan PertanianBerlin, 17 Januari 2026 – Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan KeamananPangan, Nani Hendiarti selaku Ketua Delegasi RI bersama Deputi Bidang Koordinasi UsahaPangan dan Pertanian, Widiastuti; mewakili Menteri Koordinator Bidang Pangan, ZulkifliHasan; menghadiri 18th Berlin Agriculture’s Minister Conference yang merupakan puncakdari rangkaian Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) 2026. Forum tahunan inimengusung tema "Water. Harvests. Our Future" untuk merespons krisis air global yangsemakin mengancam sistem pangan dunia.Dalam forum strategis yang mempertemukan 61 menteri pertanian dari seluruh dunia serta14 perwakilan tingkat tinggi organisasi internasional tersebut, Indonesia menekankanurgensi pengelolaan air yang bijaksana sebagai kunci masa depan pertanian, khususnyabagi negara rentan iklim."Forum ini menegaskan bahwa ketahanan pangan dan ketahanan air adalah dua hal yangtidak dapat dipisahkan. Hal ini harus menjadi katalisator bagi aksi kolektif global, di mana airmenyatukan kita, energi mendorong inovasi, dan sistem pangan yang berkelanjutanmemberikan nutrisi bagi masyarakat sekaligus menjaga bumi," tegas Nani Hendiarti dalampenyampaian country statement Indonesia.Pernyataan ini selaras dengan hasil akhir communique GFFA 2026 yang menyepakatiperlunya memperkuat peran sektor pertanian dalam kebijakan air internasional danmendorong investasi pada infrastruktur air berkelanjutan. Indonesia sendiri telahmenunjukkan komitmennya melalui modernisasi irigasi dan adopsi teknologi iklim yangberhasil mendukung swasembada beras nasional. Sebagai konferensi internasional terkemuka di bidang kebijakan agri-pangan, GFFA 2026menjadi momentum krusial bagi ribuan ahli dari politik, bisnis, sains, dan masyarakat sipiluntuk mencapai konsensus global mengenai pengelolaan sumber daya air yang terintegrasidemi menjamin hak atas pangan bagi seluruh penduduk dunia.Selain menghadiri forum tingkat menteri, Delegasi RI juga melangsungkan sejumlahpertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian berbagai negara, diantaranya Jerman,Polandia, Brazil, Fiji dan Uzbekistan. Di samping itu, Delegasi RI juga mengadakanpertemuan bilateral dengan UN Special Envoy for water, serta beberapa pertemuan lainnya dengan perwakilan organisasi internasional dan sektor swasta, seperti Bayer, German WaterPartnership, KfW, dan BASF. Serangkaian pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuatkerjasama di bidang penanganan sampah laut dan menjajaki potensi kerja sama PemerintahRI di sektor pangan dan pertanian.Anggota Delegasi RI yang turut hadir adalah Wakil Duta Besar Republik Indonesia untukRepublik Federal Jerman, Fajar Wirawan Harijo, Asisten Deputi Produksi Pangan danPerubahan Iklim, Fajar Nuradi, serta Asisten Deputi Pengelolaan Sarana dan PrasaranaProduksi Pertanian, Bona Kusuma.
Lihat

SIARAN PERS Fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik di Bantar Gebang Ditargetkan Beroperasi pada 2027

16 Jan 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 127/SES.M.PANGAN.4/SP/1/2026Bekasi, 21 Januari 2026 - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono meninjau lokasi rencana pembangunan fasilitas Waste to Energy (WTE) atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Bekasi di Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Rabu (21/1/2026).Menko Pangan menyampaikan bahwa proses pembangunan PSEL di wilayah Bantar Gebang berjalan sesuai rencana, termasuk tahapan pembebasan lahan. Pemerintah Kota Bekasi telah menyiapkan lahan seluas 5,6 hektare yang telah melalui kajian teknis.“Insya Allah pada 2027 Presiden Prabowo Subianto dapat meresmikan PSEL Kota Bekasi,” ujar Zulkifli Hasan.Saat ini, timbulan sampah Kota Bekasi mencapai sekitar 1.800 ton per hari, dengan potensi pengolahan di PSEL sebesar 1.229 ton per hari.Selain itu, Menko Pangan bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto juga meninjau lokasi rencana PSEL milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kawasan yang sama. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan lahan seluas 9,6 hektare dengan rencana groundbreaking pada Mei 2026. Volume sampah DKI Jakarta tercatat sekitar 8.500 ton per hari.Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menko Pangan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menko Pangan menegaskan penanganan sampah di Bekasi dan Jakarta harus dilakukan secara serius dan kolaboratif karena telah berada pada kondisi darurat.
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Tinjau SPPG Durenjaya 4 Bekasi Timur

16 Jan 2026 Berkala
SIARAN PERS No.  129/SES.M.PANGAN.4/SP/1/2026Bekasi Timur, 21 Januari 2026 - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Durenjaya 4, Bekasi Timur, Rabu (21/1/2026), untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan menegaskan bahwa Program MBG memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok 3B. Program ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.Menko Pangan menekankan pentingnya pelaksanaan MBG yang berkelanjutan, memenuhi standar keamanan pangan dan gizi, serta dilaksanakan secara akuntabel dan tepat sasaran.SPPG Durenjaya 4 diketahui telah beroperasi sejak 10 November 2025 dan saat ini melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Menko Pangan mengapresiasi pengelola SPPG yang telah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikat halal yang saat ini masih dalam proses penerbitan.​
Lihat

SIARAN PERS Perkuat kolaborasi restorasi Ekosistem Mangrove Global, Menteri Koordinator Bidang Pangan Memimpin Pertemuan Tingkat Menteri Mangrove Alliance for Climate ke-3

14 Jan 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 122/SES.M.PANGAN.4/SP/1/2026Perkuat kolaborasi restorasi Ekosistem Mangrove Global, Menteri KoordinatorBidang Pangan Memimpin Pertemuan Tingkat Menteri Mangrove Alliance forClimate ke-3Abu Dhabi, 14 Januari 2025 - Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama MenteriPerubahan Iklim dan Lingkungan, Persatuan Emirat Arab memimpin pertemuan ke-3tingkat Menteri Mangrove Alliance for Climate (MAC) yang dilaksanakan di AbuDhabi Sustainability Week (ADSW) 2026.MAC merupakan aliansi mangrove yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia danUEA yang saat ini beranggotakan 47 negara dengan komitmen untuk mengatasidampak perubahan iklim melalui program restorasi dan konservasi mangrove.“Komitmen setiap negara anggota harus diwujudkan dalam aksi konkret dan terukur,dan memberikan benefit bagi masyarakat” ucap Menko Bidang Pangan, ZulkifliHasan, dalam sambutan pembukanya.Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan UEA, Amna bint Abdullah Al Dahak AlShamsi, menyampaikan bahwa MAC akan menyiapkan guidelines untuk restorasidan konservasi mangrove berdasarkan pendekatan scientific untuk meningkatkantingkat keberhasilan tanam mangrove.Kedua Menteri tersebut menandatangani MAC Charter sebagai bentuk komitmenbersama untuk menjalankan MAC secara transparan dan efektif serta menjalin kerjasama bersama mitra untuk mencapai visi dan misi. Perwakilan negara anggota MAC yang hadir diantaranya dari Australia, Colombia,Filipina, Inggris, Jerman, Kuwait, Rusia, Kuba, serta mitra lainnya seperti MangroveBreakthrough menyampaikan dukungan sepenuhnya, serta mengapresiasiIndonesia dan UEA dalam memimpin MAC.“Indonesia siap menjadi tuan rumah dalam pertemuan the 4th Ministerial MeetingMAC” tambah Menko Bidang Pangan dalam sambutan penutupnya.Selain menghadiri MAC, Menko Bidang Pangan bertemu dengan Utusan KhususUEA untuk Indonesia di bidang energi, iklim, dan investasi sekaligus sebagai MenteriEnergi dan Infrastruktur UEA. Pertemuan membahas keberlanjutan kerjasama sektor energi antara UEA dan Indonesia serta menjajaki kerjasama investasi disektor pertanian dan perikanan.Anggota Delegasi RI yang turut hadir dalam pertemuan MAC dan lainnya adalahWakil Ketua MPR RI, Duta Besar Republik Indonesia untuk UEA, Deputi BidangKoordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, serta Staf Ahli Menko BidangTransformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga.
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Tinjau SPPG dan Sekolah Penerima Manfaat MBG di Wonosobo

10 Jan 2026 Berkala
SIARAN PERSNo. 119/SES.M.PANGAN.4/SP/1/2026Menko Pangan Tinjau SPPG dan Sekolah Penerima Manfaat MBG di WonosoboWonosobo, 10 Januari 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pangan melakukankunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalikajar,Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu (10/1/2026), untuk memantaupelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalammemastikan efektivitas dan ketepatan sasaran Program MBG guna mendukungketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Menko Pangan selaku KetuaTim Koordinasi Penyelenggaraan MBG sebagaimana diamanatkan dalamKeputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2025 menegaskan pentingnya koordinasi,monitoring, dan evaluasi berkelanjutan.SPPG Kalikajar yang beroperasi sejak 13 Oktober 2025 saat ini melayani 2.222penerima manfaat. Pada hari kunjungan, SPPG menyalurkan makanan bergizikepada 1.584 siswa serta 133 ibu hamil dan ibu menyusui. Dari sisi keamanan dankehalalan pangan, SPPG Kalikajar telah memenuhi standar dengan mengantongiSertifikat Laik Higiene Sanitasi dan sertifikat halal.Selain meninjau SPPG, Menko Pangan juga mengunjungi SD Negeri 2 Simbang,Kabupaten Wonosobo, untuk melihat langsung penyaluran MBG serta berdialogdengan para siswa penerima manfaat Program unggulan Presiden PrabowoSubianto. Pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat terusmemberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas gizi, kesehatan dankecerdasan generasi penerus bangsa.
Lihat

SIARAN PERS D3 TPA Jatibarang

02 Jan 2026 Berkala
SIARAN PERS No. 115/SES.M.PANGAN.4/SP/1/2026Tinjau TPA Jatibarang, Menko Pangan Dorong Percepatan PSEL Semarang RayaSemarang, 2 Januari 2026 — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang, Jumat (2/1/2025). Lokasi ini diusulkan untuk menjadi salah satu lokasi prioritas pembangunan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) untuk kawasan aglomerasi Semarang Raya. TPA Jatibarang berlokasi di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, memiliki luas total sekitar 46 hektare dengan lahan seluas 5,8 ha yang diproyeksikan akan mendukung pengembangan PSEL bagi Kota Semarang dan Kabupaten Kendal. Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan meninjau langsung kondisi pengelolaan sampah sekaligus membahas kesiapan infrastruktur serta dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional pengelolaan sampah berbasis energi. Wali Kota Semarang *Agustina Wilujeng Pramestuti* menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Semarang untuk menjadi salah satu kota yang terpilih menjadi prioritas pembangunan PSEL berdasarkan mekanisme Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Program ini juga sejalan dengan arahan Presiden *Prabowo Subianto* dalam memperkuat pengelolaan sampah modern yang berkelanjutan dan bernilai tambah. Saat ini, timbulan sampah yang masuk ke TPA Jatibarang telah mencapai lebih dari 1.000 ton per hari. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkot Semarang menyiapkan penguatan armada pengangkutan, edukasi publik melalui program Semarang Bersih dan Semarang Wegah Nyampah, serta pengembangan PSEL Semarang Raya yang dirancang mengolah minimal 1.000 ton sampah per hari dengan teknologi Insinerator. Pemerintah melalui Kemenko Pangan akan mendorong agar Danantara segera memproses penunjukan mitra Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) setelah Pemda memenuhi persyaratannya. Diproyeksikan PSEL Semarang Raya ini sudah dapat beroperasi pada akhir tahun 2027. Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, pembangunan PSEL diharapkan menjadi solusi terpadu pengelolaan sampah perkotaan sekaligus menghadirkan sumber energi listrik yang berkelanjutan bagi masyarakat Semarang.Narahubung.Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan
Lihat

SIARAN PERS D1 HAJATAN Ojek Online Solo Raya

02 Jan 2026 Berkala
SIARAN PERS No. 117/SES.M.PANGAN.4/SP/1/2026Ojek Online Solo Raya Terbantu Sembako Murah, Ringankan Beban di Awal TahunSukoharjo, 2 Januari 2026 — Para pengemudi ojek online di wilayah Solo Raya menyambut antusias penyaluran sembako murah yang digelar. Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama PT HATIFOOD danPerum Bulog. Kegiatan tersebut berlangsung di Gudang Bulog Ngabean,Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat(2/1/2025).Sebanyak 600 paket sembako disalurkan kepada para pengemudi ojekonline dalam rangka program Hari Jaminan Ketahanan Pangan(HAJATAN). Program ini bertujuan membantu para pengemudi memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, khususnya ditengah tantangan ekonomi dan pendapatan yang tidak menentu. Penyaluran sembako murah dihadiri juga oleh Menteri Koordinator BidangPangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, pimpinanwilayah Jawa Tengah Perum Bulog, Owner Wong Solo Group PuspoWardoyo serta Direktur utama PT HATi Sugiri. Secara simbolis Menko Bidang Pangan dan Menteri Perdagangan beserta undangan lainnya menyerahkan bantuan bagi perwakilan ojek online di Kota Solo Raya. Adapun setiap paket sembako berisi beras SPHP 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kilogram, dan tepung terigu 1 kilogram. Bantuan tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh para pengemudi yang setiaphari bergantung pada penghasilan harian dari menarik penumpang dan mengantar pesanan.Topan, salah satu pengemudi ojek online, mengaku bersyukur bisamenerima sembako murah dari pemerintah. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di awaltahun.“Wah senang sekali, bisa dapat beras dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga murah. Bantuan seperti ini sangat berguna bagi kami ojekonline yang pendapatannya tidak menentu,” ujarnya.Para pengemudi berharap program serupa dapat terus dilanjutkan, karena secara langsung meringankan beban pengeluaran sekaligus memberikanrasa diperhatikan oleh pemerintah. Mereka menilai, akses terhadapsembako murah sangat penting agar kebutuhan dasar keluarga tetap terpenuhi.Melalui kegiatan ini, pemerintah bersama mitra BUMN dan swastaberupaya menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat, termasuk kelompok pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.Narahubung.Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan
Lihat

SIARAN PERS Menko Bidang Pangan Tinjau Irigasi dan Serap Aspirasi Petani melalui Rembuk Tani di Purworejo

23 Dec 2025 Berkala
SIARAN PERSNo. 108/SES.M.PANGAN.4/SP/12/2025Menko Bidang Pangan Tinjau Irigasi dan Serap Aspirasi Petani melaluiRembuk Tani di PurworejoPurworejo – Menteri Koordinator Bidang Pangan RI meninjau Bendung Irigasi Siwatu di KecamatanGrabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (23/12/2025), untuk memastikan kelancaransistem irigasi sebagai faktor pendukung utama produktivitas pertanian.Bendung Irigasi Siwatu melayani area pertanian seluas 960 hektare dan saat ini tengah direhabilitasisesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025, dengan total anggaran mencapai Rp. 1,9 MiliarPengelolaan irigasi dilakukan secara terintegrasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) SerayuOpak, Kementerian PUPR, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Tani Agung, mulai dariperencanaan, operasi, pemeliharaan, hingga distribusi air ke tingkat petani.Pada hari yang sama, Menko Bidang Pangan juga menghadiri Rembuk Tani di Dusun XI Tunggulrejo,Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, sebagai forum dialog antara pemerintah dan petani untukmenyerap aspirasi terkait pupuk, benih, serta distribusi hasil panen dalam rangka mendukungswasembada pangan nasional.Kegiatan tersebut disambut antusias oleh petani setempat. Salah satunya Suparjo, petani sekaligusKepala Desa Roworejo, yang menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah terhadapkeluhan petani, khususnya terkait pendistribusian pupuk.“kami sangat berterima kasih kepada Pak Zulkifli Hasan.Usulan dan keluhan kami soal distribusipupuk ditanggapi langsung dengan adanya penyederhanaan regulasi” ujar Suparjo. Pemerintah telahmenyederhanakan regulasi pupuk bersubsidi yang sebelumnya berlapis dan sulit diterapkan.Selain itu, sejak 22 Oktober 2025, pemerintah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupukbersubsidi sebesar 20 persen untuk empat jenis pupuk, yaitu Urea, NPK, NPK Formula Khusus, danpupuk Organik, guna menekan biaya produksi, meningkatkan akses pupuk, serta mendorongkesejahteraan petani.
Lihat

SIARAN PERS Nelayan Purworejo Menaruh Harapan Besar pada Kampung Nelayan Merah Putih

23 Dec 2025 Berkala
SIARAN PERSNo. 124/SES.M.PANGAN.4/SP/12/2025Nelayan Purworejo Menaruh Harapan Besar pada Kampung NelayanMerah PutihPurworejo, 23 Desember 2025 – Di tengah aktivitas melaut yang masih bergantung pada fasilitasterbatas, nelayan di Kabupaten Purworejo menyambut dengan antusias pembangunan KampungNelayan Merah Putih (KNMP).Program ini dipandang sebagai harapan baru bagi nelayan untuk memperoleh prasana yang lebihlayak serta dukungan fasilitas perikanan yang memadai. Menteri Koordinator Bidang Pangan ZulkifliHasan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung progrespembangunan KNMP di Purworejo untuk melihat kesiapan infrastruktur sekaligus mendengarkanlangsung aspirasi nelayan di lapangan.Peninjauan dilakukan di KNMP Kertojayan di Desa Kertojayan, Kecamatan Grabag, serta KNMPJatimalang di Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi. Kedua lokasi tersebut tengah dikembangkansebagai kampung nelayan terpadu yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan dasar nelayan,hingga sarana pendukung aktivitas melaut.Bagi nelayan, keberadaan prasana dan fasilitas yang tertata, dermaga yang memadai, tempatpelelangan ikan modern, serta fasilitas penyimpanan ikan menjadi kebutuhan mendesak. Selama ini,keterbatasan fasilitas kerap membuat hasil tangkapan sulit disimpan lebih lama dan berdampak padanilai jual. Salah seorang nelayan setempat, Syahputra, mengungkapkan harapannya terhadapprogram tersebut.“Kami sangat menunggu kampung nelayan ini. Selama ini fasilitas masih terbatas. Kalau nanti sudahada tempat penyimpanan ikan dan pelelangan yang lebih baik, hasil tangkapan bisa lebih terjaga dandijual dengan harga yang lebih layak,” ujarnya.Melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkanmenjadi ruang tumbuh bagi aktivitas ekonomi nelayan dan keluarganya, sekaligus mendukungpenguatan ketahanan pangan nasional berbasis sektor kelautan dan perikanan.
Lihat

SIARAN PERS Pastikan Stok Aman dan Harga Stabil, Menko Pangan RI Tinjau Pasar Indrakila Kebumen Jelang Nataru

23 Dec 2025 Berkala
SIARAN PERSNo. 109/SES.M.PANGAN.4/SP/12/2025Pastikan Stok Aman dan Harga Stabil, Menko Pangan RI Tinjau PasarIndrakila Kebumen Jelang NataruKebumen – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan,meninjau Pasar Indrakila, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Selasa, 23 Desember2025. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar,ketersediaan stok aman, serta harga kebutuhan pokok tetap stabil menjelang Nataldan Tahun Baru (Nataru).Dalam peninjauan tersebut, Menko Pangan memantau langsung ketersediaan danharga sejumlah komoditas utama. Tercatat, harga cabai berada di kisaran Rp50.000per kilogram, ayam Rp37.000 per kilogram, beras SPHP Rp12.500 per kilogram, danikan sekitar Rp20.000 per kilogram.Pemerintah terus memperkuat kebijakan pengendalian harga dan pasokan panganguna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama pada momentummeningkatnya permintaan menjelang akhir tahun.Salah satu pedagang Pasar Indrakila, Ayu, menyampaikan bahwa kondisi stok danharga masih relatif stabil. “Stok aman dan harga masih normal,” ujarnya.Kunjungan ini menegaskan kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaanpangan yang cukup, distribusi yang lancar, serta harga yang terjangkau bagimasyarakat.
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan dan Menteri KKP Tinjau Progres Kampung Nelayan Merah Putih di Purworejo

23 Dec 2025 Berkala
SIARAN PERSNo. 125/SES.M.PANGAN.4/SP/12/2025Menko Pangan dan Menteri KKP Tinjau Progres Kampung NelayanMerah Putih di PurworejoPurworejo, 23 Desember 2025 – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama MenteriKelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau progres pembangunan Kampung NelayanMerah Putih (KNMP) di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Peninjauan ini dilakukan untukmemastikan pembangunan berjalan sesuai rencana sekaligus menyerap aspirasi nelayan danpemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan.Lokasi yang ditinjau meliputi KNMP Kertojayan di Desa Kertojayan, Kecamatan Grabag, serta KNMPJatimalang di Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi. Kedua kawasan tersebut merupakan bagiandari pengembangan kampung nelayan terpadu yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat pesisir secara berkelanjutan. Pemerintah menegaskan bahwa Kampung Nelayan MerahPutih tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan ekosistem ekonomipesisir.Program ini menghadirkan prasarana yang layak dan tertata, guna mendukung aktivitas nelayan sertamendorong peningkatan produktivitas sektor perikanan secara berkelanjutan. Prasarana pendukungtersebut meliputi dermaga yang lebih baik, tempat pelelangan ikan, cold storage, pabrik es, sertamobil berpendingin untuk menciptakan sistem logistik perikanan yang terintegrasi dari hulu hinggahilir.Sebagai bentuk dukungan langsung terhadap peningkatan produktivitas nelayan, dalam kunjungantersebut juga diserahkan bantuan 10 unit perahu nelayan. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuatkapasitas melaut nelayan serta mendorong peningkatan hasil tangkapan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan pembangunan yang menyeluruh, KNMP diharapkan menjadi pusatpertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir, memperkuat rantai nilai perikanan, sertameningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan. Salah seorang nelayan setempat, Syahputra,menyampaikan harapannya terhadap program tersebut.“Selama ini kami melaut, tetapi fasilitas dan sarana pendukung masih terbatas. Dengan adanyaKampung Nelayan Merah Putih, kami merasa diperhatikan. Tempat pelelangan ikan lebih tertata,penyimpanan ikan juga tersedia, sehingga hasil tangkapan tidak cepat rusak dan dapat dijual denganharga yang lebih layak,” ujarnya.Pemerintah memastikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih akan terus dikawal agarmanfaatnya benar-benar dirasakan oleh nelayan dan keluarganya, sekaligus memperkuat ketahananpangan nasional berbasis sektor kelautan dan perikanan.
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Tinjau Progres Kampung Nelayan Merah Putih Banyutowo

20 Dec 2025 Berkala
SIARAN PERS No.106/SES.M.PANGAN.4/SP/12/2025Menko Pangan Tinjau Progres Kampung Nelayan Merah Putih BanyutowoBanyutowo, 20 Desember 2025 - Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, meninjau progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Banyutowo, Kabupaten Pati, Sabtu (20/12/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk melihat potensi perikanan sekaligus menyerap aspirasi nelayan terkait pengembangan kawasan sebagai penggerak ekonomi pesisir. Dalam kunjungan, Menko bidang Pangan meninjau beberapa fasilitas yang sudah selesai dibangun diantaranya gudang berpendingin, pabrik es, kios nelayan, sentra kuliner, balai nelayan, gapura, dan jalan lingkungan. Menko bidang Pangan berharap agar hasil perikanan dari KNMP Banyutowo dapat mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). KNMP Banyutowo merupakan salah satu dari 65 lokasi yang dibangun pada 2025 di 24 provinsi dan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Progres pembangunan telah mencapai sekitar 70 persen dan ditargetkan rampung pada 31 Desember 2025 dengan anggaran fisik sekitar Rp10 miliar.Menko bidang pangan mengapresiasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini dan mendorong untuk memperbanyak progam pembangunan KNMP di kampung-kampung nelayan lain pada tahun depan. Dalam kesempatan ini juga dilakukan pemberian Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan (KUSUKA) secara simbolis oleh Menko Bidang Pangan kepada beberapa nelayan.Program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan menjadi pusat terpadu pendaratan, pengolahan, penyimpanan, hingga pemasaran ikan secara modern guna memperkuat ketahanan pangan akuatik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Niat baik pemerintah ditanggapi positif oleh para nelayan yang berada di sekitar wilayah Desa Banyutowo. "Saya kira bagus ya ada pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Kami sebagai nelayan senang sekali," ujar Jamawi, Nelayan di Desa Banyutowo. Kunjungan Menko Bidang Pangan ke KDMP Banyutowo menandai langkah nyata pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan akuatik dan ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan.Narahubung.Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim​
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Pastikan HET Pupuk diskon 20% dan Distribusi Tepat Sasaran

19 Dec 2025 Berkala
SIARAN PERS No.105/SES.M.PANGAN.4/SP/12/2025Menko Pangan Pastikan HET Pupuk diskon 20% dan Distribusi Tepat SasaranMagelang, 19 Desember 2025 – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meninjau PPTS Jambul di Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi sekaligus validasi penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 20 persen yang kini berlaku nasional bagi Urea, NPK, NPK Formula Khusus, dan Organik.Dalam pengecekan lapangan dan dialog dengan petani serta kios, pemerintah memastikan harga di tingkat kios telah sesuai ketentuan dan distribusi berjalan lancar. “Kalau dulu kami harus menggunakan kartu tani dan itu menyulitkan, sekarang sudah jauh lebih mudah,” kata Nova, petani di Secang. Petani lain, Sudaryanto, menyebut penurunan harga “membantu meringankan biaya produksi.”Pada kesempatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan 3 ton pupuk non-subsidi bagi kelompok tani setempat sebagai dukungan tambahan musim tanam, serta memberikan apresiasi kepada Direktur Utama Pupuk Indonesia atas efisiensi dan perbaikan tata kelola industri pupuk nasional. Pemerintah menegaskan komitmen penguatan sektor pupuk melalui Perpres Nomor 113 Tahun 2025 sebagai dasar reformasi skema subsidi, termasuk pembayaran di muka guna meningkatkan efisiensi BUMN pupuk dan mendukung pembangunan tujuh pabrik pupuk hingga 2029.Penurunan HET dan penyederhanaan regulasi diharapkan menekan biaya produksi, memperluas akses pupuk bersubsidi, serta meningkatkan pendapatanpetani. Pemerintah memastikan pengawasan ketat agar tidak terjadi pelanggaran harga dan distribusi benar-benar tepat sasaran. Narahubung.Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Tinjau Dua SPPG di Semarang, Tegaskan Pentingnya Layanan Gizi Tanpa Henti, Khususnya Saat Libur Sekolah

19 Dec 2025 Berkala
​SIARAN PERS No. 103/SES.M.PANGAN.4/SP/12/2025​Menko Pangan Tinjau Dua SPPG di Semarang, Tegaskan Pentingnya Layanan Gizi Tanpa Henti, Khususnya Saat Libur Sekolah​Semarang, 19 Desember 2025 – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, didampingi oleh Asisten Deputi Keamanan dan Mutu Pangan dan Gizi, Sabbat Christian Jannes serta Kepala SPPG, Jonathan Sirait, melaksanakan kunjungan kerja ke dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Semarang, yaitu SPPG Mijen Jatibarang 1 dan SPPG Mijen Jatibarang 2. Kunjungan ini bertujuan memastikan efektivitas program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah dan kelompok 3B (Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui), terutama dalam menyiasati masa libur sekolah, serta mendorong sinergi antara SPPG dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.​SPPG Mijen Jatibarang 1 (beroperasi sejak 17 Februari 2025) melayani 3.028 penerima manfaat, terdiri dari 2.837 siswa serta 191 Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui. SPPG Mijen Jatibarang 2 (beroperasi sejak 19 Maret 2025) didukung 46 tenaga (44 relawan, 1 ahli gizi, 1 akuntan) dan melayani 3.425 penerima manfaat yang tersebar di 9 sekolah dan 2 Posyandu. SPPG ini sudah memenuhi persyaratan SLHS dan Sertifikat Halal yang akan segera diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota dan BPJPH.​Menko Pangan secara khusus mengapresiasi strategi SPPG Mijen Jatibarang 2 dalam menjaga kontinuitas distribusi Makanan Bergizi (MBG) di masa libur sekolah. Pada kunjungan hari Jumat (19/12/2025), terlihat langsung bahwa dapur umum ini tetap mendistribusikan MBG kepada 301 penerima manfaat, yang terdiri dari 195 siswa dan 106 balita, ibu hamil, serta ibu menyusui melalui Posyandu.​Menko Pangan tidak hanya berdialog dengan para pengelola, tetapi juga turut memastikan agar pembagian Makanan Bergizi (MBG) tetap tepat sasaran bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, di lokasi Posyandu. Selanjutnya, beliau melakukan peninjauan langsung terhadap proses teknis penyaluran MBG kepada anak-anak di sekolah, tepatnya di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kualitas makanan yang didistribusikan, baik dari aspek keamanan pangan maupun pemenuhan angka kecukupan gizi yang telah terpenuhi. Pada kesempatan tersebut, menu yang disajikan terdiri atas nasi putih, telur bumbu bali, orak arik sayur, tahu goreng tepung, dan buah anggur. Kunjungan juga menggarisbawahi kemitraan yang kuat dengan 3 UMKM lokal di Semarang dan Demak. Sinergi ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan​sekaligus menjamin pasokan bahan baku yang segar.​​Narahubung.Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan​​​
Lihat

SIARAN PERS SA & HUMAS UPAYA DIPLOMASI BILATERAL PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT

12 Nov 2025 Berkala
SIARAN PERS No. 95/SES.M.PANGAN.4/SP/11/2025UPAYA DIPLOMASI BILATERAL PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKATJakarta, 12 November 2025 – Pertemuan High Level dan Technical Level dengan U.S. FDA, CBP dan DoESebagai transparansi dan akuntabilitas publik, Satgas Cs-137 perlu memberikan keterangan resmi terkait upaya diplomasi bilateral antaraPemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat.Delegasi Satgas Cs-137 melakukan kunjungan ke Washington DC, Amerika Serikat pada 4 – 7 November 2025 untuk melakukan pertemuan dengan U.S FDA, CBP, dan DoE.Delegasi dipimpin oleh Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Cs-137, Bara Krishna Hasibuan dan beranggotakan:             - Syaiful Bakhri (Ketua Organisasi Riset Tenaga Nuklir, BRIN)             - Sabbat Christian Jannes (Asdep Keamanan Mutu Pangan dan Gizi, Kemenko Pangan)             - Didik Joko Pursito (Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, BPOM)             - Mukhlisin (Direktur Pengaturan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, BAPETEN)             - Fitry Fatima (BPOM)             - M. Aji Purbayu (KKP)     Dalam pertemuan tersebut, Satgas Cs-137 juga didampingi oleh Atase Perdagangan, Ranitya Kusumadewi dan Atase Pertanian, Danang Budi Santoso.Dalam pertemuan kami menjelaskan upaya Satgas dalam penanganan kontaminasi Cs-137 yang dilakukan melalui root cause analysis, correctiveactions dan preventive measures.Pertemuan diawali sesi high level officials bersama U.S. Food and Drug Administration (FDA), U.S. Customs and Border Protection (CBP) dan U.S Department of Energy (DoE). Kemudian dilanjutkan sesi technical level yang melibatkan expert dalam bidang nuklir dan food safety untuk membahas penanganan yang telah dan sedang dilakukan Satgas menangani kontaminasi Cs-137.Kami tidak dapat menyampaikan secara detil pembahasan yang dilakukan dengan U.S. FDA karena kami menghormati prinsip confidentiality yang telah disepakati bersama. ​Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa kami telah menjelaskan secara gamblang dan transparan hasil investigasi dan kemajuan penanganan yang telah dilakukan Satgas Cs-137, serta menyampaikan secara resmi laporan sementara (interim report) kepada otoritas kompeten di AS. Pertemuan berjalan dengan baik dan lebih jauh kami mendapatkan tawaran kerjasama teknis dari U.S. DoE. Satgas juga mendapatkan informasi baru terkait temuan dari U.S. CBP sehingga penanganan kontaminasi Cs-137 dapat dilakukan lebih komprehensif.Pertemuan dengan American Nuclear Society dan Pelaku Usaha di ASUntuk memaksimalkan kegiatan Satgas Cs-137, kami juga melakukan pertemuan terpisah dengan American Nuclear Society (ANS) dan Pelaku Usaha AS diantaranya: Walmart, National Fisheries Institute (NFI), American Spice Trade Association (ASTA) dan McCormick (importir rempah Indonesia).ANS menyampaikan pentingnya transparansi dalam berbagi data dan informasi terkait proses dekontaminasi, hasil analisis kontaminasi serta mitigasi untuk memastikan langkah preventif, termasuk pemasangan detektor radiasi di fasilitas pengolahan skrap metal. Indonesia mendapatkan proposal kerjasama teknis untuk peningkatan kapasitas baik peralatan maupun pelatihan.Walmart menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia dalam upaya pemulihan pasar dan reputasi produk Indonesia,namun menegaskan bahwa aspek food safety tetap menjadi prioritas utama dalam kemitraan dagang.NFI, ASTA dan McCormick mendukung langkah yang dilakukan Satgas Cs-137 agar produk udang dan rempah yang terkena import alert dapat kembali diekspor ke AS. Dicapai kesepakatan untuk saling bekerjasama dalam melakukan kampanye positif di kalangan konsumen AS.Dalam memperkuat upaya diplomasi dan kampanye positif, Satgas Cs-137 mengajak importir dan asosiasi untuk rempah dan perikanan di AS agar terhubung dengan asosiasi serupa di Indonesia.Temuan Kontaminasi Cs-137 pada produk Alas KakiKami mendapatkan informasi lanjutan bahwa terdapat temuan kontaminasi Cs-137 pada produk alas kaki yang diekspor ke AS. Setelah kami telusuri, terdapat 2 kontainer suspect Cs-137 yang dipulangkan kembali ke Indonesia.Produk alas kaki tersebut berasal dari sebuah perusahaan industri alas kaki yang berlokasi di Cikande namun di luar kawasan industri dengan radius 5 km dari sumber kontaminasi Cs-137 yaitu PT. PMT.Kontainer pertama sudah tiba sebulan yang lalu di Indonesia dan belum diproses oleh pihak produsen sehingga belum ada pemeriksaan.Kontainer kedua sudah tiba pada 29 Oktober 2025 dengan notifikasi adanya kontaminasi Cs-137 dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh BAPETEN pada 30 Oktober 2025.Hasil pemeriksaan pada kontainer kedua tidak ditemukan kontaminasi dipermukaan sehingga aman untuk disimpan di pelabuhan. Namun perlu dilakukan uji lab pada produk alas kaki yang akan dilakukan oleh BRIN.Terkait dengan informasi yang beredar mengenai daftar fasilitas industri yang terkontaminasi Cs-137, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa semua fasilitas tersebut, termasuk Charoen Pokphand, telah dilakukan dekontaminasi dan dinyatakan clean and clear.Kami sudah menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik fasilitas industri tersebut untuk bisa kembali beraktivitas secara normal. Oleh karena itu semua produk yang mereka hasilkan dinyatakan aman.Informasi lain yang belum terverifikasi dan berbeda dari keterangan Satgas Cs-137 adalah tidak benar dan Satgas menghimbau agar informasi tersebut tidak diteruskan.Bara Krishna HasibuanKetua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan  Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137 dan Masyarakat Berisiko Terdampak
Lihat

SIARAN PERS Tetapkan 7 Wilayah Kelola Sampah Jadi Listrik, Menko Zulhas Kita Hadirkan Sumber Listrik dan Lapangan Kerja Baru

24 Oct 2025 Berkala
SIARAN PERS No.90/SES.M.PANGAN.4/SP/10/2025Tetapkan 7 Wilayah Kelola Sampah Jadi Listrik, Menko Zulhas: Kita Hadirkan Sumber Listrik dan Lapangan Kerja BaruJakarta, 24 Oktober 2025 - Pemerintah menetapkan 7 wilayah sebagai lokasi pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mengatakan, langkah ini membuktikan bahwa pengelolaan sampah dapat menjadi solusi energi sekaligus membuka peluang ekonomi baru di daerah.“Hari ini kita buktikan, dari tumpukan sampah bisa jadi listrik, bisa buka lapangan kerja, dan bisa menumbuhkan ekonomi daerah,” ujar Menko Pangan Zulhas pada Rakortas PSEL (24/10). Program PSEL merupakan bagian dari transisi energi nasional untuk menghadirkan solusi ramah lingkungan, meningkatkan kemandirian energi, dan menjaga kesehatan rakyat. Menko Zulhas menegaskan, transformasi hijau ini akan dijalankan secara sinergis antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.“Sampah Jadi Listrik, Ekonomi Jadi Hijau. Dari sampah kita hasilkan energi, dari energi tumbuh kesejahteraan,” tutup Menko Pangan. Adapun wilayah yang ditetapkan sebagai berikut Provinsi Bali, Provinsi DIY, Bogor Raya, Tangerang Raya, Kota Semarang, Bekasi Raya dan Medan Raya. Turut hadir dalam Rakortas PSEL, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofiq, Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Qodari, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Rosan Roeslani, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, jajaran pejabat kementerian/lembaga terkait, Direktur Utama PT PLN (Persero) Bapak Darmawan Prasodjo, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Bupati Bogor Rudy Susmanto, Walikota Bogor Dedie A. Rachim dan Perwakilan Pemda terkait.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Pemerintah Pastikan Penanganan Kontaminasi Cesium-137 di Cikande Berjalan Optimal Dan Terkendali

17 Oct 2025 Berkala
SIARAN PERS No.87/SES.M.PANGAN.4/SP/10/2025Pemerintah Pastikan Penanganan Kontaminasi Cesium-137 di Cikande Berjalan Optimal Dan TerkendaliJakarta, 17 Oktober 2025 – Hari ini Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satuan Tugas Penanganan Kontaminasi Cesium-137 bersama dengan Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan, melakukan kegiatan simbolis berupapencabutan plang tanda terkontaminasi pada area dan pabrik di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, setelah melalui verifikasi otoritas BRIN dan BAPETEN yang menyatakan lokasi tersebut sudah aman dari paparan bahaya radiasi. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Cesium-137 memastikan situasi kontaminasi Cs-137 di Kawasan Industri Modern Cikande, Banten, berada dalam penanganan intensif dan terkendali (under control). “Kami memahami kekhawatiran masyarakat dan ingin menegaskan bahwa situasi saat ini terkendali (under control). Satgas bekerja penuh dan terkoordinasi untuk memastikan keselamatan dan kesehatan warga." Progress Penanganan kontaminasiDari total 22 pabrik berlokasi di Kawasan Industri Modern Cikande yang sebelumnya dinyatakan terkontaminasi Cs-137: 20 pabrik telah selesai dilakukan dekontaminasi dan dinyatakan clear and clean, sedangkan 2 pabrik masih dilakukan dekontaminasi dan diharapkan akan segera selesai. Kemudian dari 13 area terkontaminasi, berupa lapak besi dan junkyard yang juga terkontaminasi, 2 lokasi juga telah dinyatakan clear and clean. Sedangkan area terkontaminasi lainnya masih dalam proses intensif dekontaminasi yang diharapkan selesai dalam waktu secepatnya. "Progres dekontaminasi berjalan cepat. Kami optimistis seluruh area akan bersih dan aman dalam waktu dekat." Pada hari juga Satgas melalui Bidang Penegakan Hukum akan melakukan pelepasan PPLH Line pada 1 pabrik (PT. Jongka Indonesia) dan 1 area terkontaminasi (lapak besi bekas di Kampung Sadang) yang dinyatakan clear and clean atas verifikasi yang dilakukan otoritas BRIN dan Bapeten; untuk kemudian segera dilakukan pada pabrik dan area terkontaminasi lainnya.Edukasi Masif untuk MasyarakatSatgas terus melakukan edukasi komprehensif kepada pekerja dan warga setempat:1. Penyuluhan kepada masyarakat di sekitar Kawasan Industri Modern Cikande2. Pemberian informasi edukasi kesehatan melalui media sosial resmi Kementerian Kesehatan3. Pemasangan papan informasi di lokasi strategis4. Persiapan untuk kemungkinan harus dilakukan relokasi warga demi keselamatan dan kesehatan masyarakat"Kami ingin masyarakat mendapat informasi yang benar, bukan dari sumber yang tidak jelas. Jangan ragu untuk bertanya kepada petugas atau mengakses kanal resmi kami."Komitmen Pemerintah Pemerintah berkomitmen penuh untuk:1. Menyelesaikan dekontaminasi secepat mungkin2. Memastikan kesehatan dan keselamatan seluruh pekerja dan warga terjaga3. Melakukan audit lingkungan menyeluruh untuk mencegah kejadian serupaHimbauan untuk MasyarakatMasyarakat dihimbau untuk:1. Tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi2. Segera memeriksakan diri ke fasiltas kesehatan terdekat jika merasa tidak sehat3. Mengikuti arahan petugas di lapangan"Keselamatan dan kesehatan pekerja dan warga adalah prioritas utama. Kami tidak akan berhenti sampai situasi benar-benar normal kembali." Bara Krishna HasibuanKetua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 dan Masyarakat Beresiko Terdampak. ​
Lihat

SIARAN PERS Buka Forum Bisnis Pesantren ISEF 2025

09 Oct 2025 Berkala
SIARAN PERS No.83/SES.M.PANGAN.4/SP/10/2025Buka Forum Bisnis Pesantren ISEF 2025, Menko Zulhas Dukung Penuh Pesantren Jadi Pusat Kemandirian Pangan berbasis Ekonomi SyariahJakarta, 9 Oktober 2025 - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendukung penuh peran strategis pesantren sebagai pusat kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan, saat membuka Forum Bisnis Pesantren, Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 yang digelar Bank Indonesia dan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) (9/10). Menko Zulhas mengapresiasi inisiatif langkah BI dan HEBITREN yang telah menjadiwadah utama memperkuat ekosistem industri halal, keuangan syariah, dan kewirausahaan berbasis pesantren serta mendukung sektor pangan. “Program hibah seperti Green House, modul tanam, benih, digital farming telah membantu meningkatkan produksi petani secara signifikan,” ujarnya. Ia menekankan ekonomi syariah telah menjadi arus utama ekonomi nasional. Hingga Juni 2025, aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp2.973 triliun,tumbuh lebih dari 5 persen per tahun. “Ekonomi syariah itu seperti oksigen dalam air. Ia mengalir ke semua sisi kehidupan, ke pesantren, petani, dan UMKM,” kata Menko Zulhas. Menko Zulhas menekankan lebih dari 40 ribu pesantren dengan 4 juta santri di Indonesia memiliki potensi besar menjadi motor ekonomi dan pemberdayaan umat. Karena itu, diharapkan kedepan usaha pesantren juga terintegrasi dengan program Koperasi Merah Putih. “Membangun ekonomi pesantren bukan sekadar soal profit, tapi ibadah, pemberdayaan, dan keberkahan,” tegasnya. Turut hadir dalam agenda ini, Destry Damayanti (Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia), Basnang Said (Direktur Direktorat Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama), Dr. KH. M. Hasib Wahab Chasbullah (Ketua Umum DPP HEBITREN, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren), Dr. H. Anas Alhifni (Ketua Koperasi Digital Pesantren Nusantara (Pesantara), Anggota Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, serta Dewan Pakar dan Para Pengurus Wilayah HEBITREN.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS SA & HUMAS_PEMERINTAH PASTIKAN PENANGANAN ISU CS-137 DILAKUKAN TERPADU, EKSPOR UDANG KE AS

08 Oct 2025 Berkala
SIARAN PERS No.82/SES.M.PANGAN.4/SP/10/2025PEMERINTAH PASTIKAN PENANGANAN ISU CS-137 DILAKUKAN TERPADU, EKSPOR UDANG KE AS TETAP AMANJakarta, 8 Oktober 2025 — Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137 (Cs-137) terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam memastikan keamanan produk ekspor, perlindungan masyarakat, serta pengendalian sumber kontaminasi di dalam negeri. Rapat koordinasi Satgas dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kepala Badan Karantina Indonesia, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPIK), Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, serta perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya. Kehadiran para pimpinan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk menangani isu Cs-137 secara terpadu, ilmiah, dan transparan. Dua kontainer produk udang yang diduga terkontaminasi Cs-137 telah tiba kembali dari Amerika Serikat. Satu kontainer masih dalam proses pengujian oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sedangkan satu kontainer lainnya sedang ditangani tim Satgas di Pelabuhan Tanjung Priok. Dari total 29 kontainer Return-on-Board (ROB) yang telah diperiksa, seluruhnya dinyatakan bebas kontaminasi Cs-137 dan telah dikembalikan kepada perusahaan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama US Food and Drug Administration (USFDA) sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman (MoU) mengenai sertifikasi keamanan produk udang. USFDA mengapresiasi langkah penanganan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan menegaskan bahwa pasar Amerika Serikat tetap terbuka bagi produk udang Indonesia yang memenuhi ketentuan keamanan pangan. Di dalam negeri, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menemukan indikasi kontaminasi Cs-137 pada 22 fasilitas produksi di Kawasan Industri Modern Cikande.PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS) telah selesai didekontaminasi dan dinyatakan aman oleh BAPETEN, sementara 21 fasilitas lainnya sedang dalam proses dekontaminasi. Satgas juga telah memasang Radiation Portal Monitor (RPM) untuk mendeteksi radiasi pada kendaraan yang keluar-masuk kawasan industri. KLH memastikan tidak akan memberikan rekomendasi terhadap importasi scrap metal guna mencegah sumber kontaminasi baru. Dari sisi kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan telah memeriksa 1.591 pekerja dan warga dari dua lokasi terdampak. Sebanyak 9 orang terdeteksi positif terpapar Cs-137, telah dirujuk ke RSUP Fatmawati, mendapatkan penanganan medis, dan dipulangkan dalam kondisi stabil. Selain itu, menindaklanjuti laporan US FDA terkait dugaan kontaminasi pada produk cengkeh Indonesia, Pemerintah melalui BAPETEN telah mengirim tim untukmelakukan pemeriksaan lapangan. Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas, Bara Krishna Hasibuan, menyampaikan bahwa Pemerintah berkomitmen menuntaskan isu ini dengan cepat, transparan, dan ilmiah. “Langkah penanganan dilakukan secara terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjamin keselamatan masyarakat serta menjaga kepercayaan mitra dagang internasional terhadap produk Indonesia,” ujarnya.Bara Krishna HasibuanKetua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137 dan Masyarakat Berisiko Terdampak​
Lihat

SIARAN PERS Menko Zulhas Hadiri HUT ke-80 TNI, Apresiasi Prajurit Penjaga Kedaulatan dan Rakyat Indonesia

05 Oct 2025 Berkala
SIARAN PERS No.80/SES.M.PANGAN.4/SP/10/2025Menko Zulhas Hadiri HUT ke-80 TNI, Apresiasi Prajurit Penjaga Kedaulatan dan Rakyat IndonesiaJakarta, 5 Oktober 2025 - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Para Ketua Lembaga Tinggi Negara, Panglima TNI, Kapolri serta jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam suasana penuh semangat kebangsaan, Menko Zulhas menyampaikan apresiasi dan penghargaan mendalam kepada seluruh prajurit TNI atas pengabdian, keberanian, dan pengorbanan mereka dalam menjaga kedaulatan serta keamanan bangsa. “Selamat ulang tahun ke-80 untuk Tentara Nasional Indonesia. TNI bukan hanya penjaga perbatasan, tapi juga penjaga harapan rakyat. Dari masa ke masa, TNI selalu hadir, tangguh, disiplin, dan setia mengabdi untuk Merah Putih,” ujar Menko Pangan Zulhas.Di samping itu, Menko Pangan Zulhas juga menegaskan, peran TNI tidak hanya vital dalam aspek pertahanan negara, tetapi juga turut berkontribusi nyata di bidang kemanusiaan dan ketahanan nasional, termasuk dukungan terhadap ketahanan pangan di berbagai daerah. “Banyak prajurit TNI yang turun langsung membantu petani, menjaga distribusi pangan, hingga memastikan logistik tetap aman di wilayah terpencil. Itu bukti nyata bahwa TNI dan rakyat adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan,” tutup Zulhas.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Gelar Rakortas Penanganan Cs-137, Menko Zulhas: Industri Udang dan Kesehatan Masyarakat Fokus Utama Pemerintah

30 Sep 2025 Berkala
SIARAN PERS No.76/SES.M.PANGAN.4/SP/09/2025Gelar Rakortas Penanganan Cs-137, Menko Zulhas: Industri Udang dan Kesehatan Masyarakat Fokus Utama PemerintahJakarta, 30 September 2025 – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 memimpin Rakortas yang menegaskan komitmen kuat untuk respons cepat penanganan paparan radioaktif pada udang beku ekspor dari Cikande. “Pemerintah melalui Satgas telah bergerak cepat menangani kasus ini melalui pendekatan ilmiah, sesuai standar internasional dan terukur dengan mengutamakan keamanan pangan, industri udang, kesehatan masyarakat, dan menjaga kepercayaan dunia terhadap mutu hasil perikanan Indonesia.” Fokus utama pemerintah juga memastikan pengawasan mutu hasil perikanan tetap dan telah berjalan sesuai standar nasional-internasional. Seluruh proses produksi dan distribusi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil investigasi, kontaminasi Cs-137 hanya terjadi di Cikande, tidak pada rantai pasok nasional maupun ekspor. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan Status Kejadian Khusus radiasi radionuklida Cs-137 hanya kawasan industri khusus Cikande.Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan di Tanjung Priok untuk mencegah masuknya kontainer terkontaminasi. Dari sisi kesehatan, 1.562 pekerja dan masyarakat telah dicek kesehatan dan hasilnya menunjukkan tidak menimbulkan dampak kesehatan serius. “Pemerintah akan terus melakukan pemantauan ketat, memberikan perlindungan bagi pekerja dan masyarakat terdampak, serta memastikan industri udang nasional tetap aman, sehat, dan berdaya saing di pasar global,” tutup Zulhas. Rakortas ini juga menyepakati bahwa penetapan status khusus radiasi Cs-137 di Cikande, Serang, dilakukan untuk memudahkan penanganan dekontaminasi. Sementara itu, pemusnahan hanya diberlakukan pada udang yang terbukti berada di atas ambang batas kontaminasi, sedangkan udang yang berada di bawah ambang batas dipastikan aman dan tidak dimusnahkan.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid Y. Mohammad.​
Lihat

SIARAN PERS Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan,Energi,dan Air Nasional

29 Sep 2025 Berkala
SIARAN PERS No.75/SES.M.PANGAN.4/SP/09/2025Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan,Energi,dan Air NasionalJakarta, 29 September 2025 – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri pada 29 September 2025,untuk mempercepat pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025. Rakortas ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Tim Koordinasi, dengan melibatkan jajaran menteri dan pimpinan lembaga yang hadir langsung, yaitu Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nusron Wahid, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta sejumlah kementerian dan lembaga lainnya yang turut hadir melalui perwakilan pejabat tinggi. Kehadiran lintas kementerian/lembaga ini menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan program percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional secara terpadu.Pemerintah menetapkan empat kawasan prioritas pembangunan swasembada pangan, energi, dan air nasional, yaitu Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Di Papua Selatan, pembangunan diarahkan pada cetak sawah, perkebunan tebu dan sawit, peternakan, serta penguatan desa nelayan. Di Kalimantan Tengah, program difokuskan pada cetak sawah, pengembangan jagung dan singkong, serta optimalisasi lahan pertanian. Di Kalimantan Selatan, prioritas mencakup cetak sawah, hortikultura, peternakan, perikanan, dan pengembangan desa nelayan. Sedangkan diSumatera Selatan, pemerintah mendorong cetak sawah dan optimalisasi lahan. Keempat kawasan ini diharapkan menjadi penopang utama dalam mewujudkan kemandirian pangan, energi, dan air Indonesia secara berkelanjutan. “Pemerintah terus memperkuat percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan,energi dan air nasional dengan memastikan setiap langkah yang diambil adalah langkah yang benar serta memprioritaskan keamanan aspek lingkungan, mulai dari pengaturan tata ruang, pengaturan hak guna usaha dan kelengkapan administrasi lainnya, agar dapat berkelanjutan. Semua disiapkan agar kawasan ini dapat dibangun dengan mengusung prinsip pemberdayaan serta kearifan ” ujar Menko Bidang Pangan.Untuk memperkuat pelaksanaan program, pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi penting, dimulai dari Instruksi Presiden No. 14 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2025 sebagai dasar percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Langkah ini diperkuat dengan Instruksi Presiden No. 16 Tahun 2025 yang menegaskan penguatan percepatan pembangunan, disusul dengan Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2025 tentang pedoman pengadaan barang hasil pekerjaan yang sudah tersedia, hingga Peraturan Menko Perekonomian No. 16 Tahun 2025 yang memasukkan program ini dalam daftar Proyek Strategis Nasional. Sejalan dengan itu, pemerintah juga mempercepat penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penyelesaian tata ruang wilayah Papua Selatan, serta harmonisasi pedoman teknis lintas kementerian dan lembaga, sehingga implementasi di lapangan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan terpadu.“Presiden telah menyampaikan dalam pidatonya di Sidang Umum PBB bahwa Indonesia akan menjadi salah satu sumber kekuatan pangan dunia, dan hal ini akan kita tindak lanjuti” tutur Menko Bidang Pangan. Menko Bidang Pangan juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan Kawasan Swasembada ini bukan hanya untuk menjamin kedaulatan pangan, melainkan juga memperkuat ketahanan energi dan air nasional, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan investasi berkelanjutan.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Resmikan SPPG Dolok Sanggul, Menko Pangan Zulhas Keamanan Pangan dan Kesehatan Siswa Prioritas Pemerintah

19 Sep 2025 Berkala
SIARAN PERS No.69/SES.M.PANGAN.4/SP/09/2025Resmikan SPPG Dolok Sanggul, Menko Pangan Zulhas: Keamanan Pangan dan Kesehatan Siswa Prioritas PemerintahSilangit, 19 September 2025 - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kunjungan ini sekaligus meresmikan dan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengakselerasi optimalisasi pelaksanaan MBG agar semakin berkualitas, aman, dan sesuai pedoman teknis yang berlaku. Didampingi pemerintah daerah dan Kepala SPPG Dolok Sanggul, Zulhas meninjau langsung seluruh proses di dapur SPPG. Ia menekankan bahwa kualitas pangan dan gizi yang diterima siswa harus terjaga secara konsisten. “Kita pastikan semua proses dari persiapan, produksi hingga distribusi MBG terkontrol dengan baik, mulai dari pemilihan bahan baku, proses masak di SPPG, hingga pengemasan dan distribusi, supaya masyarakat tenang dan aman.” tutur Zulhas. Dalam dialog bersama Kepala dan Tim Manajemen SPPG, Menko Pangan mendorong perbaikan berkelanjutan melalui audit rutin, pelatihan higienitas bagi seluruh staf, serta evaluasi implementasi standar nasional. Standar gizi seimbang yang disusun ahli gizi harus benar-benar diterapkan, termasuk aspek tampilan, rasa, dan tekstur makanan. “Optimalisasi MBG itu terus kita upayakan. Evaluasi terus berjalan, dan pengawasan mutu harus ekstra ketat. Pemerintah tidak ingin kejadian dugaan keracunan terulang. Keamanan pangan dan kesehatan siswa adalah prioritas kita bersama,” tambahnya. Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah konkret pemerintah untuk memperkuat implementasi MBG di seluruh Indonesia. Melalui penguatan kapasitas SPPG dan peningkatan mutu pelaksanaan di lapangan, program MBG diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi sehat, kuat, dan berdaya saing tinggi.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid Y. Mohammad.081288119482
Lihat

SIARAN PERS Menko Bidang Pangan Sambangi Deli Serdang, 150 Keluarga Terima Bantuan Beras

19 Sep 2025 Berkala
​SIARAN PERS No.68/SES.M.PANGAN.4/SP/09/2025“Menteri Koordinator Bidang Pangan Sambangi Deli Serdang, 150 Keluarga Terima Bantuan Beras"​​Deli Serdang, 19 September 2025 - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyapa warga Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sambil menyalurkan bantuan beras untuk 150 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kehadiran Zulhas disambut hangat masyarakat yang sudah berkumpul sejak pagi di balai desa. Dalam kunjungan ini, Zulkifli Hasan memastikan bantuan beras benar-benar sampai ketangan yang membutuhkan. Ia menyerahkan beras secara simbolis kepada beberapa perwakilan keluarga, didampingi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan perangkat desa. "Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, hari ini kita bawa 150 paket beras untuk warga Desa Sena. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan pokok rakyat aman, harganya terjangkau, dan masyarakat tetap tenang." ujar Zulhas. Zulhas juga berdialog dengan warga, mendengarkan keluhan dan masukan seputar harga beras dan distribusi pangan di tingkat desa. Ia menegaskan pemerintah pusat dan daerah akan terus bekerja sama agar pasokan pangan tetap stabil, mulai dari petani hingga ke meja makan masyarakat. "Yang penting berasnya ada, harganya wajar, dan petani kita sejahtera. Kita gerak bareng, pemerintah, petani, dan masyarakat, supaya dapur tetap ngebul dan anak-anak kita makan sehat," tambahnya. Kunjungan ke Desa Sena menjadi bagian dari rangkaian agenda Menko Pangan di Sumatera Utara untuk memperkuat ketahanan pangan Pemerintah berharap dukungan ini bisa meringankan beban keluarga penerima dan menggerakkan semangat gotong royong di desa-desa.​Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid Y. Mohammad.081288119482​​
Lihat

SIARAN PERS Zulhas Gaspol: Koperasi Merah Putih Sumut Siap Jadi Motor Ketahanan Pangan

18 Sep 2025 Berkala
SIARAN PERS No.65/SES.M.PANGAN.4/SP/09/2025Zulhas Gaspol: Koperasi Merah Putih Sumut Siap Jadi Motor Ketahanan PanganMedan, 18 September 2025 – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan gaspol memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) se-Provinsi Sumatera Utara. Rapat yang digelar di Kantor Gubernur Sumut ini dihadiri jajaran pemerintah provinsi, para bupati dan wali kota, serta Satgas Nasional KDKMP. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan cair, setiap aspirasi kepala daerah didengar dan langsung ditindaklanjuti. Dalam arahannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa koperasi harus menjadi penggerak ekonomi rakyat sekaligus pilar ketahanan pangan daerah. Pemerintah pun menyiapkan langkah konkret, termasuk pelatihan dan penugasan dua hingga tiga orang PPPK di setiap koperasi agar bisa langsung beroperasi.“Koperasi ini bukan sekadar papan nama. Kita siapkan SDM yang siap kerja supaya manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” ujar Menko Pangan. Rakortas menghasilkan beberapa kesepakatan penting: penguatan SDM melalui pelatihan dan penugasan PPPK, sinkronisasi program pusat dan daerah untuk pendampingan serta pendanaan berkelanjutan, dan penetapan target waktu beserta mekanisme evaluasi agar operasional koperasi berjalan tepat sasaran.“Kita ingin koperasi hadir di setiap desa dan kelurahan sebagai tempat warga berdaya dan ekonomi lokal bergerak. Untuk Sumatera Utara, siap gaspol jadi motor ketahanan pangan,” tambah Zulkifli Hasan. Melalui Rakortas ini, pemerintah menegaskan komitmen menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai motor ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Zulhas Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Titik Baru Produktivitas Ekonomi di Aceh dan Sumut

18 Sep 2025 Berkala
SIARAN PERS No.66/SES.M.PANGAN.4/SP/09/2025Menko Pangan Zulhas Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Titik Baru Produktivitas Ekonomi di Aceh dan SumutMedan, 18 September 2025 - Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, sebagai Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memimpin langsung Rapat Konsolidasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) se-Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Rapat yang digelar hari ini di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara ini dihadiri oleh Satgas pusat KDKMP dan Satgas tingkat provinsi hingga kabupaten yang terdiri dari para bupati serta wakil bupati dari provinsi tersebut. Konsolidasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan dan mendorong kemandirian ekonomi desa melalui koperasi berbasis rakyat. Sebagai Menko Pangan, beliau melihat koperasi desa bukan sekadar lembaga ekonomi lokal, tapi sebagai titik sentral produktivitas yang mampu mengelola hasil pertanian, pangan lokal, distribusi, dan pengolahan produk dengan pendekatan bisnis yang profesional. “Kita pastikan SDM pengelola koperasi benar-benar siap. Satgas KDMP akan menyiapkan pelatihan dan menugaskan 2–3 orang PPPK di setiap koperasi, agar sistemnya berjalan sesuai standar bisnis dan bisa tumbuh mandiri,” tegasnya. Koperasi desa harus jadi motor yang memperkuat produksi pangan, distribusi yang efisien, serta akses pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku UMKM desa. Karena itu,keterlibatan pemerintah daerah sangat krusial. “Aspirasi dari bupati dan wali kota kita dengarkan semua, dan langsung kita tindak lanjuti. Ini adalah kerja kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah. Kita bangun dari bawah, dari desa,” tambahnya. Menko Pangan Zulhas menutup rapat dengan menegaskan kembali visi besar koperasi sebagai pilar ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional. Bila koperasi desa berjalan optimal, maka akan tercipta distribusi pangan yang merata, peningkatan pendapatan petani, dan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid Y. Mohammad.081288119482
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Serahkan Bantuan Pangan dan Konsolidasikan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Aceh

18 Sep 2025 Berkala
SIARAN PERS No.64/SES.M.PANGAN.4/SP/09/2025”Menko Pangan Serahkan Bantuan Pangan dan Konsolidasikan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Aceh”Aceh, 18 September 2025 – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyalurkan bantuan pangan kepada 150 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Banda Aceh sekaligus memimpin konsolidasi percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) bersama Satgas Nasional dan Pemerintah Provinsi Aceh. Rangkaian kunjungan dimulai dari KDMP Syariah Geuceu Komplek, tempat Menko Pangan menyerahkan bantuan pangan. Dari total 150 KPM, sebanyak 20 penerima hadir langsung dan menerima bantuan secara simbolis. Zulkifli Hasan juga meninjau aktivitas koperasi di Gampong Geuceu, memastikan penyaluran bantuan berjalan baik sekaligus mendorong koperasi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Bantuan pangan ini penting untuk membantu warga yang membutuhkan. Tapi yang lebih penting, koperasi seperti KDMP adalah motor ekonomi rakyat. Kalau koperasi hidup, ekonomi desa juga hidup,” ujar Zulkifli Hasan. Usai penyerahan bantuan, Menko Pangan memimpin konsolidasi Satgas Nasional–Provinsi di Kantor Gubernur Aceh. Rapat berlangsung hangat dan penuh masukan dari bupati dan wali kota se-Aceh.Fokus pembahasan adalah percepatan operasional Koperasi Merah Putih agar semakin siap mendukung ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi desa. “Kita ingin koperasi di setiap desa/kelurahan bisa langsung jalan, tidak hanya jadi papan nama. Pemerintah pusat dan daerah siap jalan bareng supaya manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” tegas Zulkifli Hasan. Melalui kunjungan dan konsolidasi ini, Kemenko Bidang Pangan menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan pangan nasional dengan menjadikan koperasi sebagai pilar utama pemberdayaan masyarakat.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

Siaran Pers Menko Pangan Percepat Pembangunan Kawasan Swasembada untuk Kemandirian Pangan Nasional

16 Sep 2025 Berkala
​SIARAN PERS No. 61/SES.M.PANGAN.4/SP/09/2025​Menko Pangan Zulhas Percepat Pembangunan Kawasan Swasembada untuk Kemandirian Pangan Nasional​Jakarta, 16 September 2025 — Pemerintah mempercepat pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kawasan strategis ini disiapkan sebagai pusat ketahanan pangan sekaligus energi masa depan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa urgensi program ini sangat jelas. “Pertama, untuk meningkatkan stok pangan nasional. Indonesia harus bisa mandiri, tidak boleh lagi tergantung pada negara lain untuk kebutuhan pangan pokok rakyat,” ujar Zulhas.​Selain untuk memperkuat kedaulatan pangan, pembangunan kawasan ini juga diarahkan untuk menjadi sumber lapangan kerja baru bagi masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam program stimulus ekonomi 8+4+5 yang menekankan pentingnya penciptaan kesempatan kerja. Dengan percepatan tersebut, Merauke diproyeksikan menjadi motor kemandirian pangan, energi, dan air nasional, sekaligus memperluas manfaat ekonomi langsung bagi rakyat, khususnya masyarakat Papua Selatan. “Kawasan ini tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tapi juga membuka kesempatan kerja luas, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjadi fondasi penting bagi Indonesia yang berdaulat, kuat, dan sejahtera,” tutup Menko Pangan Zulhas.​​Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid Y. Mohammad.081288119482 ​​​
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Zulhas Dorong Percepatan Penyaluran Pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

15 Sep 2025 Berkala
SIARAN PERS No. 60/SES.M.PANGAN.4/SP/09/2025Menko Pangan Zulhas Dorong Percepatan Penyaluran Pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah PutihJakarta, 15 September 2025 — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menekankan pentingnya percepatan penyaluran pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, dana dan aturan sudah tersedia, sehingga tidak boleh ada keterlambatan dalam implementasi di lapangan. “Pemerintah sudah menyalurkan Rp200 triliun lewat bank Himbara, dan sebagian dana itu khusus untuk pinjaman ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jadi modalnya sudah ada, aturannya juga sudah jelas. Sekarang yang paling penting adalah percepatan penyaluran pinjaman” tegas Zulhas.Ia mengingatkan agar tidak ada dana yang tertahan di perbankan agar terasa dampaknya pada sektor riil, salah satunya melalui koperasi merah putih. “Jangan sampai dana mengendap di bank sementara Koperasi Merah Putih butuh stok pupuk, stok gas melon, dan modal usaha” tambahnya. Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) KDKMP kali ini juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya. Kehadiran ini menjadi yang pertama bagi Purbaya sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan. “Hari ini, Rakortas kedatangan menteri ‘koboi’ dan ini pertama kalinya Menkeu Purbaya hadir di rapat koordinasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Terima kasih Pak Menkeu” ujar Zulhas.Menurut Zulhas, percepatan penyaluran pinjaman ke KDKMP akan memperkuat daya tahan pangan nasional. Semakin cepat koperasi menyerap pinjaman, semakin cepat pula petani, nelayan, dan UMKM pangan mendapatkan manfaat untuk menjaga harga tetap stabil, stok aman, dan kesejahteraan rakyat meningkat. Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Zulhas Tegaskan Komitmen Lindungi Industri Udang Nasional dan Masyarakat

12 Sep 2025 Berkala
SIARAN PERS No.58/SES.M.PANGAN.4/SP/09/2025“Menko Pangan Zulhas Tegaskan Komitmen Lindungi Industri Udang Nasional dan Masyarakat dari Dugaan Pencemaran Cesium-137”Jakarta, 12 September 2025 — Pemerintah menaruh perhatian penuh atas isu dugaan pencemaran Cesium-137 (Cs-137) pada ekspor udang beku dari Cikande, Banten, yang berujung pada kebijakan recall sejumlah kontainer oleh Amerika Serikat. Industri udang merupakan aset kebanggaan nasional yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja serta berkontribusi besar terhadap devisa negara. Untuk memastikan penanganan cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh, Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 dan Kesehatan pada Masyarakat Beresiko Terdampak. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, ditunjuk sebagai Ketua Satgas guna memimpin koordinasi lintasKementerian/Lembaga dalam melakukan investigasi, diplomasi, hingga pemulihan kepercayaan pasar internasional. “Sebagai Ketua Satgas, saya pastikan pemerintah bergerak cepat, hati-hati, dan sesuai standar internasional. Keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama. Kami hadir untuk melindungi nelayan, pekerja, dan pelaku usaha dari dampak isu ini,” ujar Zulkifli Hasan.Investigasi dan Tindakan Cepat Pemerintah telah mengumpulkan data dan informasi terkait sumber dugaan pencemaran di kawasan industri Cikande, khususnya pada fasilitas PT PMTI yang telah dilokalisir dan segera dilakukan dekontaminasi. Di saat yang sama, pemerintah akan terus melanjutkan pemeriksaan kesehatan pada masyarakat yang berpotensi terdampak untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap kesehatan publik.Di sisi lain, berdasarkan investigasi awal, pemerintah juga menemukan masuknya sembilan kontainer asal Filipina yang terdeteksi paparan Cs-137 di pelabuhan Tanjung Priok. Kontainer tersebut segera dire-ekspor, menegaskan bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi persoalan ini, melainkan juga menjadi korban dalam masalah global yang perlu ditangani secara kolektif. Satgas merekomendasikan dilakukan pengetatan regulasi impor terutama barang yang berkaitan dengan paparan radioaktif agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari.Diplomasi dan Kerja Sama InternasionalDalam upaya menjaga kepercayaan pasar internasional, Satgas di bawah kepemimpinan Menko Pangan telah melakukan komunikasi aktif dengan berbagai lembaga internasional, antara lain International Atomic Energy Agency (IAEA), US Food and Drug Administration (FDA), US Customs and Border Protection (CBP), dan International Food Safety Authorities Network (INFOSAN). Selain itu, jalur diplomasi juga ditempuh dengan Amerika Serikat dan negara mitra dagang potensial untuk memastikan persoalan ini dapat diselesaikan secara adil dan proporsional, tanpa merugikan nelayan, pekerja, maupun pelaku usaha Indonesia. Dengan terbentuknya Satgas, Pemerintah menegaskan komitmen untuk menangani isu ini secara menyeluruh, transparan, dan kredibel. Langkah cepat ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa industri udang Indonesia tetap aman, sehat, dan kompetitif di pasar global.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Kemenko Pangan Tegaskan Pengawasan Distribusi Gula, Percepat Penyerapan Gula

11 Sep 2025 Berkala
SIARAN PERS No.56/SES.M.PANGAN.4/SP/09/2025Kemenko Pangan Tegaskan Pengawasan Distribusi Gula, Percepat Penyerapan Gula PetaniJakarta, 11 September 2025 – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa isu kebocoran Gula Kristal Rafinasi (GKR) ke pasar konsumsi telah ditangani melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan penguatan pengawasan distribusi. Pemerintah memastikan GKR hanya digunakan sesuai peruntukannya bagi industri dan tidak masuk ke pasar konsumsi rumah tangga. “Kami melakukan evaluasi menyeluruh bersama kementerian/lembaga serta aparat terkait dalam menindaklanjuti isu GKR yang merembes ke pasar” ujar Zulkifli Hasan. Pemerintah juga memastikan percepatan penyerapan gula produksi petani melalui skema kemitraan dan penugasan BUMN pangan dengan mengacu pada harga yang menguntungkan petani, sekaligus tetap menjaga daya saing industri.“Kami ingin memastikan petani tebu mendapatkan kepastian pasar dan harga yang adil. Gula petani sudah mulai diserap, dan kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kelancaran proses ini” tambah Zulkifli Hasan. Selain itu, Kemenko Pangan bersama pemerintah daerah dan pelaku industri terus memantau kondisi lapangan agar rantai pasok gula berjalan lebih efisien dan stabil. Menko Pangan menegaskan bahwa kebijakan pangan nasional harus mampu menciptakan ekosistem yang adil, petani mendapatkan harga yang layak, industri tetap kompetitif, dan konsumen terlindungi. “Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan barang, tetapi juga menyangkut keberlanjutan dan keadilan. Tugas pemerintah adalah memastikan semua pihak merasakan manfaat dari kebijakan yang dijalankan” tutup Zulkifli Hasan. Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS BAPPENAS, KEMENKOPANGAN, DAN FAO DORONG PANGAN AKUATIK, DUKUNG KETAHANAN PANGAN INDONESIA

10 Sep 2025 Berkala
BAPPENAS, KEMENKOPANGAN, DAN FAO DORONG PANGAN AKUATIK, DUKUNG KETAHANAN PANGAN INDONESIAJAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, didukung oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) meluncurkan rencana aksi bersama untuk memajukan pangan akuatik Indonesia sebagai bagian dari upaya mencapai ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan. Rencana aksi bersama ini menjabarkan strategi multisektoral untuk memastikan budidaya perikanan, perikanan tangkap dan pengelolaan rantai nilai yang berkelanjutan, serta meningkatkan ketahanan iklim bagi jutaan masyarakat pesisir dan akuakultur Indonesia untuk menjamin mata pencahariannya. “Rencana aksi bersama ini merupakan salah satu langkah awal dalam membangun komitmen yang lebih kuat, sebagai rujukan untuk tindak lanjut pelaksanaan ke depan. Melalui peluncuran dokumen ini, kami berharap pangan akuatik dapat semakin berperan dalam meningkatkan gizi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo, Rabu (10/9). Pangan akuatik merupakan bagian penting dari agenda Blue Transformation yang digagas oleh FAO melalui kerangka strategis FAO 2022-2031. Transformasi ini diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu produksi yang lebih baik, gizi yang lebih baik, serta lingkungan dan kehidupan yang lebih baik. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia merupakan produsen ikan terbesar kedua di dunia pada 2022, dengan produksi lebih dari 20 juta ton per tahun. Sektor perikanan menyumbang sekitar USD 32,11m miliar atau 2,6 persen dari PDB Indonesia pada 2022, dengan lebih dari 3,7 juta rumah tangga mengandalkan sektor ini sebagai sumber pendapatan utama mereka."Sumber daya pangan akuatik Indonesia yang luas dan beragam memiliki banyak keunggulan, antara lain manfaat nutrisinya yang melimpah, serta dampak lingkungan dan harganya yang relatif lebih rendah dibandingkan pangan hewani lainnya. Dengan mengembangkan pangan akuatik secara maksimal, kita dapat mencapai ketahanan pangan dan gizi tanpa mengorbankan lingkungan dan penghidupan masyarakat," ujar Deputi Bidang Sumber Daya Kelautan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Dandy Satrya Iswara. Dokumen rencana aksi bersama ini merupakan hasil proses konsultatif selama dua tahun yang melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan regional, menyusul pembentukan Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional (National Blue Agenda Actions Partnership/NBAAP) pada 2022 yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang kini dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan, bersama Kementerian PPN/Bappenas, PBB di Indonesia, serta mitra pembangunan lainnya. Berbagai langkah ini mencakup penciptaan lingkungan yang kondusif untuk mendorong konsumsi domestik pangan akuatik, terutama di daerah dengan tingkat malnutrisi tinggi, hingga mengembangkan rantai pasok pangan akuatik yang berkelanjutan, adaptif, dan inklusif yang didukung dengan penelitian dan inovasi."Ada kebutuhan mendesak akan pendekatan terpadu dan kolaboratif dalam mengembangkan sektor pangan akuatik Indonesia. Memajukan pangan akuatik Indonesia berarti memberdayakan jutaan petani kecil di komunitas pesisir, termasuk perempuan dan pemuda, baik dalam proses panen maupun pascapanen," ujar Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal. Dengan adanya rencana aksi bersama ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus melestarikan sumber daya laut. Kolaborasi lintas sektor dan dukungan para mitra pembangunan diharapkan dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya sistem pangan akuatik yang sehat, berkelanjutan, dan inklusif, demi masa depan gizi dan kesejahteraan bangsa.Jakarta, 10 September 2025
Lihat

SIARAN PERS PERAN IKLI DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI BIRU BERKELANJUTAN

09 Sep 2025 Berkala
SIARAN PERS No.54/SES.M.PANGAN.4/SP/09/2025PERAN IKLI DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI BIRU BERKELANJUTANBogor, 09 September 2025 – Deputi Sumber Daya Maritim, Dandy Satrya Iswara, secara resmi membuka Seminar Kesehatan Laut dengan tema “Integrasi Ekologi dan Ekonomi: Peran IKLI dalam Mewujudkan Ekonomi Biru Berkelanjutan”. Seminar ini dihadiri oleh perwakilan kementerian, pemerintah daerah, akademisi dan praktisi. Dalam sambutannya, Deputi Sumber Daya Maritim menekankan pentingnya kesehatan laut sebagai fondasi kehidupan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir, sementara jutaan nelayan, industri perdagangan, logistik, dan pariwisata menggantungkan hidup pada laut.“Jika laut sakit, maka manusia pun ikut sakit. Sebaliknya, laut yang sehat akan memperkuat ekonomi, sosial, dan ketahanan bangsa” tegasnya. Instrumen Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) menjadi sorotan utama dalam seminar ini. Sejak pertama kali dihitung, skor IKLI Indonesia meningkat dari 73,16 (2020) menjadi 78,64 (2024). Pemerintah saat ini tengah menyiapkan revisi pedoman perhitungan IKLI agar lebih relevan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN. Deputi Dandy menambahkan, IKLI diharapkan dapat:● Menjadi standar keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut.● Menjadi dasar insentif dan disinsentif bagi sektor usaha.● Mengintegrasikan data ekologi dalam perencanaan ekonomi wilayah pesisir.● Memastikan pembangunan laut berorientasi pada keberlanjutan ekosistem.Meski demikian, Deputi juga menyoroti tantangan besar menuju ekonomi biru berkelanjutan, seperti ego sektoral, keterbatasan data ilmiah, rendahnya kesadaran pelaku usaha, serta dampak perubahan iklim global. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, disiplin ilmu, dan generasi. “Laut kita adalah cermin bangsa kita. Jika laut jernih dan sehat, maka masa depan Indonesia akan kuat dan berdaulat,” pungkas Deputi Dendy. Seminar ini diharapkan menghasilkan rekomendasi nyata, termasuk peta jalan integrasi ekologi dan ekonomi melalui Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI), penguatan jejaring multipihak, serta peningkatan kesadaran publik akan pentingnya laut yang sehat bagi masa depan bangsa.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid Y. Mohammad.081288119482
Lihat

SIARAN PERS Prabowo Resmikan Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dalam rangka dorong Ketahanan Ekonomi dan Pangan Rakyat

21 Jul 2025 Berkala
SIARAN PERS No.48/SES.M.PANGAN.4/SP/07/2025Prabowo Resmikan Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dalam rangka dorong Ketahanan Ekonomi dan Pangan RakyatWonosari, 21 Juli 2025 – Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada hari ini di Desa Bentangan, Jawa Tengah. Setidaknya ada 8.523 kades/lurah se-Jawa Tengah hadir dan puluhan ribu kades/lurah dari provinsi lain mengikuti acara secara daring dari daerahnya masing- masing. Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). KDMP adalah koperasi modern berbasis kerakyatan yang menjunjung tinggi semangat gotong royong dan kekeluargaan. Sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25/1992, koperasi ini hadir sebagai badan usaha profesional, inklusif, dan fokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Unit usaha KDMP meliputi penyediaan sembako, simpan pinjam anggota, pengelolaan apotek dan klinik desa, cold storage dan logistik, hingga penyediaan pupuk, benih, serta serapan hasil tani.“Dalam waktu kurang dari 2 bulan, telah terbentuk lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sah secara hukum, dan 108 di antaranya siap beroperasi” Sambung Menko Bidang Pangan. Peluncuran ini menandai dimulainya langkah strategis pemerintah dalam membentuk 80.000 koperasi modern berbasis desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, sebagai pilar kemandirian ekonomi rakyat dan swasembada pangan berkelanjutan. Hingga saat ini, telah dilaksanakan 81.147 musyawarah desa khusus (musdesus) dan terbentuk 80.081 kelembagaan koperasi sebagai fondasi nyata menuju transformasi ekonomi desa.Sebagai penanggung jawab koordinasi dan pengawasan program, Menteri Koordinator Bidang Pangan bertindak sebagai Ketua Satuan Tugas Nasional KDMP yang didukung oleh lintas kementerian dan lembaga, termasuk Menteri Koperasi; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri Keuangan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Kesehatan; Menteri Pertanian; Menteri Hukum; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Sosial; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Komunikasi dan Digital; Kepala Badan Pangan Nasional; Kepala Badan Gizi Nasional; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; para Gubernur; serta para Bupati/Wali Kota. Program KDMP diharapkan mampu menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja langsung, dan menciptakan jutaan peluang ekonomi tidak langsung melalui peningkatan nilai tukar petani, akses pasar yang adil, serta penguatan kapasitas kelembagaan koperasi. KDMP juga menjadi sarana transformasi dari penerima bantuan sosial menjadi pelaku ekonomi produktif, sesuai amanat pembangunan dari desa ke kota. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa KDMP adalah bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan dalam praktik, dan bagian integral dari cita-cita Indonesia Emas 2045: “Koperasi ini adalah bentuk kedaulatan ekonomi rakyat, penguatan ketahanan pangan, dan bukti bahwa Indonesia bangkit dari desa.”Menko Bidang Pangan menyampaikan “Peluncuran ini adalah langkah awal. Kami percaya bahwa melalui Kopdes Merah Putih akan tumbuh sentra-sentra ekonomi baru di desa, akan muncul unit-unit usaha produktif rakyat, sehingga kualitas hidup, dan potensi warga desa akan berkembang jauh lebih pesat”. Kemenko Pangan, didukung oleh segenap Kementerian dan Lembaga yang terkait percaya bahwa KDMP akan sukses menjadi motor penggerak kemandirian desa, memperkecil kesenjangan ekonomi, dan memperkuat fondasi menuju swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Pemerintah Matangkan Titik Mock-Up untuk Launching Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

07 Jul 2025 Berkala
SIARAN PERS No.44/SES.M.PANGAN.4/SP/07/2025Pemerintah Matangkan Titik Mock-Up untuk Launching Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah PutihJakarta, 7 Juli 2025 – Pemerintah menyiapkan peluncuran nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa. Hingga awal Juli 2025, tercatat lebih dari 75 ribu Koperasi Desa/Kelurahan telah terbentuk. Launching direncanakan digelar pada tanggal 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah, dan akan diikuti secara serentak oleh seluruh provinsi dan kabupaten. “Lebih dari 75 ribu Koperasi Desa/Kelurahan sudah terbentuk dan akan dilakukan launching oleh Bapak Presiden,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Sebanyak 103 Koperasi Desa/Kelurahan telah siap secara fisik sebagai mock-up. Pemerintah menargetkan seluruh Koperasi Desa/Kelurahan tersebut dapat beroperasi secara penuh pada saat peluncuran nasional yang dijadwalkan pada tanggal 28 Oktober 2025.Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, BUMN, serta sektor perbankan, termasuk Bank Mandiri, BSI, BNI, BRI, beserta Bulog dan ID Food dalam mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Proses pembentukan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dimulai dari pengembangan kegiatan usaha sebagai fondasi utama, yang kemudian diikuti dengan fasilitasi pembiayaan. Pemerintah menyediakan akses pembiayaan yang tidak bersumber dari APBN, melainkan berasal dari skema pinjaman yang disalurkan berdasarkan kelayakan usaha dari pelaku koperasi."Koperasi Desa/Kelurahan dirancang menjadi pusat layanan ekonomi desa, dengan fasilitas seperti agen pupuk, gas melon, gerai sembako, layanan logistik, akses perbankan digital, gudang panen, dan klinik. Tujuannya untuk memangkas rantai pasok yang panjang, melawan praktek tengkulak, dan mendorong kemandirian desa.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid.Y. Mohammad.081288119482
Lihat

SIARAN PERS Pelatihan Teknologi Survei Kelautan Kembali Digelar, KIOTEC Perkuat SDM Maritim Indonesia dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berbasis Blue Food

07 Jul 2025 Berkala
SIARAN PERS No. 45/SES.M.PANGAN.4/SP/07/2025Pelatihan Teknologi Survei Kelautan Kembali Digelar, KIOTEC Perkuat SDM Maritim Indonesia dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berbasis Blue FoodJakarta, 7 Juli 2025 — Melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Deputi Bidang Sumber Daya Maritim, Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan ketahanan pangan nasional, khususnya dari sektor kelautan (blue food), sebagai salah satu pilar penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan krisis pangan global. Dalam kerangka kerja sama internasional dan pengembangan kapasitas SDM kelautan, Pemerintah Korea Selatan kembali menyelenggarakan program pelatihan melalui proyek bantuan pembangunan resmi (Official Development Assistance/ODA) berjudul “Pendirian Pusat Pelatihan Teknologi Perikanan Laut Terpadu dan Penguatan Peningkatan Kapasitas di Indonesia” atau ODA KIOTEC. Proyek ini diluncurkan secara resmi pada 12 Juni 2024 di Busan, Korea Selatan, melalui penandatanganan Pengaturan Pelaksanaan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), Ministry of Oceans and Fisheries (MOF) Korea, Korea Institute of Ocean Science and Technology (KIOST), dan Korea-Indonesia Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC).ODA KIOTEC bertujuan untuk mendirikan dan mengelola pusat pelatihan teknologi kelautan di Indonesia serta menyusun program pelatihan peningkatan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor kelautan nasional. Melalui kerja sama ini, diharapkan Indonesia dapat memperkuat ekosistem blue food secara berkelanjutan dengan dukungan SDM yang andal, sekaligus mempererat sinergi Indonesia-Korea dalam mendukung pembangunan pangan laut yang tangguh dan berdaya saing.Pada Maret 2025, proyek ODA KIOTEC mendapat pengakuan internasional dengan terdaftarnya inisiatif ini sebagai Decade Action dalam program United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021–2030). Proyek ini, dengan nama Korea-Indonesia Ocean Technology Capacity Enhancement Actions (KIOTEC-CEA), termasuk dalam kategori proyek yang mendorong penguatan pelatihan teknis, pendidikan pascasarjana, riset bersama, dan pertukaran peneliti muda (Early Career Ocean Professionals/ECOPs). Pengakuan ini semakin mempertegas peran KIOTEC-CEA dalam mendorong pemanfaatan ilmu kelautan untuk pengambilan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam pengelolaan laut berkelanjutan yang selaras dengan (SDGs).Selaras dengan tujuan peningkatan kapasitas SDM kelautan, Pelatihan Peralatan Survei Kelautan kembali digelar pada 7–10 Juli 2025 di Kantor KIOTEC, Ancol, Jakarta. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pelatihan pertama yang telah dilaksanakan pada 24–27 Februari 2025 dan diikuti oleh 40 mahasiswa penerima beasiswa magister ODA KIOTEC yang sedang menempuh studi di ITB, IPB, UNHAS, UGM, UNDIP, dan UNPATTI. Pada pelatihan kedua ini, para mahasiswa kembali mengikuti sesi pelatihan bersama 8 peserta dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan harapan dapat memperluas manfaat pelatihan dalam mendukung penguatan SDM kelautan secara nasional. Berbeda dari pelatihan sebelumnya yang berfokus pada teori dan penggunaan alat ADCP serta CTD, pelatihan kali ini menitikberatkan pada pemanfaatan Multibeam Echo Sounder (MBES), alat survei dasar laut yang mampu menghasilkan peta topografi bawah laut dalam bentuk tiga dimensi.Materi yang disampaikan mencakup teori dasar, praktik pengoperasian alat, pengambilan data di lapangan, hingga pengolahan data hasil survei. Pelatihan ini menghadirkan narasumber ahli dari kalangan akademisi dan praktisi, yakni Dr.rer.nat. Wiwin Windupranata, dosen dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB yang dikenal sebagai pakar dalam survei hidrografi dan geofisika dengan pengalaman luas dalam pengolahan data MBES, serta Riam Badriana, M.Eng., mantan peneliti ahli Korea-Indonesia MTCRC yang memiliki keahlian mendalam dalam survei kelautan berbasis MBES. Sebagai conducting agency dalam proyek ODA KIOTEC, MTCRC juga berperan aktif dalam pelatihan ini dengan menugaskan sejumlah surveyor dan peneliti sebagai pelatih untuk mendampingi seluruh proses kegiatan. Bapak Muhammad Mawardi, S.Pt, MT, yang mewakili Deputi Bidang Sumber Daya Maritim, Kemenko Pangan, menyampaikan bahwa pelatihan ini mengangkat topik yang sangat relevan dan strategis bagi kemajuan sektor maritim Indonesia untuk ketahanan pangan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa pelatihan semacam ini tidak hanya penting untuk memperkuat kapasitas SDM, tetapi juga membuka peluang untuk memperluas program ke bidang-bidang lain yang mendukung pengembangan teknologi dan inovasi maritim. “Pelatihan ini sangat penting bagi kemajuan sektor maritim Indonesia. Ke depan, program seperti ini perlu terus dikembangkan ke berbagai bidang untuk mendorong peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan lahirnya inovasi-inovasi baru,” ujar Bapak Mawardi.Dengan meningkatnya kapasitas teknis dan kolaborasi lintas negara ini, diharapkan hasil survei dan pemetaan laut yang lebih akurat dapat mendukung pengelolaan sumber daya perairan secara berkelanjutan, termasuk dalam optimalisasi potensi blue food sebagai bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid.Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Kemenko Bidang Pangan Dorong Transformasi Sistem Pangan Lewat Food Systems, Land Use, and Restoration (FOLUR)

16 Jun 2025 Berkala
SIARAN PERS 37/SES.M.PANGAN.4/SP/06/2025Kemenko Bidang Pangan Dorong Transformasi Sistem Pangan Lewat Food Systems, Land Use, and Restoration (FOLUR)Jakarta, 16 Juni 2025 – Sebagai pengampu koordinasi kebijakan pangan nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pangan berperan aktif dalam mendorong transformasi sistem pangan berkelanjutan melalui Proyek Food Systems, Land Use, and Restoration (FOLUR), sebuah inisiatif global berdurasi tujuh tahun yang diimplementasikan di 27 negara dengan dukungan Global Environment Facility (GEF). Dalam rangka mendukung evaluasi paruh waktu proyek (Mid-Term Review), Kemenko Bidang Pangan menyelenggarakan lokakarya pembelajaran nasional di Jakarta, sekaligus menyambut kunjungan strategis dari GEF Secretariat, UNDP Regional, dan FAO Regional sebagai mitra utama pelaksana. Lokakarya pembelajaran yang bertajuk "Leveraging Public-Private Partnerships and Sharing Policy Coherence of FOLUR Indonesia Implementation" ini mempertemukan sekitar 100peserta dari perwakilan kementerian dan lembaga, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional, yang berperan sebagai mitra strategis untuk menilai kemajuan jangka menengah proyek, berbagi pembelajaran, dan memperkuat kolaborasi lintas sektoral. Radian Bagiyono, Asisten Deputi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pangan sekaligus National Project Director FOLUR Project Indonesia, menyampaikan bahwa kemitraan internasional menjadi fondasi penting dalam upaya mewujudkan keberlanjutan pada rantai nilai komoditas di Indonesia. “Kehadiran GEF Secretariat bersama mitra pelaksana UNDP dan FAO mencerminkan komitmen kolektif untuk mendukung transformasi sistem pangan nasional. Pemerintah Indonesia memandang kerja sama global ini sebagai elemen kunci dalam mendorong pertanian yang berkelanjutan serta pelestariankeanekaragaman hayati dan lingkungan hidup,” ujarnya. Lokakarya ini terdiri dari dua sesi utama yang berfokus pada: (1) Kemitraan Publik-Swasta (Public-Private Partnership/PPP) dan Kemitraan Masyarakat Publik-Swasta (Public-Private-Community Partnership/PPCP), serta (2) pendalaman materi terkait Koherensi Kebijakan. Sesi PPP/PPCP membahas berbagai model pembiayaan inovatif, peran aktif industri, serta mekanisme dukungan bagi petani untuk mendorong praktik pertanian berkelanjutan. Sementara itu, sesi pendalaman Koherensi Kebijakan menyoroti pentingnya penyelarasan implementasi Proyek FOLUR dengan prioritas pembangunan nasional dan komitmen global, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta konservasi keanekaragaman hayati.Proyek FOLUR Indonesia bertujuan mendukung transformasi sektor pangan melalui pendekatan pengelolaan lanskap terpadu di lima wilayah prioritas, yaitu Aceh (Aceh Tengah), Sumatera Utara (Mandailing Natal), Kalimantan Barat (Sanggau), Sulawesi Selatan (Luwu), dan Papua Barat Daya (Sorong). Lanskap-lanskap ini memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, keanekaragaman hayati, dan ketahanan iklim Indonesia. Dengan targetpengelolaan terpadu seluas 1,5 juta hektar, proyek ini berupaya menyeimbangkan konservasi keanekaragaman hayati dengan peningkatan produktivitas komoditas berkelanjutan, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan beras. “Koherensi kebijakan pada dasarnya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah di semua tingkatan, hingga ke tingkat desa. Kami berkomitmen untuk membina dan mendukung para pegiat lokal (local champions) yang menjadi penggerak utama implementasi kebijakan di lapangan. Kita tidak bekerja sendiri—kita akan bermitra dan berkolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan komunitas,” ujar Ratna Sari, National Project Manager FOLUR. Melalui dialog multi-pihak dan penguatan koherensi kebijakan, proyek ini telah menyelesaikan studi awal Targeted Scenario Analysis (TSA) dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) di 3 (tiga) provinsi, yaitu Aceh-Aceh Tengah, Sumatera Utara-Mandailing Natal, dan Sulawesi Selatan-Luwu, sebagai dasar untuk mengembangkan rencana penggunaan lahan berbasis lanskap dan skenario (Sustainable Ecosystem Management / SEM) yang mendukung para pihak dalam melestarikan ekosistem. Proyek ini juga didukung oleh skema co-financing, yang mencerminkan adanya kerjasama dan kolaborasi yang kuat dengan sektor swasta dan investasi dalam rantai nilai komoditas berkelanjutan.Dengan mendorong dialog inklusif, memperkuat tata kelola, dan memobilisasi co-financing, Proyek FOLUR Indonesia berkontribusi pada masa depan yang tangguh, adil, dan ramah lingkungan—baik di tingkat nasional maupun sebagai bagian dari platform FOLUR Global. Melalui peran koordinatif Kementerian Koordinator Bidang Pangan, komitmen Indonesia dalam mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan terus diperkuat, demi pembangunan masa depan yang lebih baik bagi manusia dan alam.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid.Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS MELINDUNGI PETERNAK AYAM, KENAIKAN HPP DISEPAKATI

14 Jun 2025 Berkala
SIARAN PERS No. 39/SES.M.PANGAN.4/SP/06/2025MELINDUNGI PETERNAK AYAM, KENAIKAN HPP DISEPAKATIJakarta— Harga livebird ayam sedang anjlok cukup tajam. Per 14 Juni 2025, harga rata-rata nasional di tingkat produsen tercatat sekitar Rp20.087/kg, atau hampir 20% di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP). Bahkan di beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Banten, harganya sempat menyentuh Rp17.000/kg. Harga ini tidak dapat menutup biaya pokok produksi yang meliputi harga DOC (Day Old Chicken), pakan, dan lain-lain. Anjloknya harga livebird ditingkat peternak ini telah membuat peternak ayam mengalami kerugian signifikan. Pemerintah bergerak cepat dalam melindungi peternak dan bisnis peternakan ayam secara keseluruhan. Pada tanggal 18 Juni 2025, pemerintah yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan bersama integrator, asosiasi peternak, dan perusahaan-perusahaan peternakan ayam melakukan pembahasan perihal harga pokok produksi yang bisa melindungi kelangsungan usaha peternakan sekaligus menjaga harga tetap terjangkau pada tingkat konsumen.Dalam rapat pelaku-pelaku usaha perunggasan nasional menyepakati kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) livebird tingkat peternak. Pembahasan menghasilkan kesepakatan bersama perbaikan harga livebird semua ukuran menjadi Rp.18.000/kg ditingkat peternak dan minimal Rp.20.000/kg ditingkat konsumen. Harga berlaku efektif per 19 Juni 2025. Kesepakatan ini tidak bersifat jangka panjang, melainkan jangka pendek/sementara atau bersifat melindungi peternak dari kerugian lebih banyak lagi. Harga Pokok Produksi (HPP) ini merupakan kesepakatan dan komitmen bersama para pelaku usaha dan asosiasi-asosiasi perunggasan nasional yang hadir secara langsung/luring dalam rapat di Kementerian Pertanian, maupun yang hadir secara daring.Ketua Satgas Pangan Brigjen Helfi Assegaf mengajak para pelaku usaha untuk melakukan pengawasan mandiri dan melaporkan apabila menemukan bukti-bukti pelanggaran kesepakatan bersama. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Sugandha menegaskan perbaikan harga ini merupakan kesepakatan bersama para peternak, yang bertujuan melindungi peternak ayam dengan HPP yang layak. Sementara Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Ketut Astawa menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan dapat menyerap kelebihan pasokan ayam dan telur.Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kemenko Pangan Widiastuti yang hadir secara daring menyampaikan bahwa komitmen dan kesepakatan semua pelaku dalam melaksanakan kesepakatan HPP sangat penting. “Kestabilan dan keberlangsungan hulu-hilir, produsen, konsumen menjadi perhatian pemerintah agar peternak tidak merugi dan harga di konsumen tetap terjangkau,” Pungkasnya.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid.Y. Mohammad.081288119482
Lihat

SIARAN PERS Hari Susu Nusantara 2025: Segelas Susu untuk Indonesia Lebih Sehat

13 Jun 2025 Berkala
SIARAN PERS No. 36/SES.M.PANGAN.4/SP/06/2025Hari Susu Nusantara 2025: Segelas Susu untuk Indonesia Lebih SehatJakarta, 13 Juni 2025 – Dalam rangka merayakan Hari Susu Nusantara 2025, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, industri susu dan koperasi susu menggelar serangkaian kegiatan edukatif dan sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi susu untuk generasi emas berkualitas. Dengan tema "Penuhi Gizi dengan Konsumsi Susu", peringatan tahun ini menyoroti peran susu dalam membangun generasi emas, mencegah stunting pada anak, serta masuknya susu dalam menu program Makanan Bergizi Gratis.Hari Susu Nusantara sendiri telah mulai dirayakan sejak tahun 2009 pada tanggal 01 Juni sama dengan perayaan Hari Susu Dunia (World Milk Day). Sebagai bagian dari peringatan Hari Susu Nusantara, tahun ini Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggandeng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Usaha Milik Negara, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) dan asosiasi-asosiasi industry pengolahan susu menggelar kampanye edukasi dan berbagi susu yang akan berlangsung pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Jakarta, 15 Juni 2025, dengan berbagai kegiatan interaktif yang melibatkan masyarakat.Jakarta menjadi lokasi puncak perayaan Hari Susu Nusantara 2025. Memperhatikan Sejarah masuknya budaya minum susu di Nusantara, ternyata Jakarta (Batavia) menjadi awal masuknya budaya susu. Sebelum Mega Kuningan menjadi pusat bisnis, lokasi ini merupakan sentra peternakan sapi perah Jakarta. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Widiastuti, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produksi susu dan memperkuat kemitraan antara peternak dan industry dan meningkatkan konsumsi susu agar anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. "Hari Susu Nusantara bukan sekadar perayaan, tetapi momentum untuk membangun ketahanan nasional melalui terwujudnya generasi yang sehat dan aktif sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak" ujarnya. Deputi Widiastuti juga mengajak warga Jakarta untuk mengikuti Jalan Santai Hari Susu Nusantara yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni mendatang. Dengan semangat kolaborasi, Hari Susu Nusantara 2025 diharapkan dapat menjadi titik balik bagi industri persusuan nasional, sekaligus mendorong masyarakat untuk menjadikan susu sebagai bagian dari pola makan sehat sehari-hari. Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid.Y. Mohammad.081288119482
Lihat

SIARAN PERS Dari Desa, Untuk Desa: Kunjungan Menko Pangan ke Kopdes Merah Putih Bumisari, Lampung

28 May 2025 Berkala
SIARAN PERS No.42/SES.M.PANGAN.4/SP/06/2025Dari Desa, Untuk Desa: Kunjungan Menko Pangan ke Kopdes Merah Putih Bumisari, LampungBumisari, Lampung, 28 Mei 2025– Dengan semangat kolaborasi untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi Lampung terus mengakselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Inisiatif ini menjadi bagian dari percepatan implementasi amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025.Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Desa Bumisari, Kabupaten Lampung Tengah, untuk melihat langsung pelaksanaan awal program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan meninjau berbagai lini usaha yang dikelola oleh koperasi desa, mulai dari agen pupuk, pangkalan LPG, warung sembako, agen BRILink, hingga armada logistik desa. Semua unit usaha ini saling terhubung dalam satu ekosistem ekonomi desa yang solid dan terintegrasi. Koperasi desa Bumisari menjadi contoh konkret dari upaya membangun ekonomi desa yang tidak bergantung pada bantuan, tetapi tumbuh dari kekuatan masyarakat itu sendiri. Dalam setiap kunjungannya, termasuk kali ini di Bumisari, Menko Zulhas selalu menekankan bahwa koperasi ini bukan dibentuk untuk menerima dana hibah atau bansos, melainkan dijalankan dengan prinsip mekanisme bisnis yang sehat dan mandiri. Ia menegaskan bahwa setiap desa dan kelurahan harus menjadi pusat kegiatan ekonomi yang produktif, yang dapat memangkas panjangnya rantai pasok serta memastikan tidak ada warga desa yang kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok.Menurut Zulkifli Hasan, ketersediaan sembako di desa seharusnya tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar atau melalui jalur distribusi berlapis yang justru menaikkan harga. Dengan memotong peran tengkulak dan middleman, koperasi desa bisa membeli langsung dari petani dan menyalurkan ke konsumen akhir dengan harga lebih terjangkau dan margin yang adil. Ia menambahkan bahwa pendekatan ini tidak menggunakan dana APBN, melainkan memanfaatkan plafon pinjaman yang diarahkan untuk membiayai lini usaha yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, seperti warung sembako, logistik, hingga layanan keuangan desa. Dalam konteks yang lebih luas, kehadiran Kopdes Merah Putih menjadi jawaban atas berbagai keresahan yang selama ini dirasakan masyarakat desa, seperti pendapatan petani dan nelayan yang rendah, harga bahan pokok yang mahal dan tidak stabil, minimnya lapangan kerja bagi generasi muda, serta terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan keuangan. Dengan pendekatan berbasis koperasi, desa tidak hanya menjadi pasar pasif, tetapi juga produsen dan distributor dalam sistem ekonomi lokalnya.Melalui model ini, Kopdes Merah Putih tidak hanya memperkuat daya saing petani dan pelaku UMKM desa, tetapi juga menciptakan sirkulasi ekonomi yang lebih sehat dan efisien. Desa-desa yang dulunya bergantung pada jalur distribusi panjang kini bisa membangun sistem sendiri yang lebih ringkas dan transparan. Dampaknya bukan hanya pada harga yang lebih stabil bagi konsumen, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan warga desa secara keseluruhan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan menargetkan replikasi model Kopdes Merah Putih ini ke berbagai wilayah lain di Indonesia. Strategi ini menjadi bagian dari upaya membangun kedaulatan pangan dari akar rumput, dengan menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid.Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Tengah

22 May 2025 Berkala
SIARAN PERS No.34/SES.M.PANGAN.4/SP/05/2025Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Tengah Palangkaraya, 22 Mei 2025– Dalam semangat gotong royong membangun kemandirian pangan nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus bergerak cepat mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Langkah ini merupakan bagian dari percepatan pelaksanaan amanat Inpres No. 9 Tahun 2025 dan Keppres No. 9 Tahun 2025.Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, telah dilakukan peninjauan lokasi Musyawarah Kelurahan Khusus di Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Kegiatan ini dihadiri oleh 163 peserta, termasuk 30 calon pengurus dan anggota koperasi.Peninjauan dilanjutkan ke beberapa lokasi usaha ekonomi masyarakat, seperti kerajinan anyaman rotan, produksi obat herbal dari hasil hutan, serta usaha pengolahan hasil pertanian dan perikanan.Kegiatan berlanjut dengan kunjungan ke Kantor Gubernur Kalimantan Tengah untukmenghadiri Apel Besar yang dirangkaikan dengan prosesi pemberian gelar adat kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat setempat. Sebagai puncaknya, Menteri Koordinator Bidang Pangan memimpin Dialog Percepatan Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur dan diikuti sekitar 1.500 peserta, termasuk bupati/wali kota, camat, serta kepala desa dan lurah se-Kalimantan Tengah. Dialog ini juga dihadirioleh Gubernur Kalimantan Tengah, Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, serta pejabat terkait lainnya sebagai wujud komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.Salah satu momen menarik dalam dialog ini adalah demo langsung penginputan data oleh para notaris ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum(SABH). Dalam hitungan 7 menit, peserta dapat melihat sendiri bagaimana proses pendirian koperasi dari entri data hingga keluarnya SK dan Akta Pendirian kini bisa dilakukan secara digital, cepat, dan efisien. Menko Bidang Pangan menegaskan target Koperasi Merah Putih dapat resmi diluncurkan dan mulai beroperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025. Untuk mendukung operasional koperasi-koperasi ini, pemerintah menyiapkan fasilitas pembiayaan melalui plafond kredit awal sebesar Rp3 miliar. “Pembiayaannya untuk tahap pertama ini nanti ada plafondnya, bukan bantuan. Bukan bantuan dikasih hilang, tidak, tapi ini plafond Rp 3 miliar” sambung Zulkifli Hasan.Menko Pangan juga menjelaskan bahwa dana yang disiapkan merupakan fasilitas kredit usaha yang harus dikelola secara profesional oleh koperasi. Koperasi penerima akan didampingi, dibina, dan diarahkan agar mampu berkembang dan berdaya saing. ”Dari keuntungan usaha itulah koperasi akan mulai membayar angsuran kredit yang disalurkan melalui Himbara” ujar Zulkifli Hasan. Melalui sinergi yang kuat diharapkan pembentukan Koperasi Merah Putih dapat terlaksana secara masif, tepat waktu, dan berdampak langsung pada penguatan ekonomi desa. Kemenko Bidang Pangan mendorong percepatan legalitas koperasi, dengan target seluruh koperasi telah memiliki akta pendirian paling lambat 30 Juni 2025. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menciptakan sistem pangan nasional yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan berbasis kekuatan komunitas.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid.Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Barat

15 May 2025 Berkala
SIARAN PERS No.33/SES.M.PANGAN.4/SP/05/2025Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa BaratBandung, 15 Mei 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Koperasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai tindak lanjut Inpres No. 9 Tahun 2025 dan Keppres No. 9 Tahun 2025.Dalam rangkaian kegiatan ini, telah dilaksanakan peneinjauan di lima lokasi calon koperasi desa/kelurahan di Jawa Barat tengah melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus, yaitu: (1) Desa Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, (2) Desa Buninagara, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, (3) Kelurahan Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, (4) Desa Paturaman, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat, dan (5) Kelurahan Cibeber, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi.Dialog Percepatan Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kali ini diikuti sekitar 4.000 peserta, termasuk bupati/walikota, camat, dan kepala desa/kelurahan se-Jawa Barat, di Stadion Si Jalak Harupat. Acara ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Koperasi, Menteri Kesehatan, serta pejabat terkait lainnya. Dalam penyampaiannya, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung penuh proses pembentukan koperasi desa/kelurahan dengan turut memfasilitasi pembiayaan pengurusan legalitas koperasi melalui notaris. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya badan hukum KDMP/KKMP tanpa membebani anggaran desa, dengan target penyelesaian pada akhir Mei 2025.Pada kesempatan yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pembentukan koperasi bertujuan memangkas rantai pasok antara produsen ke konsumen dan menyalurkan kebutuhan masyarakat seperti pupuk, tabung gas, dan sembako, dan lain-lain. Koperasi akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan menjadi agen layanan keuangan seperti BRILink. Dalam upaya percepatan ini, pemerintah menargetkan Koperasi Merah Putih dapat resmi diluncurkan dan mulai beroperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025. Untuk mendukung operasional koperasi-koperasi ini, pemerintah menyiapkan fasilitas pembiayaan melalui plafond kredit awal sebesar Rp3 miliar. “Pembiayaannya untuk tahap pertama ini nanti ada plafondnya, bukan bantuan. Bukan bantuan dikasih hilang, tidak, tapi ini plafond Rp3 miliar” tegas Zulkifli. Menko Pangan juga menegaskan bahwa dana yang disiapkan merupakan fasilitas kredit usaha yang harus dikelola secara profesional oleh koperasi. Ia menekankan bahwa koperasi penerima akan didampingi, dibina, dan diarahkan agar mampu berkembang dan berdaya saing. ”Dari keuntungan usaha itulah koperasi akan mulai membayar angsuran kredit yang disalurkan melalui Himbara” ujar Zulkifli HasanZulkifli Hasan juga menyampaikan harapannya agar seluruh pihak, khususnya para bupati dan perangkat desa, dapat bergerak bersama menyukseskan pembentukan Koperasi Merah Putih. Ia menargetkan seluruh koperasi telah memiliki akta pendirian dan mengurus legalitasnya paling lambat 30 Juni 2025, melalui notaris dalam waktu yang efisien. “Dengan kolaborasi yang solid, koperasi akan menjadi motor penggerak ekonomi desa—membangun dari bawah, memperkuat dari akar, demi desa yang berkinerja, berkembang, dan maju” ujar Zulkifli Hasan.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid.Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Dorong Kedaulatan Pangan, Kemenko Bidang Pangan Bahas Skema Kelembagaan Koperasi Merah Putih

02 May 2025 Berkala
SIARAN PERS No.31/SES.M.PANGAN.4/SP/05/2025Dorong Kedaulatan Pangan, Kemenko Bidang Pangan Bahas Skema Kelembagaan Koperasi Merah PutihJakarta, 2 Mei 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus memperkuat agenda transformasi ekonomi desa melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dalam pertemuan koordinatif yang diselenggarakan hari ini, Kemenko Bidang Pangan memimpin pembahasan lintas kementerian dan lembaga terkait langkah konkret pembangunan kelembagaan koperasi yang tangguh, inklusif, dan berbasis potensilokal desa/kelurahan, khususnya di sektor pangan. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, target pembentukan 80.000 KDMP menjadi fokus strategis nasional. KDMP diharapkan berperan sebagai pusat integrasi usaha rakyat, seperti kelompok tani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM desa, sekaligus menjadi mitra BUMDes dan pelaku ekonomi lokal dalam membangun sistem pangan desa yang mandiri, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan ketahanan pangan nasional.Agenda pertemuan hari ini menyoroti tiga isu strategis yang menjadi fondasi penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP): yakni penguatan kelembagaan, perumusan model pendanaan yang berkelanjutan, serta skema khusus penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi KDMP. Ketiganya merupakan elemen kunci dalam mewujudkan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa. "Saudara-saudara, ini kami yakin ya, dengan yang kita lakukan ini nanti akan didukung oleh seluruh kementerian untuk mempercepat desa itu menjadi desa yang kuat, tangguh, dan mandiri sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sesuai yang diharapkan oleh Bapak Presiden." Sambung Menko Bidang PanganMerujuk pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah mengedepankan pendekatan kolaboratif dalam pembiayaan KDMP. Skema ini dirancang untuk bersumber dari berbagai lini, termasuk APBN, APBD, APBDes, program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), sinergi dengan koperasi eksisting, serta dukungan perbankan nasional melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).Skema pendanaan untuk KDMP dari Himbara kepada Koperasi desa/kelurahan merah putih bersama dengan pemerintah desa, dimana kepala desa menjadi ex officio pengawas dalam koperasi desa/kelurahan merah putih. Hal ini guna memastikan tata kelola koperasi yang akuntabel, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat desa secara luas. Model penyaluran KUR bagi KDMP akan didesain sesuai potensi bisnis KDMP dalam bentuk pendanaan kegiatan operasional dan investasi. Skema ini mengintegrasikan subsidi bunga dari APBN, dan pembentukan aset produktif desa seperti Bangunan Multi Guna, cold storage, dan armada niaga desa yang disewakan ke KDMP.Kelembagaan KDMP dibangun dengan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme. Pemerintah desa sebagai inisiator, namun tidak langsung terlibat dalam pengelolaan harian koperasi, memastikan kemandirian dan keberlanjutan usaha. Pembentukan koperasi dilaksanakan melalui musyawarah desa khusus, dan didampingi oleh tenaga profesional serta notaris untuk menjamin legalitas hukum. "Kopdes akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2 juta orang di pedesaan. Manfaat Kopdes lainnya, akan memotong rantai pasok yang panjang, seperti sembako. Juga, akan memutus tengkulak-tengkulak dan menghapus para rentenir. Kopdes/Kel juga akan menjadi agen dari BRI Link sehingga bisa mempermudah akses dari pusat ke pedesaan." Lanjut ZulkifliHasan Dalam kesempatan ini, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor sebagai kunci utama dalam mempercepat implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Kemenko Bidang Pangan Dorong Akselerasi Koperasi Desa Merah Putih Lewat Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus

30 Apr 2025 Berkala
SIARAN PERS No.29/SES.M.PANGAN.4/SP/04/2025Kemenko Bidang Pangan Dorong Akselerasi Koperasi Desa Merah Putih Lewat Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Surabaya, 30 April 2025 -Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada hari ini tanggal 30 April 2025. Rangkaian kegiatan ini dimulai dari peninjauan ke Desa/Kelurahan yang sedang melaksanakan musyawarah desa/kelurahan dan peninjauan ke lokasi koperasi antara lain Kelurahan Tambakrejo Kota Surabaya, Desa Wonokerto Kabupaten Pasuruan, Desa Kupang Kabupaten Sidoarjo dan Desa Randugaling Kabupaten Malang. Dilanjutkan dengan peluncuran dan dialog di Gedung Jatim Expo bersama kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta dihadiri oleh semua Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Pendamping Desa/Kelurahan.Kegiatan ini dilaksanakan melanjutkan kegiatan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sebelumnya sudah dilaksanakan secara online/daring yang telah menjangkau lebih dari 200 ribu peserta dari seluruh Indonesia melalui Zoom dan kanal YouTube resmi. Maka hari kita dialog secara langsung pertama kali di Surabaya, agar seluruh pemerintah desa/kelurahan di Provinsi Jawa Timur dapat memahami dan melakukan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.Dalam rangka mewujudkan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) sebagai upaya strategis untuk membangun ekonomi kerakyatan dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Sejak arahan awal dalam rapat terbatas pada tanggal 3 dan 27 Maret 2025, berbagai langkah percepatan telah dilakukan, mulai dari terbitnya Inpres 9/2025, pelaksanaan Rakortas Kopdes, penerbitan juklak oleh Menteri Koperasi, penetapan satu data koperasi desa, hingga rangkaian sosialisasi di seluruh wilayah pada April 2025. Saat ini, sejumlah agenda penting tengah disiapkan, termasuk percepatan musyawarah desa/kelurahan khusus di seluruh daerah, penyusunan regulasi daerah oleh Kemendagri, serta finalisasi model dan pendanaan. Keseluruhanproses ini berpuncak pada peluncuran resmi dan pembentukan serentak 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih pada Oktober 2025, sebagai tonggak baru kebangkitan ekonomi desa berbasis koperasi.Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih merupakan langkah nyata memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas dan kemandirian desa. "Dengan koperasi yang kuat di tingkat desa, kita sedang menanam benih kedaulatan pangan nasional.” tegas Zulkifli Hasan. Saat ini, potensi koperasi di wilayah desa dan kelurahan sudah sangat besar: 51.505 koperasi yang terdiri dari 5.297 KUD dan 46.208 koperasi non-KUD, serta 62.464 BUMDes yang tersebar di 75.265 desa. Data ini menunjukkan bahwa target 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih sangat realistis dan bisa dicapai melalui sinergi antarkementerian, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat. Dukungan pendanaan juga mengalir secara masif. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan komitmennya untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara besar-besaran bagi koperasi di wilayah-wilayah strategis, khususnya di wilayah II. Proses birokrasi pun dipangkas signifikan—dari yang biasanya memakan waktu tujuh hari, kini menjadi hanya tiga hari kerja hinggapencairan. Selain akses pembiayaan, pemerintah turut memanfaatkan aset-aset negara seperti gudang milik Bulog dan kantor Pos Indonesia sebagai simpul distribusi dan operasional koperasi. Ini menjadi bukti kuat bahwa percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih tidak berjalan sendiri,melainkan didukung oleh ekosistem kebijakan dan infrastruktur nasional yang menyatu untuk membangun ekonomi desa yang kokoh dan berdaya saing.Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh tahapan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan sesuai target dan waktu yang telah ditetapkan. Progres di lapangan akan terus dimonitor secara intensif oleh seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah. “Kita akan monitor setiap hari progres pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia sehingga akan terwujud ‘Kopdes Merah Putih, Bangun Desa – Indonesia Jaya’,” ujar Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menutup dengan penuh semangat.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS KEMENKO PANGAN AJAK MASYARAKAT GEMAR MAKAN AYAM DAN TELUR UNTUK MEWUJUDKAN GENERASI EMAS, SEHAT DAN CERDAS

24 Apr 2025 Berkala
SIARAN PERS No.27/SES.M.PANGAN.4/SP/04/2025KEMENKO PANGAN AJAK MASYARAKAT GEMAR MAKAN AYAM DAN TELUR UNTUK MEWUJUDKAN GENERASI EMAS, SEHAT DAN CERDASJakarta – Indonesia telah mencapai swasembada ayam dan telur. Bahkan pada tahun 2024 surplus produksi ayam ras pedaging, dengan produksi mencapai sekitar 3,9 juta ton sementara kebutuhan domestik hanya sekitar 3,1 juta ton. Hal ini menghasilkan surplus sekitar 800 ribu ton. Swasembada ayam dan telur merupakan momentum yang perlu dijaga. Pengelolaan surplus ayam di Indonesia melibatkan berbagai pendekatan untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung peternak lokal. Langkah-langkah yang telah diambil pemerintah meliputi: Ekspansi Pasar Ekspor: Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kelebihan pasokan di pasar domestik. Program Penyerapan Lokal: Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Gerakan Pangan Murah,Program Pengentasan Stunting telah diluncurkan untuk menyerap surplus ayam dan telur dari peternak lokal. Kolaborasi dengan Industri: Pemerintah bekerja sama dengan industri unggas dalam negeri untuk meningkatkan daya serap produk unggas, termasuk melalui menu MBG yang dibuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional (BGN). SPPG memastikan pemenuhan gizi penerima MBG melalui dapur-dapur yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Peningkatan Daya Saing Produk: Upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk unggas Indonesia agar lebih kompetitif di pasar global dan Penguatan Kebijakan Harga: Pemerintahmenetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) untuk ayam hidup (livebird) guna melindungi peternak dari kerugian akibat fluktuasi harga. Ayam dan telur merupakan sumber protein hewani (Prohe) yang sangat baik dengan harga yang ekonomis. Keduanya mengandung protein berkualitas tinggi yang penting untuk tubuh, juga mengandung asam amino esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan otot, perbaikan jaringan tubuh. Daging ayam dan telur juga kaya akan vitamin dan mineral seperti vitamin B6, B12, selenium, dan zinc, yang menjaga kesehatan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia mengajak masyarakat Indonesia untuk meningkatkan konsumsi daging ayam dan telur ayam untuk menjaga kesehatan keluarga. Konsumsi daging ayam dan telur mewujudkan generasi emas yang sehat dan cerdas sekaligus menjaga momentum swasembada ayam dan telur nasional.Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan Widiastuti dalam rapat koordinasi teknis bersama Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) (24/04/25) menjelaskan bahwa komoditi unggas (daging dan telur ayam) merupakan bahan pangan penting hewani strategis untuk mewujudkan generasi emas. “Sebagai sumber protein hewani atau Prohe, daging ayam mengandung sekitar 23–31 gram protein per 100 gram. Kalau telur ayam mengandung sekitar 12,6 gram protein per 100 gram. Selain itu, kandungan protein telur sangat mudah diserap tubuh.” Deputi Widiastuti menambahkan dengan harga yang terjangkau dan ketersediaan daging ayam dan telur saat ini, konsumsi ayam dan telur masih bisa ditingkatkan.Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) Achmad Dawami dalam paparannya menyampaikan bahwa komoditi perunggasan memberikan kontribusi 60% PDB Peternakan, dengan nilai ekonomi mencapai Rp 650-700 Triliun pertahun. Sektor peternakan unggas di Indonesia ini memegang peranan strategis baik sebagai penyedia lapangan usaha melalui industri ternak dan hilirisasi termasuk melalui industri pendukung peternakan (industri pakan/feedmill, industri vaksin Kesehatan hewan) sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan Karsan menyampaikan bahwa swasembada ayam dan telur harus dijaga untuk menjaga industri pangan berkelanjutan. Swasembada ayam dan telur sebagai bagian ketahanan pangan nasional sangat signifikan dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat.“Saat ini rata-rata konsumsi prohe ayam hanya sekitar 21 kg per kapita atau 0,8 butir per hari. Ini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan konsumsi perkapita di negara-negara ASEAN. Padahal kualitas daging ayam dan telur Indonesia sangat baik. Terbukti dengan produk-produk olahan ayam Indonesia telah diekspor ke berbagai negara. " Selain kualitas produk ayam yang baik, ayam dan telur sebagai bahan pangan strategis, sangat mudah diolah menjadi berbagai sajian yang lezat. Deputi Widiastuti menambahkan agar konsumsi ayam dan telur perlu terus ditingkatkan. “Kalau masyarakat kian gemar makan daging dan telur ayam, hal ini akan menjaga asupan gizi keluarga. Protein baik untuk pertumbuhan anak-anak karena mencegah stunting dari malnutrisi," tuturnya. “Jadi masyarakat perlu meningkatkan konsumsi ayam dan telur, untuk mewujudkan generasi emas yang sehat dan cerdas," pungkas Deputi Widiastuti. ***Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN SOSIALISASI INPRES 9 TAHUN 2025

22 Apr 2025 Berkala
SIARAN PERS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN SOSIALISASI INPRES 9 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIHJakarta, 22 April 2025 -Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi ke-6 secara hybrid terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hari ini di Ruang Rapat Utama Kantor Kemenko Pangan, Jakarta. Acara dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan dan dipimpin oleh Wakil Menteri Pertanian, dihadiri oleh para Wakil Menteri atau yang mewakili dari Kementerian/Lembaga anggota Satuan Tugas, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi, Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bank Rakyat Indonesia, Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tenaga Pendamping Profesional, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dari wilayah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Rakor Sosialisasi hari ini juga menutup rangkaian lima hari sosialisasi lintas zona yang telah menjangkau lebih dari 200 ribu peserta dari seluruh Indonesia melalui Zoom dan kanal YouTube resmi.Pencapaian dan langkah strategis Inpres 9/2025 mendorong terbentuknya 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) secara serentak sebagai upaya strategis membangun ekonomi kerakyatan dan mewujudkan desa sebagai pusat pertumbuhan. Koperasi akan menjalankan unit usaha prioritas, seperti sembako murah, yang mana diharapkan dapat menjual kebutuhan pokok yang dihasilkan pemerintah, seperti beras dan juga dapat menjual gas elpiji, bisnis simpan pinjam dengan harapan dapat menghilangkan praktik pinjol yang merugikan rakyat, logistik pertanian dengan menyewakan traktor dan mendistribusikan pupuk bersubsidi, koperasi akan memiliki cold storage, sehingga dapat menyimpan hasil perikanan dan peternakan dari desa serta klinik dan apotek desa terintegrasi yang akan menyediakan obat murah. Dalam gebrakan terbaru, pemerintah mengintegrasikan 54.000 Puskesmas Pembantu (Pustu) dan klinik desa sebagai unit usaha koperasi. "Ini bukan sekadar klinik, tapi pusat ekonomi berbasis kesehatan masyarakat," papar Wakil Menteri Kesehatan. Salah satu poin krusial adalah integrasi layanan kesehatan desa melalui pemanfaatan 54.000 Pustu dan Poskesdes menjadi bagian dari koperasi.Kelembagaan "Kopdeskel Merah Putih, Bangun Desa, Indonesia Jaya" adalah tag line penyemangat dari Menko Zulhas. Selanjutnya beliau menambahkan “Dengan sistem pemantauan digital melalui platform kopdesmerahputih.kop.id, pemerintah menargetkan 80.000 koperasi dapat terbentuk". Dari sisi kelembagaan, pembentukan koperasi diawali dengan Musyawarah Desa Khusus yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan dukungan regulasi melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) serta pembiayaan dari APBDes, BTT, APBN, dan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pendampingan teknis, pelatihan, dan digitalisasi disiapkan oleh Posko Satgas Kopdes/Kel Merah Putih.Penutup Kunci keberhasilan program ini adalah kolaborasi lintas sektor pemerintan pusat dan pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa/kelurahan. Program ini diharapkan menjadi legacy nasional dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan desa menuju Indonesia Emas 2045. “Kita akan monitor setiap hari progres pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia sehingga akan terwujud “Kopdeskel Merah Putih, Bangun Desa - Indonesia Jaya” ujar Zulhas.
Lihat

SIARAN PERS Inpres 9/2025 Masuki Tahap Sosialisasi ke-6: Kemenko Bidang Pangan Akselerasi Koperasi Merah Putih di Seluruh Pelosok Negeri

22 Apr 2025 Berkala
SIARAN PERS No.26 /SES.M.PANGAN.4/SP/04/2025Inpres 9/2025 Masuki Tahap Sosialisasi ke-6: Kemenko Bidang Pangan Akselerasi Koperasi Merah Putih di Seluruh Pelosok NegeriJakarta, 22 April 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi ke-6 secara hybrid terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Acara ini dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan dan dipimpin oleh Wakil Menteri Pertanian. Rakor dihadiri oleh para Wakil Menteri serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga anggota Satuan Tugas, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bank Rakyat Indonesia.Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong percepatan terbentuknya Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan. Hingga pelaksanaan sosialisasi ke-6 ini, lebih dari 200 ribu peserta dari seluruh penjuru Tanah Air telah berpartisipasi secara aktif melalui platform Zoom dan kanal YouTube resmi. Jumlah partisipasi yang luar biasa inimencerminkan tingginya antusiasme dan kuatnya komitmen berbagai pihak dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mendorong pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih), setiap koperasi akan menjalankan unit-unit usaha prioritas, seperti penyediaan sembako murah (beras dan gas elpiji), layanan simpan pinjam untuk mengatasi praktik pinjaman online (pinjol) yang merugikan masyarakat, serta logistik pertanian yang mencakup penyewaan traktor dan penyaluran pupuk bersubsidi.Koperasi juga akan dilengkapi dengan cold storage untuk menyimpan hasil perikanan dan peternakan, serta mengelola klinik dan apotek desa terintegrasi yang menyediakan layanan kesehatan dan obat-obatan dengan harga terjangkau. Sebagai terobosan, sebanyak 54.000 Puskesmas Pembantu (Pustu) dan klinik desa turut diintegrasikan sebagai bagian dari unit usaha koperasi guna memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Dengan semangat “Kopdeskel Merah Putih, Bangun Desa, Indonesia Jaya”, Menko Bidang Pangan menegaskan target pembentukan 80.000 koperasi melalui sistem pemantauan digital di platform kopdesmerahputih.kop.id. Proses pembentukan diawali dengan Musyawarah Desa Khusus yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dukungan kelembagaan disiapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada), pembiayaan dari APBDes, BTT, APBN, hingga skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Posko Satgas Kopdes/Kel Merah Putih turut hadir memberikan pendampingan teknis, pelatihan, serta dukungan digitalisasi secara berkelanjutan.“Kita akan monitor setiap hari progres pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia sehingga akan terwujud Kopdeskel Merah Putih, Bangun Desa - Indonesia Jaya” Sambung Zulkifli Hasan. Kunci keberhasilan program ini terletak pada kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa atau kelurahan. Program ini diharapkan menjadi warisan nasional yang strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan serta kesejahteraan desa, sebagai langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Lahan Sawah Menyusut, Pemerintah Siapkan Langkah Konkret untuk Pengendalian Alih Fungsi

18 Apr 2025 Berkala
SIARAN PERS No.18/SES.M.PANGAN.4/SP/03/2025“Lahan Sawah Menyusut, Pemerintah Siapkan Langkah Konkret untuk Pengendalian Alih Fungsi”Jakarta, 18 Maret 2025 – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keberlanjutan lahan sawah guna memastikan ketahanan pangan nasional. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang digelar hari ini, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang pangan. Rapat Koordinasi Terbatas ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas strategi dan langkah konkret guna mengatasi penyusutan lahan sawah yang terus terjadi.Berdasarkan data terbaru, luas lahan sawah di Indonesia mengalami penyusutan sebesar 79.607 hektar dalam periode 2019-2024. Tren ini menunjukkan urgensi untuk memperkuat kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah. Oleh karena itu, pemerintah akan segera melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2019 melalui mekanisme percepatan-menggunakan Pasal 66 Perpres 87 Tahun 2014, dengan beberapa fokus utama. Pertama, pemerintah akan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan nasional. Kedua, pemerintah akan melakukan pemantauan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan di lapangan untuk 8 provinsi yang telah ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Ketiga, usulan LSD 12 Provinsi yang telah dibahas dan dikaji oleh Kementerian, Badan, dan Lembaga terkait pada tahun 2024 akan segera ditetapkan sebagai kebijakan untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan tahun 2027.Selain itu, pemerintah juga akan menyelaraskan kebijakan LSD dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar lebih efektif dalam mengendalikan alih fungsi lahan. Untuk mendorong partisipasi aktif dari petani dan pemilik lahan, pemerintah akan menyediakan insentif bagi mereka guna mengurangi laju perubahan alih fungsi lahan pertanian. Pemerintah daerah juga akan diberikan insentif melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan pencapaian target produksi pangan dan perlindungan lahan sawah. Pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap usulan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, khususnya pada perubahan fungsi lahan sawah yang dilindungi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap perubahan mengacu pada LSD yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.Untuk memastikan efektivitas kebijakan yang akan diterapkan, pemerintah telah merancang beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah akan menyusun strategi implementasi pengendalian alih fungsi lahan sawah sebelum Rakortas tingkat Menteri berikutnya. Kedua, peran pemerintah daerah akan dioptimalkan untuk menjaga konsistensi RTRW dengan kebijakan nasional. Ketiga, pemerintah akan menata ulang perizinan pelepasan LSD guna memastikan tata kelola lahan pertanian yang lebih tertib dan berkelanjutan.Keempat, teknologi satelit dan geospasial akan dioptimalkan untuk meningkatkan pemantauan lahan secara real-time dan akurat. Terakhir, pemerintah akan melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas revisi kebijakan guna memastikan hasil yang optimal. “Penyusutan lahan sawah yang mencapai 79.607 hektar dalam lima tahun terakhir adalah ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan tinggal diam. Kami akan mempercepat revisi Perpres No. 59 Tahun 2019 dan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah berjalan efektif.” Papar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.“Selain itu, kami akan memberikan insentif bagi petani dan pemerintah daerah yang berkomitmen menjaga lahan sawah, serta memanfaatkan teknologi satelit untuk pemantauan real-time. Ini adalah langkah konkret kami untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2027.” Pungkasnya. Pemerintah berharap Rakortas ini dapat menghasilkan kesepakatan konkret yang memperkuat pengendalian alih fungsi lahan sawah, sehingga ketahanan pangan nasional dapat terjaga dengan baik.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Kementerian Koordinator Bidang Pangan Apresiasi Ekspor Produk Ayam

18 Apr 2025 Berkala
SIARAN PERS No.25 /SES.M.PANGAN.4/SP/04/2025“Kementerian Koordinator Bidang Pangan Apresiasi Ekspor Produk Ayam”Upaya dan Dukungan Strategis Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan untuk Menyukseskan Ekspor Ayam IndonesiaJakarta, 18 April 2025 – Indonesia diproyeksikan tetap mengalami surplus ayam ras pedaging pada tahun 2025. Tahun 2024 produksi ayam ras pedaging diperkirakan mencapai 3,9 juta ton, sementara kebutuhan domestik sekitar 3,1 juta ton, menghasilkan surplus sekitar 800 ribu ton. Surplus ini sering kali menyebabkan harga ayam hidup (livebird) di tingkat peternak turun di bawah harga pokok produksi. Untuk mengatasi dampak negatif dari surplus ini, pemerintah membuka pasar ekspor ayam,olahan ayam dan telur, memperbaiki aturan cadangan pangan dan mendorong program-program yang dapat menyerap kelebihan stok, seperti program Gerakan Pangan Murah, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program pengentasan stunting. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat peternak dan menjaga daya beli konsumen.Kementerian Koordinator Pangan melalui Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian terus memperkuat dukungannya terhadap industri pangan nasional, khususnya dalam rangka memperluas ekspor produk ayam, olahan ayam dan telur dengan meningkatkan daya saing produk peternakan untuk menembus pasar global. Meningkatkan daya saing produk peternakan dari sektor perunggasan mensyaratkan kualitas produk sesuai dengan standar dari negara tujuan. Diketahui syarat-syarat produk untuk memasuki pasar internasional berbeda-beda. Misalnya untuk persyaratan ekspor ke Amerika Serikat, Untuk ekspor ayam dan telur ke Amerika Serikat, ada beberapa persyaratan utama yang harus dipenuh seperti: Regulasi USDA: Produk unggas seperti ayam dan telur harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh U.S. Department of Agriculture (USDA), termasuk inspeksi keamanan pangan melalui sistem Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). FDA Compliance: Produk olahan yang mengandung ayam atau telur juga harus memenuhi regulasi Food and Drug Administration (FDA), seperti pelabelan nutrisi, keamanan bahan makanan, dan dokumentasi proses. Kualitas Produk: Produk harus bebas dari kontaminasi mikrobiologis, residu pestisida, dan bahan tambahan yang tidak diizinkan. Pendaftaran Fasilitas: Fasilitas produksi harus terdaftar dan memenuhi standar kebersihan serta keamanan yang ditetapkan oleh otoritas AS. Dokumen Ekspor: Sertifikat kesehatan hewan, sertifikat asal, dan dokumen lain yang relevan harus disiapkan sesuai dengan persyaratan AS. Untuk produk telur, meskipun sedang mengalami eggflation, AS hanya menerima telur sesuai dengan standar keamanan pangan US yang diterima ekspor ke AS. Sementara untuk negara tetangga Singapura berikut adalah beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi: Persetujuan Singapore Food Agency (SFA). Standar Mutu dan Keamanan Pangan: Produk harus memenuhi regulasi teknis terkait keamanan pangan, termasuk bebas dari kontaminasi mikrobiologis dan residu bahan kimia. Pelabelan Produk: Label produk harus mencantumkan informasi seperti nama produk, komposisi bahan, berat bersih, nama dan alamat produsen, serta tanggal kedaluwarsa dalam bahasa Inggris. Dokumen Pendukung: Sertifikat kesehatan hewan, sertifikat asal, sertifikat halal atau khoser dan dokumen lain yang relevan harus disiapkan sesuai dengan regulasi Singapura.Menembus pasar ekspor khususnya untuk produk pangan memang tidak mudah. Prosesnya dapat berjalan bertahun-tahun sebelum dapat melaksanakan ekspor perdana. Salah satu perusahaan pangan yang diapresiasi adalah PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN), yang baru-baru ini sukses mengirim makanan olahan ayam ke Oman untuk pertama kalinya dan ke Singapura untuk ke-11 kalinya. Pada tanggal 17 April 2025, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Sugandha dan jajaran didampingi pimpinan PT Malindo Feedmill Tbk melepas ekspor perdana produk olahan ayam ke Oman. Perluasan pasar ekspor untuk menyerap surplus ayam dan telur Indonesia juga mendapat apresiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan Widiastuti mengapresiasi dan mendukung perluasan pasar ekspor. “Ekspor produk ayam ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia telah diakui di pasar global. Namun, kualitas tetap perlu ditingkatkan untuk menjaga daya saing produk agar bisa tembus juga ke negara-negara yang belum menerima produk ayam dan telur Indonesia. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan devisa”.Persiapan dan Dukungan Ekspor ke Oman Proses persiapan ekspor pertama ke Oman memakan waktu hampir satu tahun, dengan bantuan tim buyer dan dukungan strategis dari pemerintah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membantu perusahaan lokal untuk menembus pasar internasional.Setiap kontainer yang diekspor ke Oman dan Singapura bernilai sekitar USD 30.000, dengan total hampir USD 60.000 untuk kedua negara tersebut. PT Malindo Feedmill Tbk telah melakukan ekspor karkas ayam ke Singapura dan makanan olahan ke Jepang sejak 2020, menunjukkan keberhasilan dalam mempertahankan kualitas produk dan kepercayaan pasar.Dengan dukungan dari Kementerian Koordinator Pangan dan Kementerian Pertanian, PT Malindo Feedmill Tbk menargetkan ekspansi pasar ke Uni Emirat Arab pada tahun 2025. Rencana ekspor tersebut mencakup pengiriman 6 kontainer (sekitar 30 ton makanan olahan ayam) sepanjang tahun ini, yang menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pasar produk unggulan Indonesia. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan sektor swasta, Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen utama produk pangan di dunia. Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui industri yang berkelanjutan.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Dorong Inpres 9/2025, Kemenko Pangan Targetkan Ribuan Kopdes Merah Putih Aktif Juli Tahun Ini

14 Apr 2025 Berkala
SIARAN PERS No.24/SES.M.PANGAN.4/SP/04/2025“Dorong Inpres 9/2025, Kemenko Pangan Targetkan Ribuan Kopdes Merah Putih Aktif Juli Tahun Ini”Jakarta, 14 April 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggalakkan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di seluruh Indonesia melalui sosialisasi yang diikuti oleh 181.534 peserta secara daring melalui Zoom dan YouTube. Sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri; Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; serta Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. Tiga isu utama menjadi pokok pembahasan dalam sosialisasi tersebut, yaitu mekanisme dan prioritas pembentukan Kopdes/Kel, integrasi layanan kesehatan dan peluang usaha, serta dukungan regulasi dan anggaran. Menko Pangan menegaskan, “Koperasi ini adalah milik masyarakat desa. Desa tidak boleh lagi ragu karena anggaran dan mekanisme sudah disiapkan. Segera laksanakan musyawarah desa khusus, rapat pembentukan, dan legalisasi dengan akta notaris.”Dalam mekanisme pembentukannya, Koperasi Desa (Kopdes) diwajibkan melalui Musyawarah Desa (Musdes) Khusus yang melibatkan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, kelompok masyarakat, serta pendamping profesional. Forum ini menjadi ruang penting untuk membahas enam poin utama, yakni bentuk kelembagaan (pendirian baru, revitalisasi, atau pengembangan), sumber permodalan, keanggotaan warga desa, struktur organisasi, jenis usaha berbasis potensi lokal, serta sinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pihak terkait lainnya. Selain itu, proses integrasi layanan kesehatan seperti Pustu (Puskesmas Pembantu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), apotek, dan klinik desa ke dalam Kopdes/Kel juga menjadi fokus pembahasan.Tahun ini, telah dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp700 miliar untuk pembangunan 700 gedung layanan kesehatan di desa. Sebanyak 54.000 klinik atau puskesmas juga akan diintegrasikan ke Kopdes/Kel Merah Putih. Karena itu, dapat dikatakan bahwa peluang usaha Kopdes/Kel Merah Putih meliputi pengelolaan sembako, simpan pinjam, pergudangan, logistik, hingga klinik dan apotek. Targetnya, 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih akan diluncurkan serentak pada 12 Juli 2025. Langkah ini diharapkan dapat memangkas rantai pasok komoditas pertanian, mengurangi peran tengkulak, serta mengoptimalkan program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dana Bergulir. Menko Bidang Pangan menutup dengan menyatakan, “Dengan Kopdes/Kel Merah Putih, kesejahteraan petani dan masyarakat desa akan terwujud secara berkelanjutan.”Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Mohammad.081288119482
Lihat

SIARAN PERS Atasi Sampah Perkotaan dan Jaga Ketahanan Pangan, Kemenko Bidang Pangan Mendorong Penyederhanakan Aturan Pembangunan PSEL

11 Apr 2025 Berkala
SIARAN PERS No.23/SES.M.PANGAN.4/SP/04/2025“Atasi Sampah Perkotaan dan Jaga Ketahanan Pangan, Kemenko Bidang Pangan Mendorong Penyederhanakan Aturan Pembangunan PSEL”Jakarta, 11 April 2025 – Pengelolaan sampah saat ini menjadi tantangan besar dengan dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta keberlanjutan pembangunan yang pada akhirnya mengancam ketahanan pangan nasional. Kementerian Koordinator Bidang Pangan memandang isu ini sebagai salah satu prioritas strategis yang memerlukan perhatian secara menyeluruh. Oleh karena itu, diselenggarakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah dengan Teknologi Waste to Energy pada Jumat, 11 April 2025. Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri langsung oleh Hanif Faisol Nurofiq Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Darmawan Prasodjo Direktur Utama PT. PLN (Persero).Isu utama yang dibahas dalam rapat koordinasi ini adalah perlunya revisi dan sinergi terhadap tiga Peraturan Presiden yang mengatur pengelolaan sampah, yaitu Perpres Nomor 97 Tahun 2017, Perpres Nomor 83 Tahun 2018, dan Perpres Nomor 35 Tahun 2018. “Sesuai arahan Bapak Presiden, perlu segera dilakukan upaya terobosan serius untuk menangani kondisi darurat persampahan secara terintegrasi” ucap Zulkifli Hasan. Menko Bidang Pangan menghimbau agar revisi diprioritaskan pada upaya untuk mempercepat penanganan sampah perkotaan melalui penerapan teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik/PSEL yang saat ini diatur melalui Perpres 35/2018. Revisi Perpres 35/2018 diperlukan untuk menyederhanakan prosedur Pembangunan PSEL (PLTSa) menjadi lebih singkat serta menjamin kepastian baik bagi pemerintah, pemerintah daerah dan pengembang/investor.Sebagai upaya percepatan implementasi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), terdapat tiga aspek utama yang disederhanakan dalam revisi regulasi. Pertama, menghilangkan proses yang panjang dan berbelit dalam tahap perencanaan serta pemilihan investor. Kedua, skema insentif atau subsidi akan difokuskan melalui pengaturan harga pembelian listrik oleh PLN, tanpa memerlukan tipping fee dari pemerintah daerah. Ketiga, pemerintah akan memberikan penugasan langsung kepada PT Danantara dan PLN untuk melaksanakan perencanaan serta pemilihan mitra pengembang (BUP) PSEL secara lebih terintegrasi dan efisien. Menko Bidang Pangan juga menginstruksikan agar proses revisi Perpres dapat dilakukan dengan cepat, dan nantinya dapat diimplementasikan secara konsisten oleh semua pihak. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi solusi kongkret untuk menyelesaikan persoalan persampahan. Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Mohammad.081288119482
Lihat

SIARAN PERS Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan dan Pemerataan Ekonomi, Kemenko Pangan Mempercepat Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

10 Apr 2025 Berkala
SIARAN PERS No.22/SES.M.PANGAN.4/SP/04/2025“Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan dan Pemerataan Ekonomi, Kemenko Pangan Mempercepat Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ”Jakarta, 10 April 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mendorong langkah strategis dalam percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta dihadiri langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, Menteri Sosial, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Koperasi, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Isu utama yang dibahas adalah tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengenai pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah berlaku sejak 27 Maret 2025. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengarahkan agar implementasi program ini dapat dipercepat sebagai bagian dari strategi nasional untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dari desa. Diharapkan, koperasi ini akan menjadi wadah ekonomi baru di desa.Dalam pernyataannya, Zulkifli Hasan menekankan bahwa "ini merupakan program yang baik dan cita- cita bersama negeri, karena ekonomi kita harus berdasarkan gotong royong." Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi desa, meliputi pengelolaan sembako murah, apotek desa, klinik, simpan pinjam, serta distribusi pangan. Dengan demikian, Kopdes Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai wadah usaha tetapi juga sebagai alat strategis negara dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Saat ini terdapat 72.456 desa di Indonesia, namun baru sekitar 32.416 desa yang memiliki koperasi aktif. Melalui program Kopdes Merah Putih, pemerintah menargetkan pembentukan atau revitalisasi 80.000 koperasi desa dalam beberapa tahun ke depan.Rapat koordinasi juga membahas strategi quick win yang mencakup percepatan pembentukan koperasi, penyediaan layanan dasar, dan penguatan unit usaha wajib koperasi. Semua upaya ini dirancang untuk berjalan sinergis dan terintegrasi tanpa tumpang tindih antar program kementerian/lembaga. Program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi tonggak penting (National Legacy) dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan desa sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045.Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Mohammad.081288119482
Lihat

SIARAN PERS Perkuat Cadangan Jagung Nasional, Kemenko Pangan Pastikan Siap Serap Hingga 1 Juta Ton di 2025

24 Mar 2025 Berkala
SIARAN PERS No.20/SES.M.PANGAN.4/SP/03/2025“Perkuat Cadangan Jagung Nasional, Kemenko Pangan Pastikan Siap Serap Hingga 1 Juta Ton di 2025”Jakarta, 24 Maret 2025 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan memimpin upaya peningkatan penyerapan jagung petani hingga 1 juta ton pada 2025 untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Rapat Koordinasi ini dihadiri secara langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional dan Direktur Utama Perum BULOG serta perwakilan dari Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan , Menteri Pertanian, Menteri Badan Usaha Milik Negara. Upaya ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Desember 2024, dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung pipilan kering sebesar Rp5.500 per kilogram di tingkat petani mulai 1 Februari 2025. Hal ini bertujuan agar petani lebih sejahtera dan semakin produktif dalam menunjang swasembada pangan.Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan untuk menyerap produksi jagung dari petani selama musim panen Maret-April 2025 melalui Perum Bulog. “Kami targetkan Bulog menyerap 1 juta ton jagung pipilan kering di tingkat petani di tahun 2025 sebagai Cadangan Jagung Pemerintah” ujarnya.Kebijakan ini dirancang untuk menjaga stabilitas harga jagung di tengah surplus produksi, sekaligus memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga. Selain itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus dioptimalkan agar dapat menjaga keseimbangan harga pakan ternak serta produk turunannya, seperti daging ayam dan telur. Menko Pangan juga mengimbau petani untuk memperhatikan kualitas panen agar hasil yang diperoleh tetap optimal. “Jangan terburu-buru memanen sebelum waktunya. Tunggu hingga jagung mencapai kematangan yang tepat agar mutunya tetap terjaga dan dapat disimpan lebih lama,” sambungnya.Disamping itu Menko Bidang Pangan juga memastikan stok sembako nasional dalam kondisi aman menjelang Lebaran. “Harga cabai yang sempat naik kini mulai turun. Semua kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau,” tambahnya. Program penyerapan jagung ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi petani. Dengan peran pentingnya dalam menjaga stabilitas harga dan cadangan pangan nasional, BULOG akan memastikan proses pembelian dari petani berjalan optimal dengan pengawasan ketat terhadap kualitas dan distribusi. Menko Pangan juga mengimbau BULOG untuk menjalankan tugas ini dengan optimal, memastikan harga tetap stabil, serta menjaga keseimbangan pasokan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani dan masyarakat. Melalui upaya berkelanjutan ini, diharapkan kesejahteraan petani semakin meningkat dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga.Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Mohammad.081288119482
Lihat

SIARAN PERS MENKO PANGAN TINJAU LOKASI TERDAMPAK BANJIR DI KOTA BEKASI DAN TPA BANTARGEBANG

19 Mar 2025 Berkala
SIARAN PERS No.19/SES.M.PANGAN.4/SP/03/2025“MENKO PANGAN TINJAU LOKASI TERDAMPAK BANJIR DI KOTA BEKASI DAN TPA BANTARGEBANG”Bekasi, 19 Maret 2025 – Menteri Koordinator Bidang Pangan melakukan kunjungan kerja ke lokasi terdampak banjir di Perumahan Villa Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, serta meninjau pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantargebang. Kunjungan ini dilakukan sebagai respons atas banjir besar yang melanda Kota Bekasi awal Maret 2025, yang disebabkan oleh curah hujan tinggi dan luapan sungai. Lebih dari 16.000 kepala keluarga di 12 kecamatan terdampak, dengan Perumahan Villa Jatirasa menjadi salah satu area yang paling parah terkena banjir, mencapai ketinggian 4 meter atau setara satu lantai rumah.Menteri Koordinator Bidang Pangan menyatakan keprihatinannya atas dampak banjir yang dialami masyarakat. "Selain faktor cuaca, alih fungsi lahan dan berkurangnya zona resapan air turut memperparah kondisi ini. Pemerintah akan terus memperkuat pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) melalui penataan di hulu, pencegahan alih fungsi zona perlindungan dan resapan air, serta perbaikan pengelolaan sampah secara komprehensif," tegasnya. Setelah meninjau lokasi terdampak banjir, Menko Pangan melanjutkan kunjungan ke TPA Bantargebang, yang menjadi lokasi pemrosesan sampah utama bagi Provinsi DKI Jakarta. Dengan luas mencapai 117 hektar, TPA ini menerima sekitar 7.700 ton sampah per hari, sehingga mengalami kelebihan kapasitas dengan ketinggian timbunan mencapai lebih dari 40 meter. "Permasalahan sampah di Bantargebang adalah refleksi dari kondisi yang juga dialami kota-kota besar lainnya. Oleh karena itu, pemerintah mendorong percepatan pengelolaan sampah berbasis teknologi, termasukPembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan teknologi RDF (Refuse-Derived Fuel)," jelas Menko Pangan.Lebih lanjut, Menko Pangan menegaskan bahwa revisi Peraturan Presiden terkait pengelolaan sampah diharapkan dapat mendorong pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular, serta akan mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah melalui penyederhanaan prosedur dan mekanisme insentif pendanaan melalui skema pembelian listrik oleh PLN. Kunjungan ini menegaskan komitmen Pemerintah dalam memastikan kebijakan pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan serta mengurangi risiko bencana di masa depan.Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS SINERGI ANTAR LEMBAGA DALAM PENYELESAIAN RPP KEAMANAN PANGAN

17 Mar 2025 Berkala
SIARAN PERS No.16/SES.M.PANGAN.4/SP/03/2025“SINERGI ANTAR LEMBAGA DALAM PENYELESAIAN RPP KEAMANAN PANGAN”Jakarta, 17 Maret 2025 – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terbatas RPP tentang Perubahan atas PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (17/03). Ruang lingkup RPP Keamanan pangan ini mencakup Pengawasan, Kejadian Luar Biasa dan Kedaruratan Keamanan Pangan; serta peran masyarakat. Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan signifikansi sinergi antar Kementerian dan Lembaga dalam penyelesaian rancangan peraturan pemerintah ini. Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Penyelesaian RPP Keamanan Pangan dihadiri oleh: Sekretaris Negara, Menteri Hukum, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala BGN, Kepala Bapanas dan Kepala BPOM. Menko Zulhas menekankan urgensi revisi PP No. 86/2019 adalah untuk mengakomodir keberadaan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) sebagai pengawas keamanan pangan segar dan Kemenko Bidang Pangan (Kemenkopangan) selaku koordinator antar lembaga yang melakukan pengawasan keamanan pangan.Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, “Kemenko Pangan bersama K/L terkait telah melakukan serangkaian pembahasan. Alhamdulillah hari ini telah dicapai kesepakatan khususnya mencakup pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan untuk Pangan Olahan asal hewan. Tentunya pengawasan ini dilakukan dalam rangka menjamin dan memelihara penyelenggaraan kesehatan Masyarakat” “Setelah ada kesepakatan ini harapan kami tentunya, RPP ini dapat segera ditetapkan. Kami akan melaporkan dulu kepada Bapak Presiden Prabowo,” Sambung Menko Zulkifli Hasan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian RPP Keamanan Pangan sebagai tindak lanjut dari izin prakarsa yang telah diterbitkan. Kemenko Pangan telah memfasilitasi koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan harmonisasi kebijakan keamanan pangan demi memperkuat tata kelola keamanan pangan nasionalNarahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Mohammad.081288119482
Lihat

SIARAN PERS Kemenko Pangan Bentuk Satgas Koperasi Desa Merah Putih untuk Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

17 Mar 2025 Berkala
SIARAN PERS No.15/SES.M.PANGAN.4/SP/03/2025“Kemenko Pangan Bentuk Satgas Koperasi Desa Merah Putih untuk Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional”Jakarta, 17 Maret 2025 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran koperasi dalam perekonomian Indonesia, merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Dalam rapat terbatas, Presiden menekankan dukungan penuhnya terhadap upaya menggerakkan koperasi sebagai aset strategis untuk membantu masyarakat, terutama yang masih lemah secara ekonomi. Menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan memimpin koordinasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, ASTA CITA, dan Prioritas Nasional. Koperasi ini diharapkan menjadi tulang punggung dalam mendukung swasembada pangan, pengembangan industri agro maritim, hilirisasi, serta pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat ekonomi baru yang berdaya saing, mampu mengatasi permasalahan panjangnya rantai distribusi pangan, keterbatasan permodalan, serta dominasi middleman yang selama ini menekan harga petani.Pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih dan 10.000 koperasi desa merah putih sektor kelautan dan perikanan yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terbitnya Inpres. Untuk mempercepat realisasi target tersebut, dibentuklah Satuan Tugas (SATGAS) Koperasi Desa Merah Putih di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pangan. Dalam rapat koordinasi hari ini, hadir sejumlah menteri teknis, termasuk Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal beserta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Koperasi dan Wakil Menteri Koperasi, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Menteri Sosial, Wakil Menteri Pertanian, serta Wakil Menteri BUMN.Koperasi Desa Merah Putih diharapkan memberikan berbagai manfaat, antara lain penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan distribusi pendapatan, pemberdayaan masyarakat desa, penguatan ketahanan ekonomi lokal, dan inklusi keuangan yang lebih luas. Selain itu, koperasi ini akan berperan sebagai akselerator, agregator, dan konsolidator UMKM, menekan angka kemiskinan ekstrem, serta mengurangi peran middleman dalam rantai pasok. Dengan memperbanyak supply chain yang efisien, koperasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan harga di tingkat produsen (petani, peternak, nelayan, dll), menekan inflasi, dan memproses permintaan barang/jasa dari masyarakat dengan lebih cepat.Kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2021 masih sebesar 1,07%. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, diharapkan kontribusi tersebut meningkat menjadi 1,20% pada tahun 2029 dan 5% pada tahun 2045. Selain itu, usaha koperasi yang didominasi oleh simpan pinjam pada tahun 2021 (hanya 8,39% bergerak di bidang produksi), ditargetkan meningkat menjadi 10% pada tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan transformasi koperasi melalui berbagai intervensi kebijakan, antara lain percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Koperasi, penyusunan blueprint usaha koperasi sektor produksi, pengembangan koperasi di sektor agromaritim dan sektor strategis lainnya, penguatan rantai pasok, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sistem pengawasan koperasi.Satuan Tugas Koperasi Desa Merah Putih akan bertugas mengkoordinasikan penyusunan rencana pembentukan koperasi, mulai dari penyusunan timeline, pemetaan koperasi atau lembaga yang sudah ada, identifikasi sumber pembiayaan, manajemen risiko (termasuk pengembangan nilai koperasi dan teknologi informasi), serta monitoring dan evaluasi. Di tingkat desa, terdapat potensi besar untuk mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih melalui transformasi lembaga yang sudah ada, seperti KUD, BUMDes, Koperasi Gapoktan, dan lainnya. Saat ini, Indonesia memiliki 84.276 desa, dengan 27.531 koperasi yang sudah beroperasi, termasuk 4.088 KUD, 16.080 Koperasi Simpan Pinjam, dan 64.766 Gapoktan. Selain itu, terdapat 967 Koperasi Gapoktan yang siap dikembangkan.Strategi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih meliputi tiga pendekatan utama: membangun koperasi baru di desa yang belum memiliki koperasi, mengembangkan koperasi yang sudah ada dengan memberikan dukungan permodalan, teknologi, dan manajemen, serta revitalisasi koperasi yang kurang aktif atau tidak berfungsi optimal. Untuk pendanaan, pemerintah memanfaatkan berbagai sumber, termasuk APBN/APBD, HIMBARA, modal awal koperasi yang sudah ada, hibah, serta program CSR dari perusahaan nasional dan multinasional. “Koperasi Desa ini tentu ini akan menjadi putusan musyawarah pemerintah desa, dengan tujuan untuk mensejahterakan Desa. Kemudian anggarannya dari APBN dan APBD.” Tegas Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.“Sesuai dengan arahan Presiden, koperasi ini akan menjadi tulang punggung perekonomian desa, khususnya dalam mendukung swasembada pangan, pengembangan industri agromaritim, dan hilirisasi produk pertanian,” pungkasnya. Dengan potensi yang dimiliki dan dukungan penuh dari berbagai pihak, target pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih dan 10.000 koperasi desa merah putih sektor kelautan dan perikanan (koperasi desa nelayan) diyakini dapat tercapai. Koperasi ini diharapkan menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional dan langkah strategis dalam mencapai swasembada pangan di Indonesia.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS PENGAWASAN LINGKUNGAN OLEH KEMENKO PANGAN SEBAGAI BENTUK KEPEDULIAN DALAM MENJAGA KELESTARIAN ALAM DAN KETAHANAN PANGAN

13 Mar 2025 Berkala
SIARAN PERS No.14/SES.M.PANGAN.4/SP/03/2025“PENGAWASAN LINGKUNGAN OLEH KEMENKO PANGAN SEBAGAI BENTUK KEPEDULIAN DALAM MENJAGA KELESTARIAN ALAM DAN KETAHANAN PANGAN”Kabupaten Bogor, 13 Maret 2025 – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung serta melakukan pemasangan papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tiga lokasi di kawasan Sentul- Ciawi, Bogor yang disinyalir adanya pencemaran serta perusakan lingkungan yang cukup serius. Kegiatan ini dilakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam rangka penegakan hukum lingkungan serta menjaga ekosistem untuk keberlanjutan ketahanan pangan.Kawasan Sentul-Ciawi, Bogor, merupakan wilayah strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem bagi wilayah Jabodetabek, Namun, maraknya alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai regulasi lingkungan telah menyebabkan kerusakan ekosistem serius yang berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan nasional, mengingat kawasan tersebut merupakan bagian dari daerah penyangga pangan nasional. Inilah yang menjadi kekhawatiran utama Kemenko Pangan.Tiga lokasi yang telah dilakukan pemasangan papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) beserta tindakan hukum yang dikenakan, yaitu: (1) Gunung Geulis Country Club, Ciawi Bogor: karena tidak memiliki Persetujuan Teknis TPS Limbah B3 dan terdapat tumpukan sampah di sekitar TPS; (2) Summarecon Bogor: karena tidak memiliki sedimen trap, biopori, dan sumur resapan, yang menyebabkan sedimentasi di Sungai Ciangsana akibat kegiatan cut and fill; dan (3) PT. Bobobox Aset Management: karena tidak sesuai dengan izin yang diberikan, di KSO kan tanpa mengubah fungsi tata ruang.Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan bahwa “penegakan hukum lingkungan ini merupakan langkah nyata untuk memastikan keberlanjutan sektor pangan nasional. Penegakan hukum ini adalah bentuk komitmen kami untuk melindungi sumber daya alam bagi generasi mendatang.” “Dengan sinergi dan tanggung jawab bersama, kita dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan, sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan masa depan yang lebih hijau serta lestari dapat terwujud bagi kita semua.” Sambung Zulkifli Hasan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan keberlanjutan sektor pangan nasional, yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam. Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai regulasi dapat mengganggu pasokan air, merusak lahan pertanian, dan mengurangi produktivitas pangan. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan menjadi langkah krusial untuk mencegah dampak lebih lanjut yang dapat mengancam ketahanan pangan.Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen untuk terus mengawal kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi merusak ekosistem. Upaya ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian dalam menjaga kelestarian alam dan ketahanan pangan sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Kementerian Koordinator Bidang Pangan Memperkuat Kebijakan Pupuk Bersubsidi

11 Mar 2025 Berkala
SIARAN PERS No.13/SES.M.PANGAN.4/SP/03/2025"Kementerian Koordinator Bidang Pangan Memperkuat Kebijakan Pupuk Bersubsidi”Jakarta, 11 Maret 2025 – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin Rapat Koordinasi Perdana Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Jakarta. Rapat ini merupakan wujud implementasi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 06/M.PANGAN/KEP/02/2025 tentang Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi yang terbit pada 25 Februari 2025. Pembentukan kelompok kerja (Pokja) ini memiliki fungsi utama sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk memastikan optimalisasi kebijakan pupuk bersubsidi.Pokja ini bertugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi kebijakan pupuk bersubsidi. Pokja ini akan memperkuat implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (TKPB), yang telah berlaku sejak 30 Januari 2025. Perpres ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga teknis, akademisi, serta pelaku usaha di sektor pertanian dan pupuk. Pemerintah menargetkan penyederhanaan distribusi pupuk dengan menghapus 145 regulasi.Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Pertanian tentang Peraturan Pelaksana Perpres 6 Tahun 2025 tentang TKPB akan segera terbit. Hal ini merupakan komitmen untuk menyederhanakan sistem distribusi pupuk bersubsidi. “Petani harus dipastikan mendapatkan layanan pupuk bersubsidi secara optimal, dan semua pihak diharapkan dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut. Hal-hal yang sudah berjalan baik agar dipertahankan dan ditingkatkan, serta perbaiki hambatan-hambatan yang ada,” ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan.Menko Pangan Zulkifli Hasan menghimbau untuk dilakukannya Proyek Percontohan pelaksanaan sistem distribusi pupuk bersubsidi. "Pelaksanaan Proyek Percontohan yang baik menjadi penting sebelum implementasi skala penuh," kata Zulkifli Hasan. Selain itu, Menko Pangan juga mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas ketersediaan pupuk bersubsidi dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Penguatan sistem distribusi pupuk bersubsidi juga akan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi yang lebih luas. Sistem ini akan mencakup data produksi, distribusi, dan penyerapan pupuk bersubsidi secara real- time, sehingga para pemangku kepentingan terkait dapat memperoleh informasi terkini mengenai kinerja dan tata kelola pupuk bersubsidi.NarahubungKepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Muhammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan: Tegaskan Komitmen Penyerapan Gabah dan Stabilitas Harga Pangan Menjelang Ramadhan 2025

13 Feb 2025 Berkala
SIARAN PERS No.11/SES.M.PANGAN.4/SP/02/2025“Menko Pangan: Tegaskan Komitmen Penyerapan Gabah dan Stabilitas Harga Pangan Menjelang Ramadhan 2025”Jakarta, 13 Februari 2025 – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan serta stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang bulan suci Ramadhan 2025. Dalam rangka memastikan kesiapan tersebut, pemerintah menggelar rapat koordinasi di Jakarta yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum BULOG, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Hukum dan HAM, serta Sekretariat Negara.Dalam rapat ini, tiga isu utama yang menjadi fokus pembahasan adalah: 1) Realisasi penyerapan gabah, 2) Instruksi Presiden tentang Perberasan, 3) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjelang Ramadhan. Menko Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya langkah antisipatif dan intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok serta pengendalian inflasi secara efektif. Salah satu langkah konkret yang disampaikan adalah optimalisasi pengadaan dan distribusi beras guna memastikan pasokan tetap stabil di pasar menjelang periode permintaan puncak saat Lebaran.Menko Pangan mengungkapkan bahwa realisasi pengadaan beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah mencapai 65.000 ton. Untuk memastikan ketahanan stok, BULOG diminta meningkatkan target penyerapan harian menjadi 25.000 ton, sehingga pada akhir Februari diharapkan mencapai 180.000 ton dan meningkat menjadi 1,79 juta ton pada Maret dengan target serapan 60.000 ton per hari. “Pemerintah memastikan BULOG akan menyerap hasil panen petani dengan harga yang telah ditetapkan. Selain itu, pihak swasta diwajibkan membeli gabah dari petani dengan harga minimal Rp 6.500 per kilogram guna mencegah penurunan harga di tingkat petani. Jika ada pihak yang melanggar, akan diberikan sanksi tegas,” ujar Zulkifli Hasan.Selain penguatan cadangan beras, pemerintah juga akan menerbitkan Instruksi Presiden terkait Pengelolaan Ketahanan Pangan. Instruksi ini bertujuan untuk menyederhanakan serta memastikan efektivitas pelaksanaan pengadaan, pengolahan, dan penyaluran beras di seluruh wilayah. Dalam implementasinya, pemerintah daerah, termasuk gubernur, bupati, camat, dan kepala desa, akan diwajibkan menggelar pertemuan mingguan guna memantau hasil panen dan harga beras serta memastikan tidak ada kendala dalam rantai pasokan. “Kolaborasi antara kementerian teknis dengan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memperkuat pemantauan dan pengendalian di tingkat lokal. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pangan yang telah dirancang dapat berjalan efektif di lapangan,” jelas Zulkifli Hasan.Dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan juga memberikan himbauan tegas kepada para penggilingan beras agar mematuhi harga pembelian gabah kering panen yang telah ditetapkan, yaitu Rp 6.500 per kilogram. Setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti secara cepat, termasuk kemungkinan melibatkan satgas pangan guna menjaga stabilitas pasar. “Kami memastikan kebijakan ini memberikan kepastian bagi petani dan konsumen, sehingga produksi pangan nasional tetap terjaga dan harga beras tetap stabil. Pemerintah akan memastikan distribusi berjalan lancar agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan masyarakat” tegas Zulkifli Hasan. Menko Pangan menegaskan bahwa menjaga stabilitas pangan menjelang Ramadhan 2025 merupakan prioritas utama pemerintah. “Kami telah menyusun strategi dan kebijakan yang matang agar pasokan pangan tetap stabil, harga terkendali, dan kesejahteraan petani terjaga. Ini adalah komitmen kami untuk masyarakat Indonesia,” pungkasnya. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif di lapangan. Dengan langkah-langkah konkret yang telah disiapkan, diharapkan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2025.NarahubungKepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Muhammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Perkuat Harga Stabilitas Pangan Menjelang Ramadhan

05 Feb 2025 Berkala
SIARAN PERS No.09/SES.M.PANGAN.4/SP/01/2025“Menko Pangan Perkuat Harga Stabilitas Pangan Menjelang Ramadhan” Jakarta, 05 Februari 2025 – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tentang Penetapan Perubahan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait. Rakortas dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan ketersediaan dan harga komoditas pangan strategis menjelang momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Pada Rakortas disepakati alokasi importasi daging lembu untuk pelaku usaha umum sebanyak 80.000 ton, serta penugasan importasi komoditas daging sapi sebanyak 100.000 ton dan daging kerbau sebanyak 100.000 ton kepada BUMN Pangan.Penugasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan kasus PMK yang dipicu dengan musim hujan. Penugasan kepada BUMN diharapkan dapat membatasi potensi penyebaran PMK, karena pemerintah dapat memantau pelaksanaan importasi yang dilakukan BUMN dengan lebih ketat. Keputusan penetapan perubahan NK pada Rakortas hari ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan stok daging di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan arahan dari Bapak Presiden yang meminta agar harga daging kerbau di pasar dapat turun sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat secara luas.Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga menyoroti implementasi Perpres Nomor 126 tahun 2022 terkait larangan impor garam untuk kebutuhan industri makanan dan minuman. Menteri Koordinator Bidang Pangan meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera menindaklanjuti kebijakan tersebut, mengingat ketentuan dalam Perpres 126 tahun 2022 tersebut bahwa impor garam untuk industri makanan minuman terakhir hanya berlaku hingga tahun 2024. Menko Bidang Perekonomian mengharapkan sinergitas seluruh Kementerian/Lembaga terkait dalam menjaga ketersediaan bahan pangan yang terjangkau. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan harga di tingkat petani, peternak, dan nelayan tetap terjaga. Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan komoditas pangan guna memastikan kebijakan yang diambil memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Muhammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Menko Pangan Dorong Swasembada Garam dan Distribusi Pupuk Tepat Sasaran di Banten

10 Jan 2025 Berkala
SIARAN PERS No.05/SES.M.PANGAN.4/SP/01/2025“Menko Pangan Dorong Swasembada Garam dan Distribusi Pupuk Tepat Sasaran di Banten”Banten, 10 Januari 2025 – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan rangkaian kunjungan kerja dan memimpin rapat koordinasi terbatas bisang pangan Provinsi Banten. Mengawali rangkaian kegiatan, Menko Pangan Zulkifli Hasan meninjau inovasi teknologi yang telah dikembangkan PT Ainul Hayat Sejahtera (PT AHS) yang telah berinovasi dalam melakukan produksi garam. Inovasi teknologi yang dikembangkan PT AHS adalah teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang telah menghasilkan 43.111,72 ton saat ujicoba produksi pada tahun 2024. Saat ini PT. AHS memiliki kapasitas produksi 210.000 ton/tahun.Peninjauan PT AHS sebagai satu-satunya pabrik garam yang memanfaatkan teknologi SWRO merupakan bagian dalam rangkaian kunjungan kerja Menko Pangan Zulkifli Hasan ke Banten. Menko Pangan didampingi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, Pj Gubernur Banten Ucok Abdulrauf Damenta dan Direktur Utama PT Ainul Hayat Sejahtera Wikanto Adi Cahyono bersama jajaran. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi pemanfaatan teknologi. Menurutnya, efisiensi dari pemanfaatan teknologi akan mendukung peningkatan produksi garam nasional dan mencukupi kebutuhan garam nasional yang rata-rata per tahun mencapai 4.5 juta ton. “Pemerintah telah menargetkan akan swasembada garam nasional pada tahun 2027”. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah mendorong industri-industri pengguna garam nasional untuk menyerap garam yang diproduksi di dalam negeri. “Garam nasional kini telah meningkat baik kualitas maupun kuantitas produksinya”, diketahui bahwa kadar garam yang di produksi NaCl-nya telah mencapai 98, atau berada diatas rata-rata garam yang di impor “sudah betul untuk kita tidak impor garam lagi” sambung Menko Pangan.Pada tahun 2023, Provinsi Banten berhasil masuk dalam jajaran 10 besar provinsi penghasil garam terbesar di Indonesia. Dengan luas lahan garam mencapai 28,4 hektare, Banten mencatatkan jumlah produksi sekitar 603 ton, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap produksi garam nasional. Dalam upaya mendukung swasembada pangan di Propinsi Banten dalam sesi rakortas, Menko Pangan Zulkifli Hasan memberikan arahan agar APBD tetap mengalokasikan anggaran untuk peningkatan jaringan irigasi, pencegahan dan penanggulangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku, coaching klinik bagi penyuluh perikanan, peningkatan saprodi budidaya perikanan, dan sarana prasarana pertanian. "Ini kehormatan Merah Putih, kehormatan kita, dan tentu ketahanan pangan itu memang harus kita hasilkan sendiri," sambung Zulkifli.Dalam rangkaian kunjungan kerja Banten ini Menko Pangan juga melakukan kunjungan ke Gudang Lini III PT Pupuk Indonesia di Sumur Pecung, Kota Serang. Gudang ini telah berperan sebagai pusat distribusi pupuk bersubsidi untuk wilayah Banten. Gudang dengan kapasitas penyimpanan hingga 10.000 ton ini, saat ini terisi stok pupuk sebanyak 2.728 ton yang terdiri dari Pupuk Urea Subsidi, Pupuk Urea Komersial, dan Pupuk Organik Subsidi. Distribusi pupuk dari gudang ini melibatkan 14 distributor di Banten yang melayani kios-kios di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon. Pada kesempatan ini Menko Pangan mengapresiasi PT Pupuk Indonesia yang telah mendukung upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan pupuk untuk mendukung sektor pertanian.Menteri Koordinayor Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pihaknya melakukan kunjungan kerja untuk meninjau kesiapan fasilitas distribusi dan monitoring digital pupuk, melakukan evaluasi capaian distribusi pupuk subsidi berdasarkan data alokasi dan realisasi hingga 9 Januari 2025 di provinsi Banten. “Kami hadir untuk memastikan implementasi deregulasi pupuk subsidi berjalan efektif dan tepat sasaran.” Menutup rangkaian kunjungan kerja di Banten, Menko Pangan mengingatkan bahwa mendorong percepatan realisasi distribusi pupuk bersubsidi merupakan arahan PresidenPrabowo dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Saat ini realisasi distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi Banten masih perlu didorong untuk mencapai target alokasi 170.502 ton. “Kini menebus pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan KTP. Pastikan petani terdaftar di e-RDKK, sesuai Permentan Nomor 1 Tahun 2024.” Menko Pangan menegaskan monitoring stok pupuk dilakukan secara digital untuk menjamin ketersediaan dan distribusi yang efisien.Evaluasi menyeluruh perihal distribusi pupuk bersubsidi akan tetap dilakukan untuk memastikan alokasi sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayah. Dengan penyederhanaan regulasi, pengawasan, dan evaluasi menyeluruh, program pupuk bersubsidi akan lebih efektif dan tepat sasaran, mewujudkan target swasembada pangan. Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Mohammad.081288119482
Lihat

SIARAN PERS Kemenko Pangan Dorong Sinergi Kebijakan HPP,Penyaluran Bantuan Pangan, dan Pelaksanaan SPHP Untuk Ketahanan Pangan Nasional

06 Jan 2025 Berkala
SIARAN PERS No. 03/SES.M.PANGAN.4/SP/01/2025“Kemenko Pangan Dorong Sinergi Kebijakan HPP,Penyaluran Bantuan Pangan, dan Pelaksanaan SPHP Untuk Ketahanan Pangan Nasional”Jakarta, 06 Januari 2025 – Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional khususnya menjelang momentum penting panen raya awal tahun ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi terbatas di Gedung Graha Mandiri Jakarta, yang dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional,Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mewakili Menteri Perdagangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian mewakili Menteri Pertanian, Staf Ahli Menteri Bidang Pengeluaran Negara mewakili Menteri Keuangan, Staf Ahli Menteri Badan Usaha Milik Negara mewakili Menteri BUMN, Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Ketua Umum PERPADI, Ketua Umum PEJAGINDO, Deputi Bidang Pangan Infrastruktur Dan Pembangunan Wilayah mewakili Menteri Sekretaris Negara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden.Fokus utama rapat ini adalah waktu pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang terfokus pada tiga komoditas utama yaitu gabah,beras, dan jagung. Serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk komoditas beras,jagung dan kedelai yang akan diprioritaskan di bulan-bulan defisit. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa harga gabah kering  panen (GKP) akan dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram pada 15 Januari 2025, sedangkan untuk komoditas jagung diketahui memiliki pasokan cadangan sebanyak 750.000 ton yang akan disalurkan melalui pasar umum tentunya dengan mekanisme yang mampu memberikan harga terbaik.Menteri Koordinator Bidang Pangan juga menyampaikan beberapa arahan strategis seperti pemberlakuan larangan pembatasan (lartas) komoditas gandum untuk pakan. Penguatan sumber data penerima SPHP untuk komoditas jagung khususnya untuk peternak layer atau broiler mandiri. Dan juga akan melakukan peninjauan kembali terkait pengenaan PPN untuk komoditas dedak atau bekatul yang merupakan hasil sampingan produksi beras. Kebijakan ini merupakan suatu langkah kongkrit atas komitmen Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam mewujudkan upaya Presiden Prabowo untuk swasembada pangan Indonesia.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Mohammad.081288119482
Lihat

SIARAN PERS Sinkronisasi dan Pengendalian Ketahanan Pangan di Jawa Tengah

31 Dec 2024 Berkala
SIARAN PERS No. 02/SES.M.PANGAN.4/SP/01/2025“Sinkronisasi dan Pengendalian Ketahanan Pangan di Jawa Tengah”Semarang, 31 Desember 2024 – Kementerian Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah memimpin rapat koordinasi bidang pangan yang diselenggarakan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang. Rakortas ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo; Menteri Pertanian, Amran Sulaiman; Menteri Perdagangan, Budi Santoso; Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir; Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni; Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq; serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. Selain itu, turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Gizi Nasional, PJ Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT Perhutani, dan Direktur Utama PT PLN. Fokus utama rapat ini adalah sinkronisasi program strategis, penguatan infrastruktur, dan penanganan tantangan di berbagai sektor, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan pengelolaan lingkungan.Beberapa capaian penting yang telah diraih di Jawa Tengah meliputi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan penyaluran pupuk bersubsidi, serta penguatan ketersediaan pangan (Ketersediaan beras mencapai 2,25 juta ton, jauh melebihi kebutuhan sebesar 342.869 ton). Meskipun demikian, tantangan seperti perubahan iklim, rendahnya literasi petani, dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi perhatian utama. Di sektor peternakan, langkah pengembangan bibit unggul, penyediaan vaksin PMK, dan pengembangan industri pengolahan susu terus diupayakan untuk meningkatkan produktivitas.Sektor perikanan juga menghadapi beberapa tantangan seperti alih fungsi lahan,perubahan iklim,serta wabah penyakit ikan, namun pemerintah telah memprioritaskan rehabilitasi saluran tambak, pengembangan budidaya laut, dan penerapan teknologi hemat air. Selain itu, program rehabilitasi mangrove juga menjadi bagian penting dalam melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan menjaga ekosistem lingkungan. Dalam pengelolaan sampah, inovasi teknologi seperti Refuse Derived Fuel (RDF) di Cilacap, gasifikasi di TPA Putri Cempo Surakarta, dan landfill gas di TPA Jatibarang Semarang menjadi langkah konkret untuk mendukung mitigasi perubahan iklim serta mendorong transisi energi berkelanjutan. Upaya ini didukung oleh kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam rakortas juga menyampaikan kabar gembira dari hasil Rapat Terbatas Bidang Pangan yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada seluruh stakeholder, "Perintah Bapak Presiden, hasil pertanian padi dan jagung yang tidak diserap pasar akan dibeli oleh pemerintah melalui Bulog. Harga beli kepada petani juga disesuaikan. Harga gabah yang Rp.6.000 perkg menjadi Rp.6.500 per kg dan jagung yang Rp.5.000 per kg menjadi Rp.5.500 per kg. Bulog juga akan membeli dalam bentuk beras seharga Rp12.000 per kg. Nanti kita akan kerja sama dengan pabrik padi yang ada di daerah,"Sebagai langkah nyata untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak terus dioptimalkan. Komitmen bersama ini diharapkan mampu menghadirkan solusi efektif terhadap berbagai tantangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan semangat kerja sama dan inovasi, target swasembada pangan yang berkelanjutan dapat segera tercapai untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Percepatan Swasembada Pangan Melalui Penguatan Infrastruktur dan Kebijakan Strategis di Lampung

28 Dec 2024 Berkala
SIARAN PERS No. 01/SES.M.PANGAN.4/SP/01/2025“Percepatan Swasembada Pangan Melalui Penguatan Infrastruktur dan Kebijakan Strategis di Lampung”Bandar Lampung, 28 Desember 2024 – Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Mahan Agung, Bandar Lampung, guna membahas sebelas isu strategis dalam percepatan swasembada pangan di Provinsi Lampung. Dalam Rakortas ini hadir sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Dalam Negeri, Penjabat Gubernur Lampung Samsudin, serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Selain itu, turut hadir pejabat eselon 1 dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung, serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung. Rakortas ini menyoroti beberapa langkah utama yang harus segera dilakukan, antara lain: 1. Peningkatan Jaringan IrigasiPemerintah terus mendorong pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi ketergantungan pada musim hujan. Dukungan anggaran telah disediakan untuk mempercepat realisasi proyek ini, dan pemerintah daerah diminta mengidentifikasi kebutuhan irigasi di wilayahnya. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan implementasinya berjalan efektif.2. Distribusi Pupuk Bersubsidi Pemerintah berupaya menyederhanakan regulasi untuk mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi. Sudah disusunnya Perpres pupuk, yang meniadakan atauran-aturan yang ada, sehingga ada simplifikasi penyediaan pupuk yang dikoordinasi oleh Kementan dan Pupuk Indonesia. Untuk mendukung swasembada, pupuk harus tersedia sebelum masa tanam dan jalur distribusi pupuk langsung kepada gapoktan, kios, pengecer/distributor. 3. Pendayagunaan Penyuluh PertanianPercepatan pendayagunaan penyuluh pertanian akan dilakukan melalui Instruksi Presiden untuk pemenuhan atau mewujudkan 1 (satu) desa 1 (satu) penyuluh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penguatan kapasitas penyuluh dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi profesi. Penyuluh yang menjadi fokus adalah penyuluh padi, hortikultura, perkebunan rakyat.4. Penyediaan Bibit UnggulUntuk mengatas kekurangan benih padi ini Kemenko Pangan mendorong adanya berkoordinasi dengan BRIN, Kementan, Kemendikti Saintek, Sang Hyang Seri, ID Food, dan Pemda Terkait guna melakukan uji-coba bibit unggul padi yang tahan hama dan produktivitas tinggi. 5. Peningkatan Daya Saing Produk Kopi, Kelapa, dan LadaPemerintah fokus pada intensifikasi dan peremajaan tanaman kopi, kelapa, dan lada untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana panen serta pengolahan terus ditingkatkan untuk memperkuat daya saing produk perkebunan.6. Perikanan BudidayaProduksi perikanan budidaya terus didorong untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat. Langkah-langkah seperti pengembangan pakan mandiri dan peningkatan fasilitas balai benih menjadi prioritas untuk meningkatkan hasil produksi.7. Ketersediaan dan Stabilisasi Harga PanganSebagai salah satu produsen beras nasional, Propinsi Lampung masih mengalami surplus produk pangan seperti beras 916,5 ribu ton, Jagung masih surplus 166,3 ribu ton .Harga pangan dilampung relatif stabil untuk beras medium, gula pasir, dan minyakita, Pemantauan harga yang mengalami penurunan (m to m) adalah beras premium, telur ayam, dan bawang putih. Sedangkan harga yang mengalami peningkatan adalah daging ayam, cabai rawit dan cabai merah.Langkah Langkah dalam pengendalian inflasi adalah mobil transportasi operasi pasar (TOP) sebanyak 2 unit, toko operasi pasar di pasar natar dan pasar metro.8. PeternakanHasil ternak menunjukkan surplus pada beberapa produk tertentu, namun mengalami defisit pada produk lainnya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya permintaan pasar domestik terhadap produk tertentu, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, serta praktik penjualan yang masih dilakukan dengan cara tradisional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang diusulkan antara lain penyediaan bibit ternak, peningkatan fasilitas pemotongan hewan, dan pengembangan sarana pasca panen yang lebih efisien. 9. Taman Nasional Way Kambas dan Bukit BarisanKawasan hutan di Lampung memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui program perhutanan sosial dan perlindungan lingkungan. Pemerintah mendorong legalitas dan pengelolaan kawasan hutan yang lebih terintegrasi untuk keberlanjutan.10. InfrastrukturInfrastruktur jalan menjadi komponen penting dalam mendukung distribusi pangan, Program Ketahanan Pangan perlu didukung infrastruktur jalan, Dimana terdapat 16 koridor jalan strategis dengan 98 ruas. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas jalan strategis meskipun tantangan anggaran dan kondisi jalan masih menjadi perhatian.11. Permasalahan Sampah Pengelolaan sampah di Lampung terus diperbaiki melalui pembentukan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST). Upaya ini diharapkan dapat meningkatkankapasitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan mendukung lingkungan yang lebih bersih.Menteri Koordinator Bidang Pangan menekankan bahwa, pencapaian swasembada pangan 2027 memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pusat, untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang memadai. Selain itu, distribusi pupuk bersubsidi yang belum mencapai 100% di tahun 2024 akan segera dilanjutkan pada Januari 2025, dan untuk memastikan kelancaran tersebut, pengawasan ketat akan dilakukan melalui layanan hotline. Sementara itu, pemerintah juga sedang membahas instruksi terkait penyuluh pertanian yang diharapkan dapat memenuhi amanat UU 19 Tahun 2013, yaitu satu desa satu penyuluh. Dalam hal ini, kerjasama antara pemerintah, BUMN, peneliti, dan akademisi sangat penting, terutama untuk penyediaan benih dan bibit unggul yang dapat meningkatkan produktivitas. Di sisi lain, rehabilitasi tambak ikan, udang, dan garam akan terus diupayakan, khususnya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.Lebih jauh lagi, pemanfaatan hutan produksi yang terbengkalai untuk ekstensifikasi lahan pertanian diharapkan dapat dilakukan dengan baik. Terakhir, guna menjaga kelestarian lingkungan, pemerintah perlu bertindak tegas terhadap perusahaan dan masyarakat yang tidak mengelola sampah dan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “kita akan mengejar ketertinggal swasembada pangan kita, dan itu kami meyakini bahwa kita bisa” sambung Menko Zulkifli Hasan dengan penuh optimisme. Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Pemerintah Percepat Swasembada Pangan di Jawa Barat: Fokus pada Infrastruktur, Distribusi, dan Stabilitas Harga

24 Dec 2024 Berkala
SIARAN PERS No. 06/SES.M.PANGAN.4/SP/12/2024“Pemerintah Percepat Swasembada Pangan di Jawa Barat: Fokus pada Infrastruktur, Distribusi, dan Stabilitas Harga”Bandung, 24 Desember 2024 – Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan yang diselenggarakan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen untuk mempercepat swasembada pangan di Jawa Barat melalui penyelesaian delapan isu strategis utama. Rakortas ini dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hani Faisal Nurofiq, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugianto, Wakil menteri BUMN Kartika Wiroatmodjo,Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Delapan isu strategis tersebut mencakup berbagai langkah konkret yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:1. Peningkatan Jaringan IrigasiAkan memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi untuk memastikan keberlanjutan produksi pertanian. Anggaran maupun kebutuhan data untuk perbaikan irigasi akan dimaksimalkan untuk mempercepat realisasi program ini.2. Distribusi Pupuk BersubsidiDistribusi pupuk akan dipermudah melalui penyederhanaan prosedur dan penyediaan sistem pengaduan melalui dashboard dan hotline nasional.3. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Percepatan pendayagunaan penyuluh pertanian akan dilakukan melalui Instruksi Presiden.Penyuluh akan diperkuat melalui pelatihan dan sertifikasi profesi, dengan prioritas pada sektor padi, hortikultura, dan perkebunan rakyat. Rancangan Instruksi Presiden tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian saat ini masih dalam tahap pembahasan karena terdapat beberapa poin yang belum disepakati.4. Penyediaan Bibit UnggulKemenko Pangan akan berkoordinasi dengan BRIN, Kementan, Kemendikti Saintek, Sang Hyang Seri, ID Food, dan Pemda Terkait guna melakukan uji-coba bibit unggul padi yang tahan hama dan produktivitas tinggi (sekali tanam beberapa kali panen) di Subang tahun 2024 dan akan diuji-cobakan di 13 lokasi lainnya di Indonesia pada tahun 2025 5. Revitalisasi Perikanan Budidaya Saat ini, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi calon lokasi revitalisasi tambak Pantura Jawa. Untuk tahap awal, sedang diusulkan lokasi di 4 kabupaten di Jawa Barat yaitu Bekasi, Karawang, Subang dan Indramayu dengan fokus awal di lahan milik pemerintah. Proses revitalisasi perlu dilakukan untuk kawasan tambak ikan dan garam. 6. Ketersediaan PanganIntensifikasi dilakukan melalui perbaikan irigasi dan ekstensifikasi melalui pencetakan sawah baru, serta penerbitan SKB untuk memprioritaskan distribusi pangan dalam masa krusial. Diperkirakan panen raya akan lebih cepat pada bulan Februari sehingga bantuan pangan bisa dimulai lebih awal. Pemerintah memastikan pada tahun 2025 tidak akan impor beras konsumsi, jagung pakan ternak, garam konsumsi, dan gula konsumsi. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mendukung program pengetatan impor dengan meningkatkan produksi pangan di wilayah masing-masing.7. Harga PanganKondisi harga pangan nasional stabil menjelang Nataru namun beberapa komoditas memerlukan perhatian khusus seperti telur ayam ras, cabai merah dan bawang merah. Produktivitas perlu ditingkatkan dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan. 8. Pengelolaan DAS CitarumPengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum menjadi prioritas untuk mendukung irigasi dan lingkungan hidup. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan memberikan sejumlah arahan strategis kepada pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk memastikan keberhasilan program ketahanan pangan nasional dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan yaitu : 1. Pemerintah daerah agar segera melengkapi data terkait kebutuhan sarana dan jaringan irigasi dimasing-masing daerah untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum.2. Kebutuhan dan distribusi pupuk agar terus dipantau dan dimonitor distribusinya.3. Ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga dipasar agar terus dimonitor untuk langkah pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi jika diperlukan.4. DAS Citarum menjadi peran utama dalam isu lingkungan dan irigasi, sehingga daerah yang dilintasi oleh DAS ini agar menjaga kebersihannya.5. Kementerian Kehutanan perlu percepatan dalam membantu kebutuhan lahan tambak dan garam.6. Usulan dan masukan dari pemerintah daerah untuk penyuluh pertanian agar segera disampaikan kepada pemerintah pusat dalam rangka mempercepat pelaksanaan aturan pemindahannyaMenteri Koordinator Bidang Pangan menutup dengan penuh optimisme, "Sebagaimana perintah Presiden, kita harus segera mencapai swasembada pangan pada tahun depan. Jika ada masalah, harus segera ditanggapi dengan cepat. Presiden kita memiliki semangat luar biasa, dan dengan izin Allah, tahun depan kita berharap dapat surplus beras dan jagung." Tutur Zulkifli Hasan.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Mohammad.081288119482​
Lihat

SIARAN PERS MENKO ZULKIFLI HASAN LANTIK PIMPINAN TINGGI MADYA KEMENKO PANGAN

18 Dec 2024 Berkala
SIARAN PERS No. 03/SES.M.PANGAN.4/SP/12/2024MENKO ZULKIFLI HASAN LANTIK PIMPINAN TINGGI MADYA KEMENKO PANGANJakarta,18 Desember 2024 - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan resmi melantik pejabat pimpinan tinggi madya Kemenko Pangan pada hari ini, Rabu 18 Desember 2024. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, ini merupakan bagian dari upaya penguatan struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan demi akselerasi swasembada pangan. Dalam sambutannya Menko Zulkifli Hasan menegaskan arahan Presiden Prabowo kepada pejabat-pejabat tinggi madya yang baru dilantik dalam mewujudkan swasembada pangan. “Swasembada pangan adalah salah satu langkah utama guna menghadapi tantangan global, juga sebagai antisipasi situasi krisis global, dimana negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya. Indonesia harus dapat mencapai swasembada pangan pada tahun 2027.”Adapun pejabat Eselon I yang dilantik tersebut,antara lain : Kasan dari jabatan sebelumnya Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan dilantik sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator, Tatang Yuliono dari jabatan sebelumnya Asisten deputi Pengembangan Logistik Nasional Kemenko Ekon dilantik sebagai Deputi bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan, Widiastuti dari jabatan sebelumnya Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar Kementerian Perdagangan dilantik sebagai Deputi bidang Koordinasi Usaha pangan dan pertanian, Nani Hendiarti dari jabatan sebelumnya Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves dilantik sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Dandy Satria Iswara dari jabatan sebelumnya Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan Kementerian menjadi Deputi Sumber Daya Maritim, Bara Hasibuan dari jabatan sebelumnya yaitu Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga, Prayudi Syamsuri dari jabatan sebelumnya Direktur Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas dan Sugeng Santoso dari jabatan sebelumnya Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Marves dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Pangan.Menko Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa swasembada pangan merupakan sebuah tantangan yang berat. Maka diperlukan adalah penyatuan visi dan misi semua stakeholder terkait untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. “Seluruh pejabat dituntut untuk mampu berinovasi, bekerja cerdas dalam rangka mendorong percepatan kinerja organisasi yang pada akhirnya akan membantu menjaga kestabilan ekonomi Indonesia melalui ketahanan, dan swasembada pangan.” Para pejabat yang dilantik diharapkan dapat membawa semangat baru dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang terus berkembang. Dengan latar belakang dan pengalaman yang dimiliki, Menko Zulkifli Hasan meminta pejabat-pejabat ini dapat bergerak cepat dalamsinergi mendukung pencapaian target-target swasembada pangan. Menutup sambutannya, Menko Zulkifli Hasan Kembali menegaskan, “Saya berharap seluruh jajaran pejabat Kementerian Koordinator Bidang Pangan adalah pejabat yang profesional, yang senantiasa menjalankan perannya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik, pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait pangan, dan seluruh stakeholder bidang pangan.”Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y. Mohammad081288119482​
Lihat

SIARAN PERS Percepat Ketahanan Pangan, Kemenko Pangan Perkuat Sinergi Lintas Kementerian

12 Dec 2024 Berkala
SIARAN PERS No. 02/SES.M.PANGAN.4/SP/12/2024Percepat Ketahanan Pangan, Kemenko Pangan Perkuat Sinergi Lintas Kementerian: Pengesahan RPP Mangrove, Revisi Aturan Karbon, Optimalisasi Perhutanan Sosial, dan Percepatan Irigasi.Jakarta,12 Desember 2024-Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam upaya mendukung ketahanan pangan, pengelolaan ekosistem, dan penguatan tata kelola karbon. Menko Bidang Pangan Menyatakan “Dimanapun ada kesulitan dan kendala dalam mencapai swasembada pangan saya boleh diperintah, saya siap disuruh, kita akan datang,bagi saya yang penting adalah goals swasembada pangan dapat tercapai” Hal ini ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Ahmad Riza Patria, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Dalam Rakortas tersebut, disepakati beberapa langkah strategis yang akan segera ditindaklanjuti, antara lain: 1. Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan ulang Konsep RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove kepada Kemsesneg untuk proses pengesahan dengan menambahkan pengaturan peran koordinator Kemenko Bidang Pangan; 2. Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon akan direvisi terkait nomenklatur dan kewenangan Kemenko Bidang Pangan serta aspek perdagangan karbon luar negeri. 3. Perhutanan sosial dapat mendukung program swasembada pangan melalui penanaman padi gogo dengan potensi luas 1.145.338 ha. 4. Percepetan Penyuluhan dan irigasi di sampaikan dalam bentuk Instruksi presiden. Menteri Koordinator Bidang Pangan menyatakan, "kita diminta bergerak cepat, kita ini pembantu presiden, yang berdaulat dan berkuasa adalah rakyat, rakyat sudah memberikan kedaulatannya kepada Presiden, kita harus bisa membantu Presiden sekuat tenaga agar apa yang disampaikan,apa yang menjadi program presiden dan tujuan mulia dapat tercapai". Penetapan langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat realisasi kebijakan strategis di bidang pangan, lingkungan hidup, dan kehutanan.Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan KomunikasiDevid.Y, Mohammad081288119482
Lihat

Laporan keuangan pada berita berkala

RKAKL Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian 2025

24 Apr 2026 Berkala
​DOKUMEN RKAKL Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian.​
Lihat

RKAKL Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian 2026

26 Mar 2026 Berkala
​RKAKL Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian 2026​Eselon II Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian​
Lihat

Theory of Change dan Roadmap: Peningkatan Kapasitas Literasi Digital Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian dalam Mendukung Swasembada Pangan

05 May 2026 Berkala
Theory of Change dan Roadmap: Peningkatan Kapasitas Literasi Digital Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian dalam Mendukung Swasembada PanganAsisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk PertanianAsisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian
Lihat

Tanda Terima LHKPN an Karsan

05 May 2026 Berkala
Tanda Terima LHKPN an KarsanSekretaris Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian
Lihat

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

27 Apr 2026 Berkala
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Lihat

Laporan Kepatuhan LHKPN TA 2025

27 Apr 2026 Berkala
​Data Monitoring Kepatuhan LHKPN Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun Anggaran 2025​
Lihat

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

27 Apr 2026 Berkala
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGANBiro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Lihat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

27 Apr 2026 Berkala
UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARABiro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Lihat

Laporan Kajian Integrasi Pengembangan Irigasi Dengan Program Ketahanan dan Swasembada Pangan

24 Apr 2026 Berkala
​DOKUMEN Laporan Kajian Integrasi Pengembangan Irigasi Dengan Program Ketahanan dan Swasembada Pangan.​
Lihat

LHKPN Silvi C Sumanti

24 Apr 2026 Berkala
​DOKUMEN Tanda Terima LHKPN Silvi C Sumanti​
Lihat

Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 2025-2029

24 Apr 2026 Berkala
​Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 2025-2029"Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim"
Lihat

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2025

24 Apr 2026 Berkala
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2025
Lihat

Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan

24 Apr 2026 Berkala
​Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan​
Lihat

LHKPN Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

24 Apr 2026 Berkala
LHKPN Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Muh. Rasman
Lihat

Keputusan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Tentang Kelompok Kerja Ekosistem Pangan Haji Dan Umrah

24 Apr 2026 Berkala
​DOKUMEN Salinan Keputusan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Nomor 76/M.PANGAN/KEP/11/2025 Tentang Kelompok Kerja Ekosistem Pangan Haji Dan Umrah."Deputi Tata Niaga dan Distribusi Pangan"
Lihat

Rekomendasi Kebijakan melalui Mapping Padi Gogo di Lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Roadmap target Pencapaiam Produktivitas Padi Gogo Guna Mendukung Swasembada Pangan Nasional

24 Apr 2026 Berkala
​DOKUMEN Rekomendasi Kebijakan melalui Mapping Padi Gogo di Lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Roadmap target Pencapaiam Produktivitas Padi Gogo Guna Mendukung Swasembada Pangan Nasional.​
Lihat

LHKPN Kus Prisetiahadi

24 Apr 2026 Berkala
​Tanda Terima LHKPN Pak Kus Prisetiahadi​
Lihat

Laporan Kajian Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Melalui Program Cetak Sawah Dalam Mendukung Target Swasembada Pangan

24 Apr 2026 Berkala
Laporan Kajian Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Melalui Program Cetak Sawah Dalam Mendukung Target Swasembada Pangan
Lihat

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN TRANSFORMASI TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

06 Apr 2026 Berkala
SURAT EDARAN MENTERI KORDINATOR BIDANG PANGANNOMOR 02 TAHUN 2026TENTANGPELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN TRANSFORMASI TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGANBiro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Lihat

Ringkasan Akses Informasi Publik Semester 1 Tahun 2026

01 Apr 2026 Berkala
Ringkasan Akses Informasi Publik Semester 1 Tahun 2026
Lihat

Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2026 TW 1

01 Apr 2026 Berkala
Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2026 Triwulan 1
Lihat

LHKPN 2026

31 Mar 2026 Berkala
Monitoring Kepatuhan LHKPN 2026 Kementerian Koordinator Bidang Pangan
Lihat

Pengumuman LHKPN an Bona Kusuma

19 Mar 2026 Berkala
Pengumuman LHKPN an Bona KusumaAsisten Deputi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian
Lihat

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian 2026

11 Mar 2026 Berkala
DOKUMEN Seluruh Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian 2026
Lihat

Penyampaian KAK dan RBA Usulan Tambahan Anggaran untuk Mendukung Pelaksanaan Arahan Presiden 2026

03 Mar 2026 Berkala
DOKUMEN Penyampaian KAK dan RBA Usulan Tambahan Anggaran untuk Mendukung Pelaksanaan Arahan Presiden 2026Biro Manajemen Kinerja Data dan Informasi
Lihat

Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2025

23 Feb 2026 Berkala
Dokumen Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2025
Lihat

RKA TA 2026

12 Jan 2026 Berkala
Rincian Kertas Kerja Satker TA 2026
Lihat

Pedagang Pasar Bandarjo Akui Program MBG Dongkrak Penjualan, Menko Pangan Tinjau Langsung Aktivitas Pasar

11 Jan 2026 Berkala
SIARAN PERS No. 118/SES.M.PANGAN.4/SP/1/2026Pedagang Pasar Bandarjo Akui Program MBG Dongkrak Penjualan, MenkoPangan Tinjau Langsung Aktivitas PasarSemarang, 11 Januari 2026 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagasPresiden Prabowo Subianto mulai berdampak pada peningkatan aktivitas pasartradisional. Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sejumlah pedagang mengakuipermintaan bahan pangan meningkat sejak program tersebut berjalan.Salah satunya dirasakan Endang, pedagang ayam potong di Pasar RakyatBandarjo. Ia menyebut permintaan ayam kini meningkat karena kebutuhan rutin dariSentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan MBG.“Alhamdulillah, dengan adanya MBG penjualan ayam saya meningkat cukup tajam.Permintaan datang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan MBG,” ungkap Endang.Hal tersebut diketahui saat Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasanmengunjungi Pasar Rakyat Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, KabupatenSemarang, Minggu (11/01/2026). Dalam kunjungan itu, Menko Pangan berdialogdengan pedagang, memantau harga dan ketersediaan bahan pangan, sertamemborong sejumlah kebutuhan pokok untuk dibagikan kepada pengunjung pasar.Para pedagang menilai program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anaksekolah, tetapi juga memberi dampak positif bagi perputaran ekonomi lokal danberharap program ini dapat terus berlanjut.
Lihat

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

08 Jan 2026 Berkala
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGANNOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJAKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGANBiro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Lihat

Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2025

01 Jan 2026 Berkala
Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2025
Lihat

Renaksi RB Tematik Kemenko Pangan 2025 Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan

01 Jan 2026 Berkala
Renaksi RB Tematik Kemenko Pangan 2025Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan
Lihat

Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2026 Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Ketahanan Bidang Pangan

01 Jan 2026 Berkala
Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2026 Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Ketahanan Bidang Pangan
Lihat

Ringkasan Akses Informasi Publik Tahun 2025

01 Jan 2026 Berkala
Ringkasan Akses Informasi Publik Tahun 2025
Lihat

Laporan Kinerja Deputi Tata Niaga dan Distribusi Pangan 2025

01 Jan 2026 Berkala
Lihat

Manual IKU Tahun 2026 Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan

01 Jan 2026 Berkala
Manual IKU Tahun 2026Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan
Lihat

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/M.PANGAN/KEP/12/2024 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN MANDAT DAN DELEGASI DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

18 Dec 2025 Berkala
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 11/M.PANGAN/KEP/12/2024TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN MANDAT DAN DELEGASI DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
Lihat

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

15 Dec 2025 Berkala
DOKUMEN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGANBiro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Lihat

Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian 2025-2029

01 Dec 2025 Berkala
​Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029​Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian​
Lihat

DIPA TA 2026

01 Dec 2025 Berkala
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk TA 2026
Lihat

Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2024

08 Nov 2025 Berkala
Laporan keuangan triwulan pertama tahun 2024 yang mencakup realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran: 95% dari target Pendapatan: Rp 150 Miliar Belanja: Rp 142,5 Miliar
Lihat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023

06 Nov 2025 Berkala
Laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2023 yang memuat capaian kinerja dan realisasi program kerja. Capaian Utama Tingkat kepuasan masyarakat: 88% Realisasi program: 92% Efisiensi anggaran: 96%
Lihat

Rencana Kerja Tahunan 2024

03 Nov 2025 Berkala
Dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Program Prioritas Peningkatan kualitas layanan publik Digitalisasi sistem informasi Penguatan transparansi dan akuntabilitas
Lihat

Peraturan menko No.1 Renstra Kemenko Pangan 2025-2029

03 Oct 2025 Berkala
​Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025-2029.​Biro Manajemen Kinerja Data dan Informasi​
Lihat

Laporan Akhir Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Roadmap Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jangung Pangan Nasional

01 Oct 2025 Berkala
Laporan Akhir Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Roadmap Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jangung Pangan NasionalAsisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan
Lihat

Policy Brief Kebijakan Produksi Sistem Benih Padi Nasional

01 Oct 2025 Berkala
DOKUMEN Policy Brief Kebijakan Produksi Sistem Benih Padi Nasional
Lihat

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/M.PANGAN/KEP/09/2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

29 Sep 2025 Berkala
DOKUMENKEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/M.PANGAN/KEP/09/2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
Lihat

Menko Pangan Pimpin Konsolidasi Operasionalisasi dan Pengembangan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih

17 Sep 2025 Berkala
SIARAN PERS No.63/SES.M.PANGAN.4/SP/09/2025​Menko Pangan Zulhas Pimpin Konsolidasi Operasionalisasi dan Pengembangan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih​Jakarta, 17 September 2025 - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mempercepat implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sesuai Instruksi Presiden No. 9/2025. Konsolidasi ini bertujuan untuk percepatan operasionalisasi dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara menyeluruh sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.​Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan selaku Ketua Satgas Nasional menegaskan operasionalisasi dan pengembangan menjadi fase yang penting. Etape II ini penting untuk memastikan Koperasi Merah Putih berjalan sesuai target. Dengan konsolidasi yang ketat, koperasi yang sudah berbadan hukum dapat segera beroperasional dan aktif tumbuh sehat, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya. Berdasarkan data terbaru per 17 September 2025, tercatat bahwa 81.685 desa dan kelurahan telah membentuk Koperasi Merah Putih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus. Selain itu, sebanyak 81.526 koperasi desa/kelurahan juga sudah terdaftar dan memiliki status badan hukum. Ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam implementasi program Koperasi Merah Putih, yang semakin melibatkan banyak desa dan kelurahan di seluruh Indonesia dalam upaya meningkatkan perekonomian lokal.​Koperasi Desa/ kelurahan Merah Putih diharapkan dapat segera mengelola berbagai unit usaha produktif, mulai dari gerai sembako, pupuk, simpan pinjam, klinik desa, logistik dan cold storage, hingga agen perbankan digital. Selain berperan dalam ketahanan pangan koperasi desa kelurahan merah putih tentunya akan menyerap tenaga kerja di seluruh wilayah. Tenaga kerja yang terserap diharapkan sebanyak 9.104 tenaga kerja dengan nilai aktivitas ekonomi Rp197,4 miliar. Program ini diproyeksikan menciptakan 1,38 juta lapangan kerja baru. “Akselerasi ini bukan hanya soal percepatan operasional, tapi tentang membuka peluang kerja, menstabilkan harga pangan, dan memperkuat kemandirian ekonomi melalui titik baru untuk kreativitas dan produktivitas warga desa dan kelurahan.” tutup Zulkifli Hasan.​Pemerintah juga mendorong pemanfaatan aset desa dan BUMN sebagai pusat kegiatan koperasi, disertai dukungan regulasi serta pembiayaan. Dengan sinergi lintas sektor, koperasi Merah Putih diyakini menjadi tulang punggung ekonomi desa, memperkuat distribusi pangan, serta membuka peluang usaha bagi jutaan masyarakat.​Narahubung.Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid Y. Mohammad.081288119482​​​​
Lihat

Peta Jabatan dan Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinasi Bidang Pangan

30 Jul 2025 Berkala
DOKUMEN Peta Jabatan dan Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinasi Bidang PanganBiro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Lihat

SURAT EDARAN NO 03 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

30 Jun 2025 Berkala
SURAT EDARAN NO 03 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGANBiro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Lihat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian 2025

01 Feb 2025 Berkala
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan PertanianSekretaris Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian
Lihat

Laporan Hasil Kinerja Biro Hukum dan Kerjasama Kementrian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025

01 Jan 2025 Berkala
DOKUMEN Laporan Hasil Kinerja Biro Hukum dan Kerjasama Kementrian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025 Biro Hukum dan Kerja Sama
Lihat

Kajian Peningkatan Kualitas Produk Pertanian Melalui Inovasi Teknologi

01 Jan 2025 Berkala
​Kajian Peningkatan Kualitas Produk Pertanian Melalui Inovasi TeknologiTheory of Change dan Roadmap: Peningkatan Kapasitas Literasi Digital Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian dalam Mendukung Swasembada PanganAsisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian​
Lihat

Kajian Peningkatan Kualitas Temulawak: Tanaman Obat Indonesia Unggulan

01 Jan 2025 Berkala
Kajian Peningkatan Kualitas Temulawak: Tanaman Obat Indonesia UnggulanAsisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian
Lihat

Laporan Kinerja Setmenko 2025

01 Jan 2025 Berkala
Lihat

Indikator Kinerja Utama Biro Manajemen Kinerja Data dan Informasi 2025-2029

01 Jan 2025 Berkala
Indikator Kinerja Utama Biro Manajemen Kinerja Data dan Informasi 2025-2029Biro Manajemen Kinerja Data dan Informasi
Lihat

Rencana Strategis BUHM 2025-2029

01 Jan 2025 Berkala
​RENCANA STRATEGIS 2025-2029​Biro Hukum dan Kerja Sama​
Lihat

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian 2025

01 Jan 2025 Berkala
​Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian 2025​
Lihat

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan 2025

01 Jan 2025 Berkala
​Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan 2025​
Lihat

Laporan Rencana Strategis 2025-2029 dan Laporan Kinerja 2025 Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan

01 Jan 2025 Berkala
Laporan Rencana Strategis 2025-2029 dan Laporan Kinerja 2025Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan
Lihat

Capaian Laporan Kinerja Asisten Deputi Pengelola Sarana Prasarana Produksi Pertanian Deputi 2

01 Jan 2025 Berkala
​​Ringkasan capaian kinerja Asisten Deputi (output dan outcome tingkat makro).Asisten Deputi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian​​
Lihat

Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Tahun 2026

01 Jan 2025 Berkala
Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Tahun 2026Biro Hukum dan Kerja Sama
Lihat

Laporan Kajian Pupuk Bersubsidi Perpres Nomor 6 Tahun 2025

01 Jan 2024 Berkala
Laporan Kajian Pupuk Bersubsidi Perpres Nomor 6 Tahun 2025Asisten Deputi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian
Lihat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR I1 TAHUN 2OI7 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

28 Feb 2020 Berkala
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR I1 TAHUN 2OI7 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPILBiro Sumber Daya Manusia dan Organiasi
Lihat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

28 Nov 2018 Berkala
​PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA​NOMOR 49 TAHUN 2018​TENTANG​MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJABiro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Lihat

Butuh Informasi Lebih Lanjut?

Ajukan permohonan informasi publik sesuai dengan hak Anda berdasarkan UU KIP

Ajukan Permohonan Lihat FAQ