SIARAN PERS Pemerintah Percepat Swasembada Pangan di Jawa Barat: Fokus pada Infrastruktur, Distribusi, dan Stabilitas Harga

SIARAN PERS No. 06/SES.M.PANGAN.4/SP/12/2024

“Pemerintah Percepat Swasembada Pangan di Jawa Barat: Fokus pada Infrastruktur, Distribusi, dan Stabilitas Harga”

Bandung, 24 Desember 2024 – Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan yang diselenggarakan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen untuk mempercepat swasembada pangan di Jawa Barat melalui penyelesaian delapan isu strategis utama. Rakortas ini dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hani Faisal Nurofiq, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugianto, Wakil menteri BUMN Kartika Wiroatmodjo,Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Delapan isu strategis tersebut mencakup berbagai langkah konkret yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Jaringan Irigasi

Akan memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi untuk memastikan keberlanjutan produksi pertanian. Anggaran maupun kebutuhan data untuk perbaikan irigasi akan dimaksimalkan untuk mempercepat realisasi program ini.

2. Distribusi Pupuk Bersubsidi

Distribusi pupuk akan dipermudah melalui penyederhanaan prosedur dan penyediaan sistem pengaduan melalui dashboard dan hotline nasional.

3. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian 

Percepatan pendayagunaan penyuluh pertanian akan dilakukan melalui Instruksi Presiden.Penyuluh akan diperkuat melalui pelatihan dan sertifikasi profesi, dengan prioritas pada sektor padi, hortikultura, dan perkebunan rakyat. Rancangan Instruksi Presiden tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian saat ini masih dalam tahap pembahasan karena terdapat beberapa poin yang belum disepakati.

4. Penyediaan Bibit Unggul

Kemenko Pangan akan berkoordinasi dengan BRIN, Kementan, Kemendikti Saintek, Sang Hyang Seri, ID Food, dan Pemda Terkait guna melakukan uji-coba bibit unggul padi yang tahan hama dan produktivitas tinggi (sekali tanam beberapa kali panen) di Subang tahun 2024 dan akan diuji-cobakan di 13 lokasi lainnya di Indonesia pada tahun 2025 

5. Revitalisasi Perikanan Budidaya 

Saat ini, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi calon lokasi revitalisasi tambak Pantura Jawa. Untuk tahap awal, sedang diusulkan lokasi di 4 kabupaten di Jawa Barat yaitu Bekasi, Karawang, Subang dan Indramayu dengan fokus awal di lahan milik pemerintah. Proses revitalisasi perlu dilakukan untuk kawasan tambak ikan dan garam. 

6. Ketersediaan Pangan

Intensifikasi dilakukan melalui perbaikan irigasi dan ekstensifikasi melalui pencetakan sawah baru, serta penerbitan SKB untuk memprioritaskan distribusi pangan dalam masa krusial. Diperkirakan panen raya akan lebih cepat pada bulan Februari sehingga bantuan pangan bisa dimulai lebih awal. Pemerintah memastikan pada tahun 2025 tidak akan impor beras konsumsi, jagung pakan ternak, garam konsumsi, dan gula konsumsi. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mendukung program pengetatan impor dengan meningkatkan produksi pangan di wilayah masing-masing.

7. Harga Pangan

Kondisi harga pangan nasional stabil menjelang Nataru namun beberapa komoditas memerlukan perhatian khusus seperti telur ayam ras, cabai merah dan bawang merah. Produktivitas perlu ditingkatkan dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan. 

8. Pengelolaan DAS Citarum

Pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum menjadi prioritas untuk mendukung irigasi dan lingkungan hidup. 

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan memberikan sejumlah arahan strategis kepada pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk memastikan keberhasilan program ketahanan pangan nasional dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan yaitu : 

1. Pemerintah daerah agar segera melengkapi data terkait kebutuhan sarana dan jaringan irigasi dimasing-masing daerah untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
2. Kebutuhan dan distribusi pupuk agar terus dipantau dan dimonitor distribusinya.
3. Ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga dipasar agar terus dimonitor untuk langkah pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi jika diperlukan.
4. DAS Citarum menjadi peran utama dalam isu lingkungan dan irigasi, sehingga daerah yang dilintasi oleh DAS ini agar menjaga kebersihannya.
5. Kementerian Kehutanan perlu percepatan dalam membantu kebutuhan lahan tambak dan garam.
6. Usulan dan masukan dari pemerintah daerah untuk penyuluh pertanian agar segera disampaikan kepada pemerintah pusat dalam rangka mempercepat pelaksanaan aturan pemindahannya

Menteri Koordinator Bidang Pangan menutup dengan penuh optimisme, "Sebagaimana perintah Presiden, kita harus segera mencapai swasembada pangan pada tahun depan. Jika ada masalah, harus segera ditanggapi dengan cepat. Presiden kita memiliki semangat luar biasa, dan dengan izin Allah, tahun depan kita berharap dapat surplus beras dan jagung." Tutur Zulkifli Hasan.

Narahubung.
Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi
Devid.Y. Mohammad.
081288119482​