SIARAN PERS Swasembada Pangan Selaras dengan Nilai Islam, Menko Pangan: Kekayaan Alam Harus Dikelola Bijaksana untuk Kesejahteraan Umat

SIARAN PERS No. 258/SES.M.PANGAN/SP/7/2026

Wonosobo, 12 Juli 2026 – Halaqah Ulama Jawa Tengah yang mengangkat tema Kemandirian Ekonomi Umat menjadi ruang dialog antara pemerintah dengan para ulama, pengasuh pondok pesantren, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk membahas langkah bersama membangun ekonomi umat yang mandiri dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi kemandirian bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam mengelola amanah kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Menurut Zulkifli Hasan, swasembada pangan tidak hanya menjadi target pembangunan nasional, tetapi juga merupakan ikhtiar menghadirkan kesejahteraan yang dimulai dari desa dan para petani sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

"Swasembada itu kedaulatan. Kedaulatan adalah kehormatan, terutama bagi para petani di desa yang menjadi penopang pangan bangsa," ujar Zulkifli Hasan.

Ia menjelaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus memperkuat sektor pangan melalui berbagai kebijakan strategis, antara lain penetapan harga pembelian gabah petani sebesar Rp6.500 per kilogram, perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, penyederhanaan regulasi, serta penguatan penyuluhan pertanian.

Menurutnya, upaya mewujudkan swasembada pangan juga selaras dengan ajaran Islam yang mendorong agar sumber daya alam dikelola secara bijaksana sebagai amanah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.

Berbagai kebijakan tersebut telah membuahkan hasil positif. Produksi beras nasional kini mencapai 34,7 juta ton, sementara Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Selain meningkatkan produksi pangan, pemerintah juga membangun ekosistem ekonomi desa melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kedua program tersebut diharapkan memperkuat rantai pasok pangan, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan perekonomian desa.

Menutup sambutannya, Menko Pangan mengajak para ulama, pesantren, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi mendukung berbagai program pemerintah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan tokoh agama merupakan modal penting dalam mewujudkan desa yang produktif, petani yang sejahtera, serta Indonesia yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan.​